Analisis Pembagian Kekuasaan Pada Tingkat Pemerintah Pusat

By | 12 Agustus 2022

Analisis Pembagian Kekuasaan Pada Tingkat Pemerintah Pusat.



S










A










S










I





Debit 2







6









Nomor









4








,









Oktober



















Desember









2020 :









h.







557














570







































p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961




Koran Terakreditasi Kebangsaan, SK. No. 28/E/KPT/2019



This is open access article under the




CC-BY-NC 4.0 International License


























Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pendistribusian Urusan Rezim
















Sherlock Halmes Lekipiouw




Fakultas



Hukum





Universitas Pattimura


, Ambon


, Indonesia


E-mail


:



[email protected]






Dikirim: 30/07/2020

Direvisi: 13/10/2020

Dipublikasi:

30/12/2020


Info Kata sandang







Abstract










Keywords:



Regional Arrangement; Division Cermin; Government Affairs.






Regional arrangement and distribution konseptual of governmental affairs. The purpose of this research is to provide clarity regarding the legal interpretation of the formulation of norms in regional government laws. Research methods The research method uses normative research through a conceptual approach and a statue approach. The results showed that the development of decentralization into a state administration system perenggan an impact on local government institutions, one of which was the distribution pattern of government affairs. Thus, comparing the distribution of functions is not possible without the overall decentralized institutional framework developed by a country.






From this, a comprehensive framework of decentralization institutions and local government is needed. It also does titinada rule out the possibility for a region to propose governmental affairs that become its specialty, both on a provincial and regional scale. The concept of division of functions is carried out dynamically, where regions can carry out real government affairs (needed and in accordance with regional capacities). It should be possible for districts / cities to propose governmental affairs that are needed or not needed; who can or cannot be arrested. Decentralization can only work if it is based on a number of preconditions, namely a capable and effective central government. Therefore, it is necessary to review various regulations that are not in line with the principle of broadest autonomy


.






Khayali






Kata Kunci


:


Penataan Negeri; Acuan Pencatuan; Urusan Pemerintahan

.

Penatan area dan teoretis pembagian urusan pemerintahan. Harapan berpangkal penekanan ini yaitu memberikan kejelasan akan halnya penafsiran syariat atas rumusan norma n domestik undang-undang pemerintahan daerah. Metode penelitian Metode penelitian menunggangi riset preskriptif melewati pendekatan ideal (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan desentralisasi menjadi sistem strategi
berhasil pada kelembagaan pemerintahan kawasan,


nan merupakan suatu teladan seumpama salah satu


pembagian urusan rezim, dengan demikian,

sebagai proporsi

pembagian

guna enggak kali dilakukan sonder kerangka kelembagaan desentralisasi secara keseluruhan yang dikembangkan oleh suatu negara. Dari sini diperlukan kerangka kerja yang komprehensif dari lembaga desentralisasi dan rezim daerah. Tidak menutup kemungkinan pula bagi suatu daerah untuk mengajukan urusan tadbir yang menjadi kekhususannya, baik dalam neraca provinsi ataupun regional. Konsep pembagian urusan dilakukan secara dinamis, dimana daerah dapat melaksanakan urusan tadbir secara nyata (dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan daerah). Seharusnya siapa kabupaten / kota mengajukan urusan tadbir yang dibutuhkan atau tidak diperlukan; siapa yang bisa atau tidak bisa ditahan. Desentralisasi hanya dapat berjalan sekiranya dilandasi oleh beberapa prasyarat, yaitu pemerintah pusat nan gemuk dan efektif. Maka dari itu karena itu, perlu dikaji ulang berbagai qanun nan lain sepikiran dengan prinsip kemandirian seluas-luasnya.


DOI:


10.47268/sasi.v26i
4
.414






A.






PENDAHULUAN

Pengelolaan sistem pemerintahan di kewedanan ialah suatu hal yang suntuk sakral karena menyangkut tatanan dan keutuhan Negara kesatuan.



[1]





Penyelenggaraan pemerintahan privat konsep hubungan antara pemerintah pusat dan kawasan, secara filosofis bertumpuh pada tujuan negara sebagai halnya dimaksud pada alenea ketiga dan keempat Prolog UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan akan halnya hubungan antara pusat dan daerah dalam tingkatan teoritis berkaitan dengan penjatahan kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kontrol secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan, dimana pengaturan privat suatu negara dibagi dan diserahkan kepada cagak kekuasaan negara ialah kekuasaan eksekutif (pemerintahan), kontrol legislatif (parlamen) dan kekuasaan yudikatif (badan peradilan). Sementara itu, pembagian supremsi secara vertikal yaitu pendistribusian kekuasaan antara pemerintah ki akal (nasional) dan satuan tadbir yang kian rendah (pemerintah daerah).

Berangkat terbit konstruksi Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Perian 1945, jelas terbantah bahwa konsep negara kesatuan
yakni lasandan konstitusional sangkut-paut antara pemerintah ki akal dan provinsi. Perubahan (amandemen) terhadap

qada dan qadar Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B UUD 1945 (amandemen), memberikan jihat dan format mentah dalam pengait dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan pemerintahan di kewedanan. Perubahan terhadap Pasal 18 UUD 1945 juga dimaksudkan bakal kian memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana istilah �dibagi atas� (lain �terdiri atas�) sebagaimana dimaksud n domestik Pasal 18 ayat (1) UUD 1945



[2]





.

Berkenaan dengan prinip-prinsip sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B UUD

NRI Perian

1945 tersebut diatas,
Phlipus M. Hadjon



[3]



, menyatakan bahwa :






Pasal 18

M

engandung�


Mandu pembagian negeri yang bersifat hirarkis (ayat 1); Prinsip kedaulatan dan tugas pembantuan (ayat 2); Cara demokrasi (ayat 3 dan 4); dan Prinsip otonomi seluas-luasnya (ayat 5). Pasal 18A

M
erupakan pendirian hubungan antara pemerintah ki akal dan pemerintah kawasan yang meliputi : Interelasi wewenang (ayat 1) dan Gabungan keuangan, pelayanan mahajana, pemanfaatan sendang kancing (ayat 2).

Pasal 18B



M

engandung kaidah persaksian pemerintah distrik nan berwatak khas alias yang bertabiat
khas; dan prinsip pengakuan kedatangan dan nasib baik-hak tradisional umum rasam�




Independensi daerah sebaiknya laur, kenyal, dengan melihat kemampuan inisiatif dan kondisi spesial per negeri.

Negara Indonesia sebagai

N
egara

K
esatuan nan berbentuk

R
epublik melandasi pelaksanaan pemerintahan di wilayah sreg asas desentralisasi. Kaidah asas ini berputra makna otonom, dengan substansi pe



[4]



nyerahan (overdragen) kewenangan ataupun urusan pemerintahan kepada daerah. Makna yang terkandung dalam asas desentralisasi bahwa penyelenggaraan urusan awam tadbir maka itu pemerintah daerah tersapu
independensi mengatur
dan
otonomi mengurusi
urusan rezim.



Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan
tadbir antara Pemerintah dengan pemerintahan distrik. Intern konteks nan demikian, menurut
Bagir Manan



[5]



, bahwa :


Prinsip daerah mengatur dan ikutikutan sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2). Takdir ini menekankan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu rezim kemandirian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intern pemerintahan daerah saja ada pemerintahan independensi (termasuk tugas pembantuan). Dengan congor lain, ketentuan ini saja mengatur tentang otonomi. Prin

s
ip baru privat Pasal 18 yunior, lebih sesuai dengan gagasan kawasan menciptakan menjadikan pemerintahan distrik andai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis�

Dengan demikian, jelas bahwa penyerahan urusan pemerintahan makanya Pusat kepada Daerah sebagai urusan rumah tahapan kawasan merupakan kosekuensi dianutnya prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD

NRI Tahun

1945.

Hakekat dari negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tak terbagi, alias dengan kata lain, negara nan kekuasaan pemerintah pusatnya lain abnormal karena konstitusi negara wahdah tidak mengakui adanya badan pereka cipta undang-undang selain badan pencipta undang-undang pusat.

Dalam

negara

kesatuan, pemeritah pusatlah yang menyambut kemerdekaan terala negara. Sejalan dengan hal tersebut, C. F. Strong



[6]




mengemukakan ekstrak atau hakekat negara keesaan yakni
�the essence of aunitary state is that the sovereignty is undivided, in other word, that the powers of the central government are unrestricted for the constitution of a unitary state does not admint of any other law-making body than the central one�. Selaras dengan tujuan otonomi daerah penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan buat mengerapkan terwujudnya ketenteraman mahajana melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan anak kunci saing daerah dengan mengkritik kaidah kerakyatan, pemerataan, keseimbangan, dan kekhasan suatu kewedanan dalam sistem Negara Keekaan Republik Indonesia .

Urusan nan diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan ki alat dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Sedangkan urusan pemerintahan nan dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pemodalan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan



[7]



, d

alam pelaksanaan urusan rezim oleh daerah swatantra, daerah diberikan wewenang dalam menata dan mengurusi sendiri urusan rumah tangganya baik melalui dekosentrasi, desentralisasi maupun tugas pembantuan. Kerumahtanggaan persaudaraan tersebut, Irfan Ridwan Maksum



[8]



, menyodorkan bahwa:


Pembagian urusan Tadbir antara Pemerintah Muslihat dan daerah otonom tidak boleh

dipisahkan

dengan ekspansi instrumen desentralisasi berpokok sebuah negara. Buat menelusurinya malar-malar tambahan pula suntuk terlazim memahami apakah rencana negara yang dikembangkan oleh sebuah bangsa Keesaan maupun Federal. Jika Kesendirian, maka desentralisasi yang dikembangkan dilakukan maka dari itu Pemerintah Sosi di tingkat nasional, sedangkan di Negara Federal, desentralisasi dilakukan makanya Pemerintah Negara Adegan. Di negara federal, seringkali UUD (konstitusi) Negara Federal menata masyarakat sahaja kesanggupan pemerintah distrik di negara tersebut seperti di Jerman, tetapi ada pula negara federal yang mengatur keberadaan pemerintah daerahnya di masing-masing UUD (konstitusi) Negara Episode-nya, seperti di AS�.

Start terbit penjelasan dan uraian tersebut diatas yang melambari latar pinggul penyelidikan ini, maka isu hukum yang dikedepankan adalah tercalit dengan model penataan distrik dalam asosiasi dengan model pembagian urusan rezim nan berkarakter desentralistik. Secara pola esensi desentralisasi berkaitan dengan pola pembagian urusan pemerintahan sehingga konstruksi penataan kelembagaan daerah menjadi silam penting bagi dilakukan pengkajian dan analisis terkait dengan kamil pembagian urusan pemerintahan daerah.




B.






METODE PENELITIAN



Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka analisis terhadap isu hukum

tersapu dengan model penjatahan urusan pemerintahan

dilakukan dengan menggunakan metode pengkhususan hukum.

Investigasi syariat

itu sendiri

merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, mandu-pendirian syariat, atau doktrin-doktrin syariat guna menjawab isu syariat yang dihadapi. Penajaman ini, terutama mengkaji ketentuan-bilangan hukum faktual maupun asas-asas hukum.

Selain itu, metode

penelitian syariat berujud untuk mencar
i

pemecahan atas isu hukum serta persoalan yang ketimbul didalamnya, sehingga hasil nan akan dicapai kemudian merupakan mengasihkan preskripsi mengenai segala yang seyogyanya atas isu yang diajukan



[9]







Pendalaman terhadap isu hukum terkait dengan

abstrak pencatuan urusan pemerintahan

dilakukan menerobos

pendekatan

transendental (conceptual approach) dan pendekatan perundang-ajakan (statue approach) untuk menyerahkan kejasalan soal penafsiran hukum atas rumusan

norma

nan mengatur tentang

penjatahan urusan pemerintahan
. Hal ini penting cak bagi meninggalkan kesesatan dalam melakukan penalaran

(Contradictio in termino)

yang berimplikasi pada kesesatan (fallacy) serta penerapan syariat. Dalam pendekatan teori hukum, k

esalahan dalam merumuskan konsep mengakibatkan kesalahan privat cekut inferensi. Dalam ilmu mantik dkenal rumus �Ex Falso Quo Libet�. Artinya, dari yang palsu (salah) seenaknya boleh benar bisa salah. Faktor kebutulan bermain n domestik hukum bisa terjadi kesewenang-wenangan dan apalagi muncul penyalagunaan wewenang. Selain itu pula, kejelasan konsep adv amat berwibawa dalam kerangka
legal problem solving
sebagaimana dikenal dalam �Prinsip Contextualism� kerumahtanggaan intepretasi sebagaimana dikemukakan maka itu Ian Mcleod



[10]



.






C.






PEMBAHASAN



Andai akibat dari perkembangan ketatanegaraan dan semakin kompleksnya urusan pemerintahan, maka ruang skop urusan pemerintahan tidak kembali dapat diidentifikasikan secara kuantitatif namun sebaliknya urusan pemerintahan tersebut senantiasa akan selalu dinamis dan terbuka, serta dipengaruhi pula oleh konsep negara kesejahteraan. Dianutnya konsep negara kesentosaan (welfarestate) sudah lalu membawa pergantian lega urat kayu lingkup dan isi wewenang, tugas dan beban jawab pemerintah baik kuantitatif atau kualitatif, dimana tugas-tugas plonco bertambah dan tugas-tugas lam makin berkembang



[11]



.

Sebagaimana diamanatkan UUD NRI Musim 1945, penyelenggaraan negara kerumahtanggaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah sendi, dimana internal predestinasi Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 kekuasaan pemerintahan negara berlambak ditangan Kepala negara. Demikian juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan pula bahwa �Presiden Republik Indonesia menyandang supremsi tadbir sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945�.

Apabila diperhatikan kontrol pemerintahan sama dengan dimaksud n domestik kodrat Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidaklah berbeda dengan predestinasi seperti mana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Seterusnya privat ayat (2) disebutkan bahwa �Yuridiksi Rezim sebagaimana dimaksud plong ayat (1) diuraikan internal berbagai urusan rezim. Kemudian dalam Penjelasan Umum angka (3) mengistilahkan bahwa:







Sebagaimana

diamanatkan maka dari itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perian 1945,terletak Urusan Pemerintahan nan selengkapnya menjadi kewenangan Pemerintah Ki akal yang dikenal dengan istilah urusan tadbir absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan tadbir konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Terlazim dan Urusan Pemerintahan Saringan nan dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah kewedanan, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Tadbir Teradat nan terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Mesti yang lain terkait Pelayanan Bawah�…�

Mengenai urusan pemerintahan tersebut diatas, kerumahtanggaan hubungannya dengan konsep

penjatahan

kekuasaan secara vertikal hal tersebut secara formal merupakan kosekuensi yuridis dari qada dan qadar Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hanya demikian, terdapat beberapa hal (sebab) yang melatar belakangi konsep (ide) dianutnya pembagian pengaruh secara vertikal sehingga memungkinkan sebagian kekuasaan ataupun kewenangan pemerintah pusat atas kuasa undang-undang diserahkan kepada ketengan pemerintahan yang lebih rendah.

K
onsep pencatuan kekuasaaan secara vertikal yang didasarkan pada asas desentralisasi, babaran pemerintahan daerah yang otonom. Pola penjatahan kekuasaan tersebut tentunya menjadi dasar dalam hubungan antara pemerintah kunci dan daerah. Pemerintahan area menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Intern menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi tersebut, pemerintahan negeri menjalankan otonomi seluas-luasnya bakal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam konsep pelaksanaan wewenang pemerintahan, dalam kepustakaan hukum tata negara/hukum administrasi, badan ataupun komandan kepaniteraan negara itu memperoleh wewenang bakal melaksanakan pemerintahan dapat dilihat berusul kacamata prosedur dan substansi pemberian wewenang yang bertumpuh puas 3 (tiga) galengan utama yakni (1) asas negara syariat; (2) asas kerakyatan; dan (3) asas instrumental



[12]



.


Pada bagian bukan, penyelenggaraan tadbir area pula terhadap perbedaan dalam hal ini berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan baik yang diatur kerumahtanggaan UUD NRI Tahun 1945 alias diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan kawasan. UUD NRI Tahun 1945, tidak mengelompokan desentralisasi dan dekosentrasi sebagai asas tata tadbir kawasan, melainkan asas kedaulatan dan tugas pembantuan. Hal ini dapat dilihat puas ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa �Tadbir daerah provinsi, provinsi kabupaten, dan ii kabupaten mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan�.

Pengaturan nan sama dapat kita lihat dalam garis hidup Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa �Pemerintahan kewedanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan rezim menurut asas kemandirian dan tugas pembatuan.

Doang demikian hal tersebut berbeda pengaturannya internal UU Nomor 23 Masa 2014, dimana dalam takdir Pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa �
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di kawasan yang tertera dalam ayat (2) diselenggarakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Lebih jauh konstruksi pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Grafik 1. Perbandingan Pembagian Urusan Pemerintahan

Bersadasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014


UU Nomor 32 Tahun 2004

UU Nomor 23 Waktu 2014



1.




Urusan rezim terdiri berusul urusan yang berkarakter absolut dan urusan yang bersifat konkurent



1.




Urusan pemerintahan terdiri bermula urusan yang bersifat absolut, urusan pemerintahan publik, dan urusan yang bersifat konkurent



2.




Urusan pemerintahan absolut, meliputi (a) Pertahanan; (b) Keamanan; (c) Agama; (d) Peradilan; (e) Polugri; dan (f) Agama



2.




Urusan tadbir adikara, meliputi
(a) Pertahanan; (b) Keamanan; (c) Agama; (d) Kehakiman; (e) Polugri; dan (f) Agama



3.




Urusan konkurent, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan



3.




Urusan konkurent, terdiri dari urusan terlazim (pelayanan dasar dan peladenan non dasar) dan urusan pilihan



4.




Urusan tadbir awam, yakni urusan pemerintah pusat nan dilimpahkan pelaksanaannya kepada Gubernur dan Wedana


/


Walikota diwilayahnya saban;

misalnya urusan menjaga 4 (empat) konsensus dasar

Memperhatikan asas manajemen pemerintahan sebagaimana dikemukakan diatas, apabila dihubungkan

dengan

teori perundang-invitasi (asas perundang-undangan) akan menimbulkan kosekuensi hukum tunggal makanya karena itu diperlukan kajian dari pendekatan syariat tata negara utamnya berkaitan dengan konsep dan pengaturannya. Pada penggalan ini, analisis dan analis terhadap permsalahan tersebut diatas meliputi (1) pembagian urusan pemerintahan; dan (2) model pencatuan urusan pemerintahan yang berkarakter desentralistik.




1.





Penjatahan Urusan Kepemerintahan


Sebagai halnya telah dikemukakan sebelumnya diatas, bahwa pencatuan kekuasaan secara horizontal dan pendistribusian supremsi secara vertikal, kerumahtanggaan konsep negara kesatuan menyerahkan kosekuensi pemasukan urusan tadbir. Salah satu permasalahan yang mendasar adalah pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah serta seberapa osean kewenangan yang dilimpahkan maupun diserahkan kepada daerah dalam mengurus dan mengatak pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Secara umum pembagian urusan-urusan kepemeritahan dapat digambarkan laksana berikut dibawah ini:

Rangka 1.
Buram Pembagian Urusan-Urusan Kepemerintahan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengkonstruksikan klasifikasi urusan pemerintahan seperti mana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) hingga dengan ayat (5). Sedangkan urusan

rezim

tiranis lebih jauh dalam takdir Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Periode 2014. Seterusnya mengenai urusan pemerintahan konkuren, selanjutnya dalam kodrat Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Hari 2014. Apabila diperhatikan secara hemat, kamil pembagian urusan pemerintahan sebagai halnya dimaksudkan dalam predestinasi Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan begitu juga pola penjatahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud privat Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Waktu 2004. Pembagian wewenang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikembangkan melalui standar (1) Eksternalitas; (2) Akuntabilitas;; dan (3) Efisiensi. Sementara itu, dalam Undang Undang Nomor 23 Musim 2014 sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 13, disebutkan bahwa �Pembagian urusan rezim konkuren antara Pemerintah Kunci dan Daerah provinsi serta Provinsi kabupaten/ii kabupaten sama dengan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta guna strategis nasional.

Pola pembagian urusan rezim sebagaimana dikemukakan diatas, dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan permasalahan (konflik) dan kefakuman dalam proses pemerintahan. Sebaliknya apabila ditata secara baik akan memberikan sinergi dan memberikan sebelah bagi pengelolaan tadbir yang lebih baik dan berkualitas. Hal ini didasarkan pada suatu realitas secara empirik banyak terjadi bertindihan (overlapping) kewenangan nan kalau dibiarkan bisa menimbulkan percekcokan dan ketegangan antar tingkatan pemerintahan berkaitan dengan wewenang kewedanan. Tiga spesies tumpang tindih tersebut yakni (a) titip tindih antara kewenangan Kiat dan Negeri; (b) tumpang tindih antara wewenang Propinsi dengan Kabupaten/ Daerah tingkat; dan (c) taruh tindih antar kewenangan Kabupaten/ kota itu sendiri.

Penyebab utama dari heterogen taruh tindih tersebut yaitu tidak sinkronnya antar berbagai ragam ordinansi perundangan yang mengatur per wewenang tersebut baik di tingkat undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), ataupun di tingkat Keputusan Menteri (Kepmen) terkait dengan kewenangan tersebut. Salah satunya ialah potensi konflik dalam kaitan dengan wewenang pengelolaan perigi daya umbul-umbul (SDA) di area laut yang berimplikasi plong undang-undang sektoral lainnya nan berkaitan baik secara bertepatan maupun enggak langsung dengan wewenang tata SDA oleh provinsi.




2.





Model Pendistribusian Urusan Pemerintahan Yang Berkepribadian Desentralistik


Pendekatan politik hukum pelaksanaan pemerintahan kawasan sebagaimana dimaksudkan internal ketentuan Pasal 1 ayat (1),
Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, secara tegas menghendaki konsep desentralisasi intern negara kesatuan. Dengan demikian, dalam suatu negara kesatuan pada hakekatnya semua urusan pemerintahan berada plong pemerintah psuat, doang demikian urusan pemerintahan tersebut dapat diserahkan atau didelegasikan kepada satuan tadbir yang lebih rendah. Penyerahan urusan tersebut memberikan kosekuensi pun diadakannya pembagian wilayah negara. Hal ini bisa kita lihat pada takdir Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Masa 1945, dan lagi ditegaskan seterusnya dalam takdir Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Periode 2014.

Dalam ketentuan

Pasal

18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengistilahkan bahwa �Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah wilayah dan daerah wilayah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang saban kewedanan, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang� Sedangkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa �Negara Kesendirian Republik Indonesia dibagi atas Daerah distrik dan Daerah kawasan itu dibagi atas Kewedanan kabupaten dan kota�. Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa �Provinsi kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa�



Secara lengkap

desentralisasi

dalam pelaksanaan tadbir area di Indonesia dalam ganjaran Pasal 1 poin (8) Undang Undang Nomor 23 Musim 2014, dirumusakan ibarat penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah anak kunci kepada distrik otonom berdasarkan asas otonomi. Urusan Pemerintahan itu sendiri dalam rumusan predestinasi Pasal 1 poin (5) Undang Undang Nomor 23 Masa 2014, adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi wewenang Kepala negara nan pelaksanaannya dilakukan oleh departemen negara dan penyelenggara Tadbir Daerah bikin mencagar, menghidangkan, memberdayakan, dan memakmurkan publik



[13]



.

Urusan tadbir

dirumuskan

oleh Hadjon, adalah andai berikut, yakni : B = KN � (rg +



rh). Urusan pemerintahan (bestuu;r; B),


yaitu semua kekuasaaan atau kegiatan negara (KN) dikurangi pembuatan undang-undang (regelgeving; rg) dan yustisi (rechtsspaak; rh)



[14]



.


Konsep desentralisasi seperti dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diatas dimaknai intern kaitan dengan �penyerahan urusan pemerintahan�. Hal ini berbeda dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merumuskan konsep desentralisasi seumpama �pelimpahan kewenangan, dimana dalam ganjaran

Pasal 1 poin (7) Undang Undang Nomor 32 Perian 2004, menyebutkan bahwa �Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah swatantra cak bagi mengatak dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Keekaan Republik Indonesia�

Penyelenggaraan

desentralisasi

mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah

dengan

pemerintahan daerah. Urusan tadbir terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan gayutan pemerintahan

.

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Masa 2008, dijelaskan bahwa Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan alias konkuren yakni urusan-urusan rezim selain urusan pemerintahan nan seutuhnya menjadi urusan Pemerintah.
Dengan demikian kerumahtanggaan setiap satah urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat adegan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan distrik provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota



Dengan demikian, dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/daerah tingkat.


Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah yaitu urusan dalam rataan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama
,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Pasal 2 ayat (1) dan


ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20
07
.

Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Daerah tingkat) terdiri pecah urusan wajib dan urusan pilihan


sebagaimna dimaksud dalam ketentuan

Pasal 1
1

dan Pasal 1

2

Undang-Undang Nomor

23

Hari 20

1
4



Pola penjatahan urusan tadbir dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, model pembagian urusan tadbir terjadi pergeseran berdasarkan steril
ultra vires doctrine� sehingga enggak �compatible
� dengan sistem Jerman, sehingga berakibat terhadap penerapan politik desentralisasi
. Pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan kewedanan pada undang-undang ini semakin menuju plong sistem independensi materil. Selain condong plong sistem kemerdekaan materil, prestise sebagai agen pemerintah sentral yang pada undang-undang sebelumnya dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya diemban oleh Gubernur, kini juga diemban oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Artinya, setiap eceran rezim, baik plong tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, merupakan mangsa dekonsentrasi. Kondisi ini mengakibatkan dipertanyakannya politik hukum kemerdekaan daerah yang terkandung di n domestik Undang Undang 23 Tahun 2014 yang seolah semakin menuju pada sistem sentralistik. Sementara itu, amanat UUD NRI Perian 1945 puas Pasal 18 adalah menjalankan otonomi seluasluasnya kerumahtanggaan penyelenggaraan pemerintahan kawasan.

Mulai terbit apa yang diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa pola pengaturan urusan rezim yang berkarakter desentraliktik sreg hakekatnya bertumpuh pada pembagian supremsi (kewenangan) dan siapa yang berkuasa mengurus dan mengatur urusan tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah serta seberapa besar kewenangan yang dilimpahkan atau diserahkan kepada negeri kerumahtanggaan mengurus dan mengeset pelaksanaan pemerintahan di daerah.Dengan kata lain, pola yuridiksi terhadap urusan rezim dalam konsep desentralisasi dilihat berpunca hubungan sendi dan daerah nan mengacu pada UUD NRI Tahun 1945, tak dimaknai secara simetris (seragam) namun boleh berbeda-tikai antara satu daerah dengan provinsi yang lain (asimetris) sesuai dengan karaterisk wilayah dan potensi wilayah (kekhususan) dalam tulang beragangan NKRI.


Secara teroritik cak semau bilang cara
(metode)
dalam menentukan pengalokasian/pembayaran urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah.
Pertama,
cara yang menganut kepada wahyu
penyerahan formil (Formele Huishoudingsleer).


Gadjong Agussalim Andi





[15]





., mengemukakan bahwa:





Dalam



sempurna ini, kewenangan/urusan tidak diperinci secana
normatif,
dalam arti tidak dtetapkan satu per satu, melainkan ditentukan privat satu
�rumusan umum�.
Dalam model alias cara ini, hanya ditentukan prinsip-prinsipnya saja, batasnya tidak ditentukan secara
a priori,
tergantung kepada keadaan, waktu, dan palagan. Pembagian kewenangan/urusan melalui model ini, boleh lebih memberikan keleluasaan kepada untuk mencoket prakarsa, memilih alternatif, dan mengambil keputusan sesaui dengan kepentingan distrik, sejauh lain atau belum diatur dengan Undang-undang atau peratran yang lebih tinggi. Model ini bosor makan juga disebut sebagai�General Competence�

(Open end arrangement).
Kedua,

pola atau wahi yang disebut�Ajaran Kerumahtangaan Materiil�
(Materiele Huishoudingsleer�).

Disini terdapat penjatahan kewenangan/urusan yang berbeda sifatnya diantara tingkat-tingkat tadbir�





Secara normatif kewenangan/urusan daerah diperinci satu-satu satu dengan tegas dan ditentukan dalam undang-undang pembentukannnya. Intern hal ini, Istal Dwipayana



[16]



, mengemukakan bahwa:


Contoh ini sering disebut sekali lagi komplet
�Ultra Vires�.
Di antara tingkatan tadbir Siasat, Daerah Provinsi, dan Derah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan nan begitu juga sifat dan skala yang berbeda (Ini berasal dari teori kontinental yang disebut�De drie kringensleer�.
N domestik acuan ini, rajin terjadi duplikasi kewenangan antara tingkat-tingkat pemerintahanan, demap terjadi sharing ratio privat membagi kewenangan
menyelekoh keatas,
sehingga terjadi
�piramid menyungsang�.
Kejumbuhan (overlapping) dan vacuum-tadbir juga sering tgerjadi, karena timbulnya unggut kepentingan
(conflict of interest)
ataupun sebaliknya saling mengela terhadap tugas
(jurisdictie-positief dan jurisdictie negatief). Ketiga,
model nan disebut �Ajaran Kerumah-tanggaan Rieel�
�Riele Huishoudingsleer�.
Dalam model ini lega prinsipnya pembagian wewenang/urusan didasarkan kepada faktor-faktor yang faktual
(rieel)
lakukan mecapai kehangatan antara tugas dan kemampuan/maslahat Daerah�.

Apabila dikaji seterusnya, disini yang menjadi pertimbangan adalah penyesuaian dengan �diversitas�
(heterogeneous)
dari masing-masing distrik yang bersangkutan, kepentingan menyesuaikan pelaksanaan otonomi daerah dengan hal distrik masing-masing, dimana peristiwa khusus
(local specific)
sangat diutamakan. Karenanya, dalam arketipe ini mengandung fleksibilitas, anpa mengurangi �kepastian�, sehingga Provinsi bebas berprakarsa, menyerang pemerataan dan keadilan laju pertumbuhan antar Area, sehingga �kesenjangan�
(disparity)
antar Daerah dapat dikurangi



[17]



.

Salah suatu hal signifikan internal gancu dengan wewenang pengelolaan SDA di wilayah laut bagi daerah-negeri yang berkarakter kepulauan ataupun gugus pulau sama dengan dimaksud n domestik suratan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Tetapi demikian, dalam ketentuan Pasal 30 disebutkan bahwa �Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Daerah provinsi di laut sama dengan dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Distrik yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan peraturan pemerintah�. Pada bagian ini, muncul pertanyaan, apakah konsep pendistribusian wewenang bertabiat regular (-simetris kostum) ataukah non regular (asimetris- tidak seragam)? Pertanyaan ini penting untuk dikedepankan karena kondisi Indonesia yang beragam (tidak simetris) berpokok sebelah konteks album, trik-kultural, ekonomi dan kebijakan. Apakah kebinekaan tersebut dijawab dengan rumus yang simetris ataukah asimetris. Seandainya simetris maka konsep penjatahan wewenang diterapkan seragam di semua kawasan. Apalabila konsep pengalokasian wewenang ialah asimetris maka dimungkinkan perbedaan pendirian penjatahan kewenangan antar area, alias bahkan secara teoritik sudah dikenal konsep desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional

Terhadap hal tersebut diatas, terdapat beberapa persoalan yang muncul berkenaan dengan konsep pola pembagian urusan pemerintahan ialah Pertama, dalam kaitan dengan konsep kekuasaaan pemerintahan, Presiden Republik Indonesia memegang dominasi pemerintahan menurut UUD dengan Pasal 18 (1), (2) dan (5) dimana Pemerintahan provinsi provinsi, negeri kabupaten mengatur dan mengurus koteng pemerintahannya menurut asas independensi dan tugas pembantuan. Pemerintahan negeri menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan rezim yang maka dari itu undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat. Bakal yang menunggangi pasal 4 maka penyerahan urusan pemerintahan itu berasal semenjak kekuasaan ekekusetif (Presiden). Sedangkan yang menggunakan Pasal 18 menggunakan sumber kewenangan itu dari UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang.

Pembagian urusan rezim konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota

biarpun

urusan pemerintahannya sekufu, perbedaannya akan nampak dari rasio maupun ira spektrum Urusan Pemerintahan tersebut.

Walaupun Daerah daerah dan Distrik kabupaten/kota mempunyai Urusan Tadbir saban yang sifatnya lain tinggi, sahaja setia akan terdapat hubungan antara Pemerintah Kiat, Negeri provinsi dan Kawasan kabupaten/ii kabupaten kerumahtanggaan pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, patokan, prosedur, dan barometer (NSPK) yang dibuat maka itu Pemerintah Pusat.

Kewenangan pemerintah kabupaten / ii kabupaten yang tersebar kerumahtanggaan urusan pemerintahan bersamaan yang menjadi sebelumnya kewenangan kabupaten / kota dipindahkan ke kewengan pemerintah provinsi. Transisi bersumber wewenang seperti di bidang izin pertambangan dan pendidikan sedang yang sebabat. Peralihan wewenang tentu mengangkut konsekuensinya sendiri. Makanya karena itu menjajarkan lakukan dibaca menggunakan konsep dekonstruksi Derrida Jacques.



[18]







Kewenangan pemerintah kabupaten / ii kabupaten yang tersebar privat urusan rezim bersamaan yang menjadi sebelumnya kewenangan kabupaten / kota dipindahkan ke kewengan pemerintah provinsi. Transisi dari kewenangan seperti di meres izin pertambangan dan pendidikan semenjana nan setara. Peralihan kewenangan tentu mengirimkan konsekuensinya sendiri. Oleh karena itu menarik cak bagi dibaca menunggangi konsep dekonstruksi Derrida Jacques

Konsep dekosentrasi dan tugas pembantuan seyogyanya dikembalikan kepada konsep sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pelembagaan konsep otonomi luas harus diperjelas lagi, terutama berkaitan dengan urusan perlu dan urusan pilihan. Urusan mesti membentangi urusan yang berkaitan dengan pelayanan sumber akar. Sedangkan urusan saringan merupakan urusan yang secara aktual cak semau dan berpotensi dijalankan maka dari itu daerah. Negeri juga dimungkinkan mengusulkan urusan rezim menjadi kekhususannya, baik intern skala kawasan atau kawasan. Maka itu karena itu, diperlukan bikin meluaskan desentralisasi fungsional yang diterapkan selama Hindia Belanda pada tahun 1920 dengan perkembangan
Waterchappen
mengenai jalan masalah perkotaan dan sekali lagi terkait dengan pengembangan sirkuit ki kesulitan pengairan. Kata desentralisasi fungsional membutuhkan perubahan lega Pasal 18 UUD NRI Masa 1945.

Keuda, koherensi antara konsep desentralisasi melangkaui otonomi seluas-luasnya dengan statuta sektoral? Tanya ini penting karena konsep kebebasan seluas-luasnya tereduksi oleh regulasi sektoral yang masih memberikan kewenangan plong departemen sektoral. Salah satu contohnya merupakan potensi konflik wewenang antara Undang Undang Otsus Aceh dan Papua dengan Undang Undang ataupun kebijakan Sektoral. Misalnya, Undang Undang Nomor 27/2007 dengan Undang Undang Nomor 11/2006. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memasrahkan kewenangan yang besar bagi Pemerintah Aceh nan salah satunya mengurus perigi daya rantau dan pulau-pulau kecilnya. Sedangkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Boncel memberikan kewenangan nan besar bagi Menteri Maritim dan Perikanan.


Ketiag,
dalam praktek berbagai regulasi yang telah dikeluarkan tetap menimbulkan persoalan. Hal ini bisa dilihat dari masih terjadinya: (1) konflik kewenangan antara Pusat dengan Provinsi, baik Provinsi ataupun Kebupaten/ Daerah tingkat; (2). Konflik wewenang antara Provinsi ddengan Kabupaten/ Kota. (3), Konflik kewenangan antar kabupaten/ kota. (4). dapat terjadi tarik menyeret kewenangan intern bidang urusan tertentu antara kabupaten/ kota dengan pengelola distrik partikular. Meskipun terwalak tolok pencatuan urusan, belaka tetap timbul permasalahan karena regulasi tidak mendorong daerah otonom berekspansi urusan pilihan berdasarkan kekhusus daerahnya. Dengan aturan pilihan nan ditentukan secara rigid maka daerah cenderung tidak memilih karena dianggap seumpama
cost centre. Dalam hal ini Hipodrom Dwipayana



[19]



, menyatakan bahwa:


Kalaupun daerah ber-kreasi seringkali harus bertatap dengan berbagai kebiasaan Pemerintah taktik. Daerah sekali lagi kesulitan menentukan apakah suatu pengembangan urusan besok di kemudian hari di luar nan ditentukan dalam adendum termasuk dalam urusan Sisa atau Urusan Pilihan, dan dalam prakteknya, cara berpikir daerah menganggap semua urusan itu harus dijalankan, tanpa melihat dari sisi kebutuhan dan kemampuan. Tidak semua varietas urusan itu dibutuhkan dan tidak semua provinsi mampu. Sistem yang dipakai belum menelanjangi ruang bagi dinamika dalam pengelolaan urusan�.

Searah dengan pemikiran tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan kewenangan pembentukan Regulasi Negeri (Perda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, nan memperalat nomenklatur �muatan domestik� minus menjelaskan lebih jauh mengenai makna �lokal� akan menimbulkan kemuraman terhadap makna tempatan, apakah sama dengan �ciri individual� dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini sekali lagi akan berbuntut lega parameter pengawasan Perda yang berciri khas daerah seperti dimaksud privat Pasal 250 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kesulitas nan unjuk yakni berhubungan dengan materi muatan Regulasi Daerah yang dibentuk tidak menjabarkan lebih lanjur ketentuan perundang-undangan yang lebih tahapan, tetapi materi muatan Ordinansi Daerah tersebut merupakan ciri istimewa kewedanan, boleh dikatakan antagonistis dengan kanun perundang-ajakan nan lebih tinggi
.





D.






P E Ufuk U T U P





Berangkat dari jabaran dan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya terkait dengan pertama, pembagian

urusan

pemerintahan dan kedua tersapu dengan sempurna pembagian urusan pemerintahan yang berkarakter desentralistik, boleh disimpulkan bahwa p

elaksanaan tadbir didaerah tidak namun n kepunyaan justifikasi yuridis (normatif), doang juga memiliki guri filosofis nan tercermin privat konstitusi negara. oleh karena itu, stabilitas otonomi dalam pelaksanaan desentralisasi haruslah mencerminkan kesamarataan antara penyerahan atau pelimpahan kewenangan disertai pula dengan penguatan terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (siasat maupun wilayah) dalam keutuhan spirit NKRI. Pemeriksaan ini menjadi kendaraan dalam menciptakan
check and balances system
penyelenggaraan pemerintahan.



Kontrol desentralisasi melalui pengelolaan kedaulatan daerah masih punya kecendrungan menggrogoti pendelegasian kewenangan ke area yang kecendrungannya penguatan aspek desentralisasi direduksi dengan teladan supremsi urusan rezim dan kelembaan yang cendrung mengarah kepada re-konsentrasi. Hal ini menimbulkan penafsiran dan penerapan nan berlainan antara daerah yang cendrung menimbulkan konflik dan ego sektoral.



DAFTAR PUSTAKA


Jurnal



[1]




Aritonang, Dinoroy Marganda. (2016). �Arketipe Aliran Urusan Pemerintahan Area Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Periode 2014 Akan halnya Pemerintahan Daerah�,
Koran Legislasi Indonesia, 13 (1): 41-41.





[2]




Asgar, Sukitman. (2018). �Analisis Yuridis Pasal 18 UUD Tahun 1945 Junto UU Nomor 23 Perian 2014 Tentang Pemerintahan Daerah�,
Jurnal HIBUALAMO, 2 (1): 58-68.





[3]




Aridhayandi, M. Rendi. (2018). �Peran Pemerintah Daerah Intern Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinan dan Pengawasan Indikasi Geografis�,
Buku harian Syariat & Pembangunan, 48 (4): 883-902.





[4]




Budiyono.,Muhtadi., Firmansyah, Ade Arif. (2015). �Dekonstruksi Urusan Pemeritahan Konkuren N domestik Undang Undang Pemerintahan Wilayah�,
Kanun: Kronik Hobatan Hukum, 17 (3): 419-432.





[5]




Djambar., Nahar, M Yasin., Tavip, Muhammad. (2017). �Manajemen Urusan Pemerintahan Meres Pertambangan Dalam Prespektif Otonomi Daerah�,
eJurnal Katalogis, 5 (2): 26-35.





[6]




Hasrul,

Muh
., (2017). �Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota�,
Perspektif,
22 (1): 1-20.





[7]




Matitaputty, Merlien I. (2012). �Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Kewedanan di Indonesia (Problem dan Tantangan)�,
SASI,
18 (1): 21-28.





[8]




Suryanto. (2015). �Urusan Pemerintahan Kawasan, Kemungkinan Problematika Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014�,
Jurnal Desentralisasi, 13 (2): 133-146.





[9]




Said, Abdul Rauf Alauddin. (2015), �Pembagian Kewenangan Pemerintahaan Rahasia � Pemerintahan Daerah Intern Otonomi Seluas Luasnya Menurut UUD1945�,
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9 (4): 577-602.




Gerendel





[10]




Andi,


Gadjong Agussalim.

(2007),


Rezim Daerah-Amatan Kebijakan dan Syariat

, Jakarta
:

Ghalia Inodnesia
.




[11]




Hadjon,


Phlipus M et al.

(1993).


Pengantar Syariat Administrasi Indonesia

, Yogyakarta
:

Gadja Mada University Press
.




[12]




Hadjon, Philipus M. dan Sridjatmiati, Tatiek. (2005).
Argumentasi Syariat, Yogyakarta: Gadja Mada University Press.





[13]




Huda,




Ni�matul.

(2007),


Pemeriksaan Ki akal Terhadap Distrik Dalam Manajemen Pemerintahan Provinsi

, FH UII Press
.




[14]




Marzuki, Peter M. (2005).

Penelitian Hukum

Jakarta: Kencana Prenada Sarana Group





[15]




Strong, C. F. (1960).
Modern Political Constitutions an Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form, London: Fith Printed, Sidwick & Jackson Limited.




Lain-Bukan



[16]




Hadjon, Philipus M. (1997).

Penggalian Hobatan Hukum
, Referat, Pelatihan Metode Penelitian Syariat Normatif, Surabaya: Perserikatan Airlangga



[17]




Hadjon,


Philipus M.

(2004),


Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Area Dalam Sistem Rezim

, disampaikan intern Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 diselenggarakan oleh Tubuh Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Kehakiman dan Kepunyaan Asasi Manusia R.I.

B
ekerjasama dengan Fakultas Syariat Sekolah tinggi Airlangga dan Dinas Kawasan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Surabaya
.



[18]




Kertapradja,
E. Koswara

. (2007).
Sendi-sosi Pikiran intern Permasalahan Kedudukan Gubernur sebagai Duta Pemerintah Pokok, Kertas kerja dipersiapkan bakal bahan pemerolehan pembahasan Revisi UU No. 32 Tahun 2004, Roundtable Meeting.



[19]




Manan, Bagir. (1994).
Perkariban Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Pamrih.



[20]




Manan,


Bagir.

(2004),


Menyongsong Fajar Kedaulatan Area

, Yogyakarta
:

Pusat Investigasi

H
ukum Faluktas Hukum Universitas Islam Indonesia
.



[21]




Maksum, Irfan Ridwan. (2009).
Perbandingan Sistem Penjatahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah otonom, _Laporan DSF Bank Marcapada.













[1]






Asgar, Sukitman,. (2018). �Analisis Yuridis Pasal 18 UUD Tahun 1945 Junto UU Nomor 23 Tahun 2014 Mengenai Pemerintahan Daerah�,
Jurnal HIBUALAMO, 2 (1): 58-68, h. 61






[2]







Huda, Ni�matul.

(2007),


Pemeriksaan Pusat Terhadap Wilayah Dalam Manajemen Rezim Kewedanan

, FH UII Press, h. 50
. Lihat kembali, Said, Abdul Rauf Alauddin. (2015), �Pengalokasian Kewenangan Pemerintahaan Pusat � Pemerintahan Distrik Dalam Otonomi Seluas Luasnya Menurut UUD1945�,
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Syariat, 9 (4): 577-602, h.579








[3]







Hadjon,


Philipus M.

(2004),


Kedudukan Undang-Undang Rezim Wilayah Internal Sistem Rezim

, disampaikan kerumahtanggaan Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 diselenggarakan oleh Awak Pembinaan Syariat Kewarganegaraan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.

B
ekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Surabaya, h. 1-3.






[4]






Matitaputty, Merlien I. (2012). �Desentralisasi dan Perhubungan Pemerintah Pokok dan Daerah di Indonesia (Problem dan Tantangan)�,
SASI,
18 (1): 21-28, h. 27






[5]







Manan,


Bagir.

(2004),


Menyongsong Fajar Kemandirian Wilayah

, Yogyakarta
:

Pusat Pendalaman


H

ukum Faluktas Hukum Perkumpulan Islam Indonesia, h. 8






[6]






Strong, C. F. (1960).
Modern Political Constitutions an Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form, London: Fith Printed, Sidwick & Jackson Limited, h. 80






[7]






Hasrul,

Muh
., (2017). �Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Daerah tingkat�,
Perspektif,
22 (1): 1-20, h.7






[8]






Maksum, Irfan Ridwan. (2009).
Perbandingan Sistem Pembagian Urusan Tadbir
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah otonom
, _Laporan DSF Bank Marcapada, h.10-12






[9]






Hadjon, Philipus M. (1997).

Pengkajian Ilmu Hukum
, Makalah, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Perguruan tinggi Airlangga, h. 20

. Lihat juga

Marzuki, Peter M. (2005).

Penelitian Hukum

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 35.








[10]






Hadjon, Philipus M. dan Sridjatmiati, Tatiek. (2005).
Argumentasi Syariat, Yogyakarta: Gadja Mada University Press, h. 44






[11]






Manan, Bagir. (1994).
Pernah Antara Trik Dan Kewedanan Menurut UUD 1945, Jakarta: Teks Sinar Harapan, h. 18.






[12]






Aridhayandi, M. Rendi. (2018). �Peran Pemerintah Negeri Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Nan Baik (Good Governance) Dibidang Pembinan dan Penapisan Indikasi Geografis�,
Buku harian Hukum & Pembangunan, 48 (4): 883-902, h.888.








[13]







Aritonang, Dinoroy Marganda. (2016). �Pola Distribusi Urusan Pemerintahan Daerah Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Waktu 2014 Tentang Pemerintahan Wilayah�,
Jurnal Legislasi Indonesia, 13 (1): 41-41, h.42-43






[14]







Hadjon,


Phlipus M et al.

(1993).


Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

, Yogyakarta
:

Gadja Mada University Press,


h. 4
.






[15]







Andi,


Gadjong Agussalim.

(2007),


Pemerintahan Daerah-Analisis Politik dan Hukum

, Jakarta
:

Ghalia Inodnesia
,

h.


54
.






[16]






Suryanto. (2015). �Urusan Tadbir Wilayah, Probabilitas Problematika Implementasi Undang Undang Nomor 23 Hari 2014�,
Buletin Desentralisasi, 13 (2): 133-146, h.142-144






[17]






Djambar., Nahar, M Yasin., Tavip, Muhammad. (2017). �Penyelenggaraan Urusan Rezim Bidang Pertambangan Dalam Prespektif Otonomi Daerah�,
eJurnal Katalogis, 5 (2): 26-35, h. 32






[18]






Budiyono., Muhtadi., Firmansyah, Ade Arif. (2015). �Dekonstruksi Urusan Pemeritahan Konkuren Intern Undang Undang Pemerintahan Daerah�,
Peraturan: Jurnal Guna-guna Hukum, 17 (3): 419-432, h.426-427








[19]






Dwipayana, Kandang kuda.
Rekonseptualisasi Penjatahan Kewenangan Antar Asosiasi Pemerintahan, h. 6.
dalam
Kertapradja,
E. Koswara
. (2007).
Taktik-muslihat Pikiran dalam Permasalahan Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Referat dipersiapkan untuk objek perolehan pembahasan Revisi UU No. 32 Waktu 2004,
Roundtable Meeting

Analisis Pembagian Kekuasaan Pada Tingkat Pemerintah Pusat

Source: https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/414/241

Baca juga:   Kota Megah Di Teluk Persia Bagian Dari Uni Emirat Arab