Akibat Jika Pasokan Listrik Habis Adalah

JAKARTA, investor.id
– PT Firma Listrik Negara (Persero)/PLN menjamin enggak akan cak semau pemadaman elektrik di paruh kegelisahan terjadinya kemelut pasokan bujukan bara di dalam distrik. PLN akan besar-besaran (all out) menghindari pemadaman elektrik yang dapat mengganggu proses rekonstruksi ekonomi.

“Arahan Bapak Presiden sudah lalu lampau jelas bahwa tidak akan ada pemadaman listrik n domestik skala segala pun. Maka bakal paser pendek, strategi PLN adalah berupaya menghindari pemadaman,” tegas Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo di Jakarta, Alat pernapasan (5/1).

Pemerintah melarang ekspor batu bara berangkat 1 Januari sebatas 31 Januari 2022 karena sebagian produsen batu bara lain menunaikan janji kewajiban memasok ke pasar domestic (domestic market obligation) sebesar 25%.

Para produsen godaan bara jorjoran ekspor karena harga di pasar jagat lebih seksi. Harga provokasi bara di pasar ekspor waktu ini berada di level US$ 150-215 per metrik ton (MT) dibanding harga DMO nan namun US$ 70 saban MT.

Para produsen batu bara bahkan melembarkan kejangkitan penalty dengan membayar kompensasi akibat melanggar DMO karena beda harga ekspor jauh lebih menguntungkan. Akibatnya, PLN tak mendapat cadangan batu bara nan pas untuk pembangkit listriknya. Sedemikian itu pula industri-industri di dalam negeri.

Sedikitnya 10 juta pelanggan PLN berisiko mengalami pemadaman listrik jika ekspor provokasi bara tidak dilarang karena 10 ribu MW PLTU kepunyaan PLN terancam enggak bisa beroperasi akibat minimnya pasokan bencana bara.

Hari silam, produksi batu bara nasional mencapai 606 juta MT. Dari jumlah itu, 137,5 juta MT di antaranya dialokasikan buat DMO, yakni untuk kelistrikan 113 juta MT, metalurgi 6 miliun MT, briket 3,5 juta MT, serta semen, tekstil, baja, dan pulp 15 juta MT. Namun, realisasinya semata-mata 63,4 juta MT.

DMO diterbitkan pemerintah setiap tahun melalui keputusan nayaka ESDM sebagai tindak lanjut Regulasi Pemerintah (PP) No 23 Masa 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Beleid itu mengacu kepada UU No 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Minerba yang sudah lalu diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

DMO berlaku bagi pemegang abolisi operasi pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, IUP individual tahap kegiatan operasi produksi godaan bara, perjanjian karya pengusahaan pertambangan bujukan bara (PKP2B) tahap operasi produksi, dan IUP khusus sebagai kontinuitas propaganda kontrak/perjanjian.

Musim sangat, besaran DMO ditetapkan 25% dari rangka jumlah produksi batu bara tahunan. Jika DMO lain dipenuhi, pemerintah berwajib melarang ekspor atau menetapkan penalti pembayaran denda dan dana kompensasi.

20 Masa Operasi

Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, PLN terus ber upaya menjaga stabilitas pasokan energi primer, khususnya alai-belai bara, mudahmudahan dapat memenuhi patokan paling 20 HOP (hari persuasi) untuk seluruh pengungkit listrik PLN ataupun pembangkit swasta (independent power producer/ IPP).

Dia menjelaskan, PLN harus memastikan 20 juta MT bisikan bara buat membuat kesiapan gangguan bara di pengungkit setrum intern kondisi aman dengan minimal 20 hari operasi plong Januari 2022.

“Jumlah itu terdiri atas 10,7 juta MT berasal carter
existing
dan 9,3 juta MT tambahan untuk meningkatkan ketersediaan batu bara ke level aman,” ucap sira.

Setakat 5 Januari, perkenalan awal Darmawan, PLN sudah mendapatkan total kontrak 13,9 juta MT alai-belai bara, menutupi 10,7 juta MT kontrak
existing
PLN dan IPP, serta 3,2 juta MT kontrak pelengkap. Suplemen pasokan ini akan masuk ke pengungkit PLN secara sedikit demi. BUMN itu juga terus meningkatkan kecepatan dan efektivitas dobrak muat kapal pengangkut bisikan bara.

“Upaya kami salah satunya adalah mengoptimalkan alai-belai bara nan awalnya akan diekspor, bisa dikirim ke penggelora PLN,” ujar dia.

Darmawan Prasodjo mengungkapkan, solusi permanen dan jangka hierarki tersapu stok energi primer PLN silam dibutuhkan demi keandalan sediaan elektrik ke umum dan ketahanan energi kewarganegaraan.

“PLN akan bekerjamati-matian, efektif, dan efisien menjaga pasokan energi primer pembangkit,” tandas dia.

Sebagai langkah perkiraan ke depan, menurut Darmawan, PLN akan menggetah kontrak jangka tangga dan jalinan piutang dengan
swing
20%. Sementara itu harga bisikan bara tetap mengacu pada regulasi pemerintah dengan skema bingkis
cost, insurance
and freight
(CIF/beli batu bara dengan harga sampai di wadah) atau skema
free on board
(FOB/beli batu bara di atas kapal).

Darmawan menambahkan, di sumber akar kepemimpinan Presiden Jokowi nan dioperasionalisasikan oleh Menteri ESDM dan Nayaka BUMN, serta bersama departemen terkait lain, pemeritah telah mengambil langkah -langkah secara cepat dan tegas. Atas kebijakan pemerintah dan dukungan positif dari para mitra kerja, cadangan batu bara mulai bergerak deras.

“Kami menyabdakan terima hadiah atas dukungan Bapak Kepala negara. Beliau runtuh serentak memberikan arahan nan jelas, berbasis filosofi bahwa dunia, air, dan kekayaan alam nan terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan kerjakan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat,” papar anda.

Dia menegaskan, di tengah rekonstruksi ekonomi yang terdampak pandemic Covid-19, stok listrik yang andal lewat dibutuhkan. Untuk itu, PLN akan memastikan elektrik tidak padam. PLN terus berupaya menjaga keandalan tandon listrik yang berkualitas, mudah diakses, dan tercapai buat umum di seluruh pelosok Watan.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan para mitra pemasok gangguan bara yang telah mendukung PLN menyelesaikan energi primer bikin generator demi menghindari pemadaman listrik ke publik,” sebut dia.

US$ 3,5 Miliar

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, meski bukan garis haluan permanen, pelarangan ekspor batu bara akan patuh berdampak pada perusahaan batu bara. Setiap bulan, sedikitnya ada 30-40 juta MT rayuan bara diekspor dengan biji US$ 2,5-3,5 miliar.

“Dampak langsungnya, penerimaan dalam bentuk devisa menciut, begitu sekali lagi pajak ekspor dan penataran negara bukan pajak (PNBP),” ujar Fabby kepada
Investor Daily
di Jakarta, Rabu (5/1).

Bagi pengusaha batu bara, menurut dia, tidaklah mudah menghentikan ekspor bencana bara terkadang karena mereka tertawan kontrak penjualan dengan pembeli, baik jangka pendek maupun paser panjang. Belum pula sewa perusahaan dengan distributor dan jasa angkutan plonco bara.

Semata-mata, di lain sisi, Fabby boleh memaklumi bahwa pelarangan ekspor batu bara adalah bagian terapi kejut (shock therapy) dari pemerintah bagi perusahaan-firma yang tidak memenuhi DMO.

“Tapi saya tak setuju politik ini diberikan kepada seluruh pabrikan godaan bara. Kebijakan pantangan sementara ekspor harusnya diterapkan bikin yang tidak teguh. Jumlahnya dikabarkan sekitar 480 perusahaan,” tutur dia.

Fabby Tumiwa mengklarifikasi, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan DMO selama sebulan atau tiga wulan sekali bakal melihat komitmen penggubah batu bara menjalankan DMO 25%. Penghasil yang tidak melaggar DMO pada tiga bulan berikutnya tidak boleh memperniagakan.

Sebaliknya, perusahaan yang memenuhi kewajibannya diizinkan ekspor.

“Lain maksimalnya DMO yang dipasok perakit batu bara menyebabkan cadangan batu bara bakal pengungkit setrum PLN dan swasta terganggu,” ucap dia.

Dia mengakui, kendala pasok DMO dipicu makanya disparitas harga antara harga ekspor dan harga DMO. Artinya, IUP dan PKP2B memilih ekspor karena haranya jauh lebih tinggi dibandingkan harga DMO.

“Disparitas harga DMO PLN di level US$ 70 per MT terlalu dempak dengan harga internasional. Apalagi harga bujukan bara tahun lampau adv pernah menyentuh level US$ 270 per MT. Kendati sudah turun ke level US$ 140-150 masing-masing MT, harga di pasar internasional masih jauh di atas harga DMO,” papar kamu.

Fabby mensyurkan pemerintah menerapkan harga dinamis untuk harga DMO batu bara. Selain itu, ke depan, perlu ada koreksi terhadap kebijakan harga DMO. Soalnya, dengan adanya DMO, harga provokasi bara sesungguhnya disubsidi. Itu menyebabkan pengembang pengungkit berat siku pindah ke energi terbarukan lebih cepat.

“Padahal, pembangkit energi terbarukan harganya bisa bersaing dengan PLTU jika harga batu bara tak disubsidi,” tandas kamu.

Angkutan Pelayaran

Di sisi tak, pengamat maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Saut Gurning mengatakan, pemutusan kontrak penjualan bujukan bara ke asing kewedanan secara mendadak akibat tabu ekspor akan memengaruhi formasi operasi pengapalan dari sisi hulu ke hilir ekspor impor rayuan bara, terutama pada rute internasional.

Selama ini, menurut dia, pola angkutan laut batu bara dimulai berpunca pelabuhan muat asal bujukan bara dengan tongkang yang ditarik kapal mualim menuju terminal apung dengan abstrak
ship-to-ship transfer
(STS) antara kapal indung pengangkut (mother-vessel/bulker) berkelas
handysize
dengan ukuran 35.000 hingga sedikit dari 50.000 DWT alias macam Panamax berformat 65.000-80.000 DWT. Proses STS dilakukan tongkang ke perhentian apung yang biasanya dilengkapi keran apung, dahulu dimuat ke
mother vessel.

“Nah, komunitas operator dan pengangkut inilah yang kelihatannya terimbas langsung oleh peraturan pemerintah itu,” kata Saut kepada
Investor Daily
di Surabaya, Rabu (5/1).

Saut menjelaskan, hipotetis alokasi berbagai armada itu dilakukan dengan teoretis penyewaan secara perian (time
charter). Bisa sebulan, beberapa rembulan, atau tahunan. Jika kontrak pengiriman sudah diikat, perubahan kontrak perlu dilakukan momen terjadi penghentian ekspor sepihak.

“PLN pun teradat segera berbuat kontrak pembelian refleks pengapalan sehingga pelaku usaha nan telanjur mutakadim melakukan carter pengiriman luar daerah boleh segera diubah kepada kontrak pengangkutan n domestik negeri. Ini enggak mudah karena perlu negosiasi ulang antara peminta batu bara, pengangkut (carrier) yang sudah dinominasi pembeli, dan komitmen mereka,” papar dia.

Menurut Saut, pemerintah perlu mengakomodasi kondisi tersebut. Praktisnya, kontrak-kontrak ini kali dapat dialihkan ke pangsa kebutuhan PLN. “Pemerintah, Kementerian BUMN, ESDM, dan PLN karuan wajib mengintai permasalahan-persoalan ini,” tutur dia.

Saut Gurning mengemukakan, ke depan, garis haluan DMO 25% saja tidak patut. “Yang terlazim diperhatikan adalah bagaimana realisasi distribusi, termasuk pengangkutan dan penyediaan fasilitas di berbagai setopan PLN bisa mendukung pasokan energi bagi berbagai pengungkit elektrik nasional kita,” papar Saut.

Tak Boleh Berlayar

Pejabat DPC Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Surabaya, Stenven H Lesawengan mengutarakan situasi senada. Selama ini, pengangkutan bisikan bara dilakukan
mother vessel
nan 90%-nya adalah kapal-kapal eigendom asing. Dampak yang paling signifikan lakukan industri pelayaran dalam negeri dirasakan kapal-kapal pengumpan (feeder), terutama tongkang yang mengirimkan bujukan bara berpangkal lokasi penambangan (mining) ke mother vessel.

“Kalau
mother vessel
sekali muat bisa 50 ribu ton, tongkang muatnya bisa 7 ribu ton sekali jalan.
Ya
itu potensi kerugian bagi tongkang,” ujar Stenven.

Penasihat Kombinasi Pertambangan Alai-belai Bara Indonesia (APBI), Pandu Sjahrir mengungkapkan, akibat larangan ekspor batu bara sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022, kapal-kapal nan membawa batu bara tidak akan dapat berlayar.

“Dampaknya, firma pelayaran akan menimpakan penyisipan musim pengusahaan (demurrage) sekitar US$ 20.000-US$ 40. 000 tiap-tiap hari per kapal kepada perusahaan-perusahaan pengekspor,” ucap Pandu.

Dampak ke Emiten

Sedangkan, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengatakan, larangan provisional ekspor batu bara bakal adv minim menekan kinerja keuangan emiten makdan batu bara dan pelayanan jasa angkutan bujukan bara di dalam negeri.

“Kinerja keuangan emiten godaan bara puas 2022 akan menurun, tapi tidak signifikan karena kebijakan ini semata-mata main-main satu wulan,” ucap dia kepada
Penyandang dana Daily, Rabu (5/1).

Direktur Administratif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar juga mengakui, larangan provisional ekspor batu bara akan berdampak pada penampilan keuangan emiten tersapu, namun pengaruhnya belum besar karena namun berlaku sebulan.

“Kami perkirakan pelarangan total untuk ekspor tidak akan lama, seiring
recovery
pembangkit PLN dalam menyiapkan kesiapan energi primer godaan bara. Ke depan, pemerintah diperkirakan kembali melakukan evaluasi,” sebut kamu kepada
Investor Daily.

Bisman menyingkapkan, langkah yang ditempuh pemerintah sudah tepat. Kemelut energi, terutama pemadaman setrum, akan menggangu proses pemulihan ekonomi.

Kamu menambahkan, para pelaku pasar disarankan
wait and see
mengaram sebelah ketatanegaraan pemerintah ke depan.

“Penanam modal kembali wajib mencermati faktor fundamental, khususnya mode harga dagangan di pasar internasional,” kata dia.

Direktur Terdepan PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), Ibnu Maulana Indah mengaku tidak galau terhadap dampak larangan sementara ekspor batu bara. Soalnya, lini memikul usaha serikat dagang lebih plastis. Kembali pula, politik ini sahaja sementara.

“Kami sekali lagi punya kapal untuk menyervis kegiatan domestik, bukan ekspor saja. Jadi, sekiranya ekspor patuh dilarang, kami bisa menerimakan layanan domestik,” ujar anda.

Kapal-kapal Samudera Indonesia, menurut Anak laki-laki, lagi dioperasikan di luar negeri untuk pasar dunia semesta. Jadinya, biarpun ekspor batu bara dilarang, probabilitas beroperasi di rute internasional masih sangat membengang, bahkan kian menarik.

“Selain itu, kapal-kapal semenjak Samudera Indonesia sudah tertarik dengan kontrak, sehingga kebijakan tersebut bukan berhasil apa-apa pada penampilan maskapai,” tegas Bani Maulana.

Revisi DMO

Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan, kontrak DMO provokasi bara akan disesuaikan setiap bulan, enggak per waktu seperti mana sejauh ini. “Kami minta setiap bulan suka-suka penyesuaian berdasarkan perkembangan yang terjadi,” tutur Erick kepada pers, Selasa (4/1).

Erick Thohir menanggung telah menjuluki direksi PTBA dan lamar ada lega dada jangka panjang dengan PLN.

Dia juga menyetujui arahan Kepala negara Jokowi bahwa produsen gangguan bara yang tidak loyalitas melaksanakan DMO harus mendapatkan sanksi yang sepadan, apalagi pencabutan ampunan ekspor maupun pembebasan usahanya dicabut.

“Tetapi jangan disamaratakan. Jika ada nan bagus, jangan disamaratakan keseleo semua. Makanya solusinya bukan ganti menyalahkan, tapi bergotong royong mengendalikan komplikasi,” papar dia. (bil/fur/is/az)

Penyunting :
Gora Kunjana
([email protected] modal.co.id)

Sumber : Investor Daily