Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Anggota Dpr Dipilih Melalui

Tugas DPR: Pengertian, Wewenang, Kebaikan, Hak Keimunan, Kedudukan, Susunan Keanggotaan, Asal Hukum

---

Pengertian DPR

DPR singkatan berpokok Senat Rakyat yakni salah satu lembaga tataran negara internal sistem ketatanegaraan Indonesia yang adalah lembaga agen rakyat.

DPR terdiri atas anggota puak garis haluan pesuluh penyaringan umum yang dipilih melalui penyortiran umum.

---

Tugas dan Wewenang DPR Menurut UUD 1945

Dalam pelaksanaanya, DPR ( Dewan Agen Rakyat ) telah diatur tugas dan wewenangnya dalam Undang – undang 1945, antaranya :

1. Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945
2. Pasal 22 ayat (2) UUD 1945
3. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945
4. Pasal 22D ayat (3) UUD 1945
5. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945
6. Pasal 24B ayat (3) UUD 1945
7. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945
8. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, dan
9. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, merupakan salah satu rangka legeslatif dalam sistem pemerintahan berbentuk Trias Politika.

Tugas terdepan DPR ini ialah berfungsi guna menciptakan menjadikan undang-undang dan mengaram jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah

Sejumlah tugas-tugas DPR lainnya, antara lain :

Tercalit dengan khasiat legislasi, DPR memiliki tugas dan kewenangan :

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
2. Menyusun dan menggunjingkan Rancangan Undang-Undang (RUU)
3. Menetapkan UU bersama dengan Presiden

Terkait dengan fungsi taksiran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Menyerahkan permufakatan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Kepala negara)
2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan beban jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK

Terkait dengan Fungsi Pengawasan, DPR n kepunyaan Tugas dan Wewenang:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah

Tugas dan Wewenang DPR lainnya, antara lain:

1. Menyerap, menghimpun, menggampar dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
2. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
3. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

Baca kembali: Pendidikan Kewarganegaraan

---

Maslahat DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara kerumahtanggaan sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik pelajar pemilihan umum yang dipilih melangkahi pemilihan umum.

DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

1. Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden.
2. Guna anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan permufakatan alias enggak menyerahkan persetujuan terhadap susuk undang-undang tentang APBN yang diajukan maka itu Presiden.
3. Dan Arti pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

---

Hak Hak DPR

• Hak Inisiatif
  

Yaitu hak DPR lakukan mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (RUU) atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

• Hak Amandemen
  

Yaitu milik DPR menilai, mengadakan atau mengajukan perubahan terhadap ajuan RUU alias Raperda.

• Properti Budget
  

Yaitu milik DPR bakal mengesahkan RAPBN ( Rancangan Prediksi Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan pemerintah yang juga ialah pelaksana.

• Hak Pol
  

Yaitu hak anggota DPR mengadakan investigasi terhadap satu masalah tertentu yang datang bermula kebijakan presiden atau pemerintah. Nasib baik atau usulan tersebut harus diajukan minimal 20 orang anggota DPR secara tertulis melalui atasan DPR.

• Nasib baik Interpelasi
  

Yakni nasib baik DPR menunangi siaran kepada pemerintah alias Presiden. Permintaan tersebut diajukan maka itu anggota DPR minimum 10 orang secara tercatat menerobos ketua DPR.

• Hak Menyoal
  

Adalah hak DPR bagaikan lembaga bikin menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai situasi luar absah yang terjadi di tanah air atau peristiwa dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau laksana tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan milik angket maupun terhadap dugaan bahwa Kepala negara dan/atau Wakil Presiden mengamalkan pengingkaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana susah lainnya atau perbuatan tercela alias tidak lagi menyempurnakan syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

• Hak Permohonan
  

Yaitu eigendom DPR lakukan mengajukan usul atau anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah. Hak tuntutan ini suka-suka hubungannya dengan lembaga hierarki negara.

Baca juga: Milik Asasi Manusia Adalah

---

Kursi DPR

Dewan Badal Rakyat alias disingkat DPR ialah rang perwakilan pelaksana kedaulatan rakyat yang berkedudukan sebagai rangka negara.

---

Susunan dan Keanggotaan DPR

Intern Pasal 16 ditentukan bahwa dpr terdiri atas anggota Organisasi politik Strategi murid pemilihan umum yang dipilih beralaskan hasil pemilahan awam. Dalam Pasal 17 ditentukan :

1. Ayat (1) Anggota DPR berjumlah 550 individu.
2. Ayat (2) Keanggotaan DPR diresmikan oleh keputusan Presiden.
3. Ayat (3) Anggota DPR berdomisili di ibu daerah tingkat Negara RI.

• Pimpinan DPR
  

Menurut ketentuan Pasal 21 :

1. Ayat (1) Pimpinan DPR terdiri atas seorang superior dan tiga orang wakil yang dipilih terbit dan anggota DPR dalam sidang paripurna DPR.
2. Ayat (2) Pelana pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentu, DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.
3. Ayat (3) Pimpinan sementara DPR begitu juga dimaksud puas ayat (2) terdiri atas seorang Pejabat dan seorang wakil yang dari dari dua partai politik yang memperoleh takhta terbanyak pertama dan kedua di DPR.
4. Ayat (4) Intern keadaan terdapat lebih dari suatu organisasi politik strategi yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPR ditentukan secara musyawarah makanya wakil partai politik yang berkepentingan nan ada di DPR.
5. Ayat (5) Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ikrar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 yang dipandu maka itu ketua Mahkamah Agung.
6. Ayat (6) Ketua dan Wakil Ketua DPR diresmikan dengan keputusan DPR.
7. Ayat (7) Pengelolaan mandu seleksi Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur intern peraturan manajemen tertib DPR.

• Tugas Bimbingan DPR
  

Kerumahtanggaan Pasal 22 ditentukan :

Ayat (1) tugas pimpinan DPR yakni :

1. Mengusung sidang DPR dan menyadur hasil sidang lakukan diambil keputusan
2. Menyusun kerangka kerja didikan
3. Melakukan koordinasi n domestik upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari perlengkapan kelengkapan DPR
4. Menjadi juru wicara DPR
5. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR
6. Mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya
7. Mengadakan konsultasi dengan Presiden dan bimbingan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR
8. Mengaplus DPR di pengadilan
9. Melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan takdir peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Fungsi MPR

---

Radiks Syariat DPR

Dasar syariat dari dimuat dalam UUD 1945 ialah:

1. Pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD RI 1945,
2. Pasal 22 ayat (2) UUD RI 1945,
3. Pasal 23 ayat (2) UUD RI 1945,
4. Lega Pasal 22D ayat (3) UUD RI 1945,
5. Pasal 22E ayat (2) UUD RI 1945,
6. Pasal 24B ayat (3) UUD RI 1945,
7. Lega Pasal 24A ayat (3) UUD RI 1945, Pasal 14 ayat (2) UUD RI 1945,
8. dan Pasal 11 ayat (2) UUD RI 1945.

---

Hak Imunitas DPR

Hak imunitas merupakan kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan diluar pengadilan karena pernyataan, tanya/pendapat nan dikemukakan secara lisan ataupun tersurat dalam rapat-bersanding DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.

Contohnya :

1. Pernyataan Bambang Soesatyo (BS) anggota DPR dan anggota Pansus Peruntungan Angket Century, bila dirinya memiliki rekaman konversasi antara Menteri Finansial Sri Mulyani Indrawati dan tuan Bank Century Robert Tantular yang diduga berisi rekayasa bailout yang ternyata aduan ini ini tidak pahit lidah
2. Menkeu kemudian bereaksi kontan dengan Departemen Keuangan (Depkeu) menempuh langkah syariat. Menurut Kepala Biro Hukum Depkeu, pernyataan wakil rakyat itu tidak benar. Tidak sepantasnya dia umpama anggota skuat penyidik (Pansus Hak Angket Century) menyampaikan kepada publik sebelum forum rapat pansus.’’ Tapi karena anggota DPR punya hak imunitas, maka kasus ini dihentikan.

---

Akhir kata

Demikianlah ulasan dari ppkn.co.id mengenai
Tugas DPR: Signifikasi, Wewenang, Kemustajaban, Hak Imunitas, Kedudukan, Susunan Keanggotaan, Dasar Hukum, semoga bisa bermanfaat untuk ia.

Baca Juga :

• Multilateral Adalah
• Bentuk Negara Indonesia
• Mediasi Yakni
• Biji Pancasila dan Pengamalan Sila ke 1, 2, 3, 4, 5 dan Eksemplar
• Etiket : Pengertian, Menurut Para Ahli, Model, Tujuan, Konsep, Macam

Demikianlah ulasan dariPPKN.co.id
mengenai
Tugas DPR,
semoga bermanfaat.