Karena Ketaatan Dalam Menjalankan Ajaran Agama Bangsa Indonesia Disebut Juga

By | 12 Agustus 2022

Karena Ketaatan Dalam Menjalankan Ajaran Agama Bangsa Indonesia Disebut Juga.

Perhubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru

Islam merupakan sumber terdahulu dalam meningkatkan integritas sida-sida dan kantor  pemerintah. Kepatuhan beragama mampu menghindarkan pegawai dari melakukan perbuatan dosa. Perilaku korupsi ialah kejahatan yang sangat dilarang kerumahtanggaan wahi Islam.

Profesionalisme dan kompetensi karyawan tanpa diiringi dengan disiplin beragama teguh akan babaran perilaku jahat yang akan merugikan banyak pihak. Persoalannya adalah sejauhmana disiplin beragama pegawai di Kota Pekanbaru, Area Riau mampu mencegah perilaku korupsi ketika memasrahkan pelayanan publik kepada publik?. Penyelidikan ini bertujuan lakukan mengkaji hubungan disiplin beragama dengan perilaku korupsi birokrasi di Ii kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau.Data penelitian berbunga dari pol yang diisi oleh 250 pegawai yang bekerja berpangkal lima kantor yang meluangkan peladenan secara serentak kepada masyarakat dan diperdalam menerobos indept interview terhadap 3 orang key informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terletak  kawin yang signifikan (negatif) antara  ketaatan beragama dengan perilaku penyelewengan birokrasi. Semakin tataran tingkat disiplin beragama seorang karyawan, maka akan semakin rendah tingkat perilaku korupsi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat ketaatan beragama karyawan, maka akan semakin tinggi tingkat perilaku korupsi. Pengkajian  ini mengajurkan pentingnya program peningkatan integritas pegawai programa kearah perbaikan akhlak pegawai melalui pengamalan visiun agama.

PENDAHULUAN

Reformasi birokasi intern rangka menciptakan menjadikan tata rezim yang baik di Indonesia jika diiringi oleh ketaatan beragama yang privat konteks Islam disebut dengan kecerdasan tauhid (tauhidic quotiens) akan patuh membawa kekejian budi dan adab. Maka intern permohonan agama, antara pihak nan bertanggungjawab menanamkan nilai agama tersebut adalah pemimpin, ulama dan mahajana. Menurut Ahmad Kilani dan Mohd Ismail (2004), loyalitas beragama yakni faktor penting yang perlu dimiliki oleh seorang individu supaya dapat menghindarkan diri ketimbang melakukan perbuatan dosa. Tujuan hidup yang tidak bentrok dengan kehendak agama hendaklah dipupuk dengan mendalam dalam diri pegawai. Ini karena ketaatan beragama boleh kondusif mencapai kejayaan dan kebahagiaan semangat manusia dunia dan darul baka. Suasana hidupnya amalan agama dapat mempengaruhi tingkahlaku dan sikap sida-sida ke arah berwujud atau negatif. Memang persoalan besar dalam birokrasi pemerintah hari ini adalah akibat dari kurangnya kesedaran agama. Apabila kesedaran agama ini semakin berkurang, maka akan berhasil pada keruntuhan tata krama nan akan babaran pegawai yang melanggar ajaran agama dan norma masyarakat itu koteng.

Reformasi birokrasi merupakan wacana serampak agenda terdahulu intern menyunting kualitas peladenan publik di Indonesia. Reformasi birokrasi ibarat suatu propaganda perubahan dalam sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku dan kebiasaan buruk birokrasi di Indonesia setelah kontrol era orde plonco berakhir. Ruang lingkup reformasi birokrasi lain namun terbatas lega proses dan prosedur, belaka juga terkait peralihan plong struktur organisasi dan perilaku pegawai. Berkaitan dengan situasi tersebut, reformasi birokrasi berguna bak sebuah perubahan lautan privat contoh dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Harapan rakyat berpunca perombakan birokrasi adalah mengurangi perilaku korupsi yang dilakukan maka itu karyawan, membentuk tenaga kerja yang professional dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada awam.

Sejak era pembaruan plong tahun 1998 hingga detik ini, birokrasi rezim di Indonesia nampaknya belum banyak mengalami kejayaan nan berharga. Era reformasi di Indonesia ditandai dengan adanya perubahan n domestik berbagai rupa aspek spirit seperti sistem politik, sistem syariat, teragendakan juga perubahan sistem pemerintahan yang semula bersifat terpusat menjadi sistem pemerintahan otonomi negeri. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia lakukan dijadikan pedoman intern menyusun dan menetapkan kebijakan negara. Sedangkan Undang-Undang No.25 Musim 2009 pula perumpamaan sumber syariat dan pedoman pelaksanaan pelayanan masyarakat yang berkualitas oleh setiap pegawai pemerintah.

Berlandaskan laporan yang ditulis oleh Ombudsman Republik Indonesia (2013) bahwa masyarakat membentuk makrifat melangkahi sertifikat, mengisis formulir di kaunter, nomplok refleks ke biro Ombudsman, melapor melangkahi laman web, email, telefon dan faksimili. Jumlah keseluruhan permakluman masyarakat kepada Ombudsman lega musim 2013 adalah 5173 laporan. Persoalan nan cangap dikeluhkan umum yaitu penghentian penangguhan waktu pelayanan (50,19 %), penyalahgunaan wewenang (17.74 %), lain adil n domestik layanan (10.15 %), layanan tidak mengikut SOP (7.78 %), pegawai nan menyerahkan layanan tidak profesional (4,65 %), meMean ta uang suruhan lebih (3,98 %) dan enggak memberikan layanan (2.66 %).

Miftah Thoha (2012) menyatakan bahwa karyawan pemerintah intern memberikan peladenan kepada rakyat bersifat rangah, berkreasi di biro pemerintah dijadikan sebagai simbol kekuasaan, rakyat yang cak bertengger ke kantor disuruh antri tangga, tidak ada kepastian kapan urusan akan radu. Sifat pegawai pemerintah enggak memiliki rasa empati kepada rakyat, tidak disediakan ruang menunggu yang nyaman, bahkan masih ada kantor yang membiarkan masyarakat merembah diterik rawi begitu juga lauk pindang yang dijemur ditengah matahari panas. Adang Budiman et.al (2013) pula berpendapat bahwa perilaku korupsi dalam birokrasi pemerintah sudah lalu terjadi sejak era Presiden Suharto dan apalagi sudah lalu menjadi air mandi rutin serta telah menjadi aktivitas jurnal mereka ketika berkarya di kantor. Alasan utama mereka melakukan korupsi ketika berkreasi yaitu gaji yang diterima tidak mencukupi, rasa tanggungjawab terhadap pegangan sangat rendah dan atasan yang mencontohkan perilaku korupsi kepada begundal.

Bermula berbagai ide dan wacana yang telah dikembangkan oleh para pandai dan ditambah lagi kuatnya tuntutan umum, maka pada perian rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melintasi Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Lembaga AdMean istrasi Negara dan Tubuh Kepegawaian Negara telah menjadwalkan sejumlah kebijakan yang berhubungan sewaktu dengan reformasi pelayanan publikdi Indonesia. Awalan pertama adalah peraturan nayaka pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nombor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi. Langkah berikutnya adalah lahirnya kanun kepala negara Republik Indonesia nombor 81 musim 2010 mengenai grand design reformasi birokrasi di Indonesia waktu 2010-2025. Grand design perbaikan birokrasi adalah rancangan induk nan berisi arah bawah pelaksanaan reformasi birokrasi kewarganegaraan. Padahal road map perombakan birokrasi yaitu rangka operasional grand design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana detail perbaikan birokrasi dari satu tangga ke tahapan selanjutnya.

Isu berkaitan korespondensi kepatuhan beragama dengan perilaku manipulasi birokrasi masih adv minim menjadi manah di kalangan pakar dan ilmuan administrasi negara di Indonesia. Masalah yang berhubungan dengan buruknya perilaku karyawan kerumahtanggaan menerimakan peladenan kepada mahajana selalu dihubungkan dengan gaji yang mereka peroleh kecil, pengetahuan dan kesedaran diri nan terbatas, kompetensi dan komitmen bekerjabekerja pula rendah. Peneliti mengepas bagi membuktikan melalui kajian ini, adakah loyalitas beragama subur mengurangi pegawai dari melakukan perilaku penggelapan ketika bekerja di biro ?.

Konsep Perilaku Korupsi Birokrasi

Secara literal manipulasi berasal terbit bahasa latin corruption nan berjasa perilaku yang tidak bermoral. Secara awam korupsi ialah tingkah larap nan berlarat-larat dari tugas-tugas baku sebuah kantor negara karena keuntungan prestise atau uang jasa nan mencantol peribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku peribadi. Korupsi memiliki tahap dalam penyebaranya. Pertama, korupsi cacat yaitu korupsi yang dilakukan maka dari itu kalangan elit saja. Kedua, manipulasi yang sudah merata dilapisan mahajana dan yang ketiga, kecurangan yang sudah lalu membudaya di setiap molekul masyarakat yang sudah sangat pelik bikin diatasi. Sebuah tindakan dikatakan bagaikan korupsi jika mempunyai ciri-ciri mula-mula dalam praktiknya pasti melibatkan makin berasal satu sosok. Kedua tindakan yang dilakukan masih bersifat lewat resep. Ketiga dalam cak semau unsur imbang pencong antara basyar satu dengan turunan lainnya. Keempat para pegiat punya manfaat yang osean sehingga kaya berlindung dalam pelanggaran hukum nan dilakukannya dan yang kelima merupakan lembaga penghianatan dimana kepentingan individu pelaku lebih kuat daripada kepentingan mahajana (Syed Hussein Alatas,1981). Korupsi dalam penelitian ini berkaitan dengan bureaucratic corruption yaitu keterlibatan sejumlah pegawai awam dalam menyalahgunakan kantor lakukan mandapatkan sorongan kecil maupun uang yang enggak terlalu besar. Biasanya tindakan tersebut juga dengan maladministrasi birokrasi.

Seterusnya, Ibnu Khaldun (1332-1406 M) menulis kerumahtanggaan kitab Muqaddimah bahwa apabila suatu bangsa mau mencapai keberhasilan maka mereka harus punya pegawai dengan dua syarat utama iaitu purwa kebiasaan amanah dan kedua profesional. Kedua-dua syarat tersebut harus dipenuhi. Takdirnya ada yang rendah maka akan menghalang usaha birokrasi pemerintah intern memajukan negara. Sifat amanah yakni buah dari ketaatan seorang personel dalam mengamalkan ajaran agama.

Menurut Syed Hussein Alatas (1981), terletak beberapa ciri perilaku korupsi yang dilakukan makanya pegawai pemerintah adalah:

  1. korupsi galibnya mengikutsertakan kian berasal suatu turunan.
  2. galibnya berperilaku daya, kecuali di tempat yang telah merajalela sehingga gerombolan yang berkuasa tak perlu kembali menyembunyikan ulah mereka.
  3. melibatkan kewajiban dan keuntungan timbal balik.
  4. pegiat korupsi rata-rata berusaha bagi menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik tes hukum, mereka berada untuk mempengaruhi keputusan tersebut.
  5. setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
  6. setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
  7. ragam korupsi menyampuk norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.
Baca juga:   Mengapa Manusia Sangat Bergantung Pada Hewan Dan Tumbuhan Jelaskan

Suatu perbuatan dikatakan perilaku korupsi apabila seorang pegawai menerima pemberian semenjak seseorang dengan maksud moga tenaga kerja tersebut menjatah perhatian distingtif kepada si pemberi, sementara itu pekerjaan tersebut sudah menjadi kewajiban pegawai. Fenomena enggak yang boleh dipandang sebagai manipulasi merupakan pengangkatan sanak-plasenta, inversi atau rekan garis haluan internal institusi pemerintah (nepotisme).

Menurut Robert Klitgaard (2000) bahwa sreg dasarnya tidak suka-suka definisi tunggal akan halnya korupsi. Manipulasi dapat berarti menggunakan jabatan bakal keuntungan pribadi. Jabatan yakni kursi kepercayaan. Hal yang sama juga ditulis makanya Fathur Rahman (2011) bahwa korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan; kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga peruntungan milik tak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif kerjakan investasi kacau, maka karenanya pembangunan ekonomi dan politikan mengalami kemandegan.

Konsep Ketaatan Beragama

Agama merupakan karier buat mengantarkan seseorang dapat selamat di dunia dan alam baka. Sejauhmana seseorang beramal mengikut tanzil agama, maka hidupnya akan terarah, antap dan terhindar terbit kepanikan. Sebaliknya jika seseorang melupakan pengamalan agama, tambahan pula kalau menganggap agama adalah sekatan kemajuan maka ia akan mengalami nyawa nan sempit, tidak tenang, gelisah dan terlibat dalam berbagai macam tindakan kriminal.

Ketataan beragama merupakan satu konsep nan menggambarkan kejadian seseorang yang mengamalkan keseluruhan perintah Allah SWT, menjauhi larangan Sang pencipta SWT dengan cara nan telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Ketaatan beragama meliputi aspek imaniah, ibadah, mu’amalah, mu’asyarah dan akhlak. Shuriye et.al (2010) menyatakan bahwa ajaran agama akan mempengaruhi tahap kualitas intern melakukan pegangan. Oleh karena itu,wangsit agama adalah salah satu instrument yang mewujudkan dan membimbing manusia untuk mencapai dan melakukan pekerjaan dengan lebih baik,apabila sosok berharta mematuhi visiun agama yang gandeng dengan pekerjaannya. Abdun Noor (2007) pula menyatakan bahwa untuk menjaga tingkah laku pegawai sesuai dengan kepentingan rakyat, maka kefahaman agama menjadi cara penting internal peladenan publik. Asas utama bakal mencapai keseragaman tingkah laku pegawai mengenai nilai kemujaraban dan masalah hanya boleh dicapai berpangkal petunjuk agama.

Apakah interelasi ketaatan beragama dengan perilaku penggelapan?. Apabila seorang fungsionaris optimistis bahwa Sang pencipta SWT Maha mengawasi,Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha memberi rezki, maka dia lain akan mencuri, menipu, melakukan penggelapan dan menzolimi rakyat serta tidak akan berbuat perilaku jahat lainnya.Kalau seorang pegawai lain suka-suka rasa merembah kepada azab Allah SWT, tidak optimistis dengan janji-janji Halikuljabbar SWT bahwa di alam baka lusa setiap amal akan dihisab, setiap turunan akan ditanya untuk apa spirit dihabiskan, kemana perian muda digunakan, dari mana harta diperoleh dan kemana dibelanjakan serta adakah ilmu sudah di amalkan atau belum. Jangan heran apabila di kantor ditemukan bervariasi variasi tindakan kejahatan. Rasanya mustahil seorang pegawai akan mempersunting uang kian dalam proses pengurusan akte kelahiran, SIM, paspor, KTP dan urusan lainnya apabila privat hatinya terletak keyakinan bahwa Allah SWT sedang mengawasi, mendengar dan memaklumi semua perbuatannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Luwes perilaku penggelapan birokrasi terdiri dari 4 item pernyataan yang diubah dari varietas maladministrasi yang telah disusun makanya Masthuri (2005). Item pernyataan yang menimbang perilaku korupsi menggunakan kaedah psikometrik psikologi yakni membuat pernyataan nan seolah-olah benar, sedangkan salah. Sementara itu variabel disiplin beragama terdiri dari 29 item diubah dari mental-serebral Selam yang disusun maka itu Khairil & Khaidzir (2009). Kuesioner penelitian sudah diisi oleh 250 pegawai berpunca lima dinas yang menyisihkan pelayanan secara sekalian kepada mahajana dan seluruh pegawai adalah beragama Islam. Dinas tersebut yaitu Jawatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pelayanan Terpadu dan Investasi, dinas Imigrasi Kelas bawah I, Kantor SAMSAT dan Maktab Kecamatan di seluruh Kota Pekanbaru.

Nilai kebolehpercayaan variabel setelah dilakukan aviator test ialah perilaku korupsi birokrasi (Cronbach’s Alpha=0,898) dan ketaatan beragama (Cronbach’s Alpha=0,866). Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan deduksi. Pasca- data kuesioner dianalisis, penelitian juga telah melakukan indept interview dengan 4 orang key informan (Pak UU Hamidy, Budayawan Melayu Riau dan Pak Dr. Indra Taufik, M.Si, Atasan Sentral Pelajaran Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Pak Baharudin, Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Kajian Perangkaan konklusi pula menggunakan korelasi pearson internal paras p<0,05 dengan software SPSS versi 20.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Berdasarkan grafik 1 dibawah dapat dilihat frekuensi responden dalam penelitian ini. Responden laki-laki sebanyak 146 khalayak (58,4 %), sementara itu perempuan sebanyak 104 orang (41,6%), spirit 31-40 tahun sebanyak 72 basyar (28,8 %), umur 41-50 tahun sebanyak 63 orang (25,2 %). Responden nan berumur 51 hari ke atas tetapi sebanyak 35 orang (14.0 %).

Tabel 1.  Taburan Frekuensi Variasi Kelamin, umur, Bekerja bagaikan sida-sida, status Pernikahan dan status pekerjaan responden
tabel beragama 01

Pecah tabulasi 1 di atas, sebanyak 120 manusia responden telah bekerjasebagai sida-sida setelah reformasi sebanyak 164 turunan (65,6 %) dan berkarya sebelum perbaikan sebanyak 86 orang (34,4 %). Hasil analisis status perkahwinan menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah mutakadim menikah yaitu 190 hamba allah (76,0 %), sedangkan nan masih jejaka sebanyak 60 orang (24,0 %). Status pencahanan responden dalam kajian ini kebanyakan mereka adalah sida-sida negeri sipil yakni 195 hamba allah (78,0 %), sedangkan sida-sida sewa sebanyak 55 turunan (22,0 %).

Uji Frekuensi dan Deskriptif Perilaku Penggelapan Birokrasi

Perilaku korupsi nan dilakukan oleh personel intern proses pelayanan publik dapat dilihat internal tabel 2 dibawah. N domestik pol yang dibagikan kepada responden, peneliti menggunakan neraca binari ialah memilih jawaban ‘ya’ dan ‘tidak’. Jawaban ‘ya’ diberi nilai 2 dan jawaban ‘tak’ diberi skor 1. Frekuensi jawaban personel dari item pernyataan ‘Apabila saya meminta bayaran lebih dari masyarakat, maka saya selesaikan urusan makin cepat’bahwa yang menjawab yasebanyak 59 cucu adam (23,6 %) dan tak sebanyak 191 orang (76,4 %). Jawaban responden dariitem pernyataan‘perlu memanfaatkan peluang yang ada di dinas ini bikin saya mengumpulkan perbendaharaan, asalkan tidak melanggar peraturan’bahwa nan menjawab yasebanyak 53 orang (21,2 %) dan tidak sebanyak 197 orang (78,8 %). Jawapan responden dariitem pernyataan‘Jika saya mempercepat urusan masyarakat, maka wajar masyarakat membagi uang bertambah kepada saya’bahwa yang menjawab yasebanyak 98 hamba allah (39,2 %) dan tidak sebanyak 152 orang (60,8 %). Jawaban responden dariitem pernyataan‘Apabila melakukan tugas diluar kerja saya, maka saya berwenang menerima bayaran mulai sejak masyarakat’bahwa yang menjawab yasebanyak 78 orang (31,2 %) dan bukan sebanyak 172 insan (68,8 %).

Tabel 2. Uji frekuensi Perilaku Korupsi  Birokrasi
tabel beragama 03

Sumber: Hasil analisis data penelitian, 2015

Dalam diagram 1 dibawah menunjukkan terdapat sumbu vertikal dan horizontal. Makna sumbu vertikal merupakan skor nilai dari jawaban responden berlandaskan skala ‘ya’ (angka 2) dan ‘tidak’ (skor 1). Sedangkan tunam horizontal adalah jumlah pernyataan dalam angket nan terdiri dari 4 item yaitu AR1 (apabila saya lamar bayaran lebih dari masyarakat, maka saya akan selesaikan urusan lebih cepat), AR2 (terbiasa memanfaatkan peluang yang suka-suka di kantor ini untuk saya mengumpulkan harta benda, asalkan tidak melanggar ordinansi), AR3 (Takdirnya saya mempercepat urusan masyarakat, maka wajar masyarakat memberi uang bertambah kepada saya) dan AR4 (apabila melakukan tugas diluar kerja saya, maka saya berhak menerima bayaran berpokok publik).

Internal tabel 1 diatas memperlihatkan uji deskriptif perilaku korupsi dengan nilai mean yang minimum tangga yaitu item ketiga ‘kalau saya mempercepat urusan masyarakat, maka wajar mahajana memberi uang bayaran makin kepada saya (Mean=1.39), sama dengan terdapat privat tabulasi 1 dibawah. Sifat birokrat yang suka malah dengan sengaja menciptakan hal dimana awam nan memberi persen lebih lebih disukai daripada awam yang hanya membayar dengan tarif legal. Perilaku ini akan menyuburkan perilaku gratifikasi dan n domestik jangka tahapan akan menambah subur perilaku korupsi birokrasi. Mereka menggunakan wewenang nan suka-suka bakal mengulangulang urusan sertifikat masyarakat yang berurusan, tetapi bukan amung-ain untuk memudahkan umum melainkan kepingin mencari keuntungan peribadi. Seharusnya, pegawai menuntaskan urusan masyarakat berdasarkan berapa lama waktu penyelesaian inskripsi bak mana nan diamanahkan maka dari itu undang-undang peladenan publik.

tabel beragama 04

Diagram 1. Uji deskriptif Perilaku Penggelapan Birokrasi

Uji Frekuensi dan Deskriptif Ketaatan Beragama

Bakal menakar ketaatan beragama responden, peneliti menggunakan skala likert ialah lain pernah (biji 1), langka (skor 2), sesekali (poin 3), sering (skor 4) dan selalu (skor 5). Tabulasi 3 dibawah ini menunjukkan frekuensi jawaban responden berdasarkan item pernyataan yang mengeti ketaatan beragama.

tabel beragama 05

Diagram 1. Uji deskriptif  Perilaku Penggelapan Birokrasi

Baca juga:   Sebutkan Dua Tipe Kolam Budidaya Pembenihan Ikan Konsumsi

N domestik tabel 3 di atas memperlihatkan variabel disiplin beragama dengan biji mean yang paling tataran ialah item 22 (Saya bersantap dan mereguk menggunakan tangan kanan) dengan nilai mean=4,57, item 23 (Saya makan dan Minum dengan cara duduk) dengan ponten mean=4,50, dan item 18 (Saya membaca innalillahi wainnailaihiraji’un mendengar berita kemalangan) dengan skor mean=4,50. Dalam diagram 2 dibawah menunjukkan terdapat sumbu vertikal dan horizontal. Makna sumbu vertikal adalah skor nilai dari jawaban responden berdasarkan perbandingan likert. Sedangkan sumbu horizontal adalah total pernyataan internal angket nan terdiri berpokok 29 item pernyataan. Untuk Makin jelas dapat dilihat kerumahtanggaan tabulasi 2.

tabel beragama 06

Tabel 2. Uji deskriptif  Ketaatan Beragama
Sumber: Hasil analisis data penekanan, 2015

Uji Korelasi Perilaku Korupsi Birokrasi dan Kepatuhan Beragama

Dengan menggunakan uji korelasi product moment hasil penelitian ini sudah membuktikan bahwa terdapat pernah yang penting antara ketaatan beragama dengan perilaku manipulasi birokrasi (r=-.287**). Nilai r korelasi menunjukkan nilai merusak dan mempunyai tanda dua medali. Tanda dua medalion signifikan terletak interelasi yang kuat. Segala harapan dari poin negatf tersebut?. Maksudnya adalah terdapat relasi yang terbalik maksudnya semakin tangga tingkat ketaatan beragama seorang pegawai, maka akan semakin sedikit tingkat perilaku korupsi birokrasi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat loyalitas beragama koteng pegawai, maka akan semakin tinggi tingkat perilaku kecurangan birokrasi.

Tabel 4. Sangkutan Kepatuhan Beragama dengan Perilaku Korupsi Birokrasi

tabel beragama 07

Sumber: Hasil analisis data penyelidikan, 2015.

Mengurangi perilaku korupsi bisa dilakukan dengan dua cara adalah perbaikan aspek asing dan aspek kerumahtanggaan (internal individu). Perbaikan aspek asing mutakadim banyak dilakukan oleh pemerintah melangkahi program renumerasi, menaikkan gaji dan tunjangan, menambah fasilitas dan membagi pelatihan untuk meningkatkan skill dalam berkreasi. Reformasi aspek internal turunan adalah kampanye menanamkan angka-nilai kepentingan yang pecah dari petunjuk agama dan nilai moral. Apabila seorang fungsionaris yakin bahwa yang memberi rezki yaitu Yang mahakuasa SWT, maka anda tidak mencuri, korupsi dan mengakuri uang syubhat (perkara yang diragukan) apalagi komisi haram. Apabila seorang pegawai pemerintah berpengharapan bahwa Sang pencipta SWT maha melihat, maka sira tidak akan berani takhlik kwitansi bawah tangan, wara-wara fiktif, menyogok dan melakukan tindakan penyimpangan yang merugikan komisi negara. Memang benar pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tak melihat, sekadar seorang pegawai nan optimistis bahwa Allah SWT menengah melihat setiap saat dan keadaan barang apa namun perbuatannya, maka dia tidak akan menumbuk skor-nilai etika dalam berkreasi.

Sebaliknya jika seorang pegawai tak cak semau rasa takut kepada azab Allah SWT, tidak yakin dengan ikrar-janji Allah SWT bahwa di akhirat nanti setiap amal akan di hisab, setiap bani adam akan ditanya kerjakan apa kehidupan dihabiskan, kemana masa muda digunakan, mulai sejak mana harta diperoleh dan kemana dibelanjakan serta adakah ilmu sudah di amalkan atau belum. Jangan heran seandainya di mana-segel dinas ditemukan beraneka ragam jenis pelanggaran terhadap nilai etika. Rasanya mustahil koteng pegawai jawatan pemerintahan, akan meminta ‘uang jasa pelicin’ meski urusan KTP, SIM, Paspor boleh lekas dikerjakan apabila dalam hatinya yakin bahwa Tuhan SWT medium melihat, mendengar dan memahami semua perbuatannya.

Pegawai seolah-olah telah menciptakan menjadikan satu pemisahan antara ibadah yang sifatnya hubungan langsung dengan Allah SWT dengan ibadah yang bersifat hubungan dengan sesama manusia.

Sedangkan menetapi taki ialah ibadah, membantu memudahkan urusan awam merupakan ibadah, menolak korupsi yaitu ibadah, bekerja menetapi musim kantor adalah ibadah, tidak mencuri produk di biro adalah ibadah, adil dalam memberikan layanan tanpa membedakan martabat sosial masyarakat adalah ibadah. Pegawai menganggap kerja di kantor adalah kerja mayapada yang bukan cak semau hubungannya dengan ibadah. Akibat berpokok pemahaman yang keliru ini, maka bermacam-macam perilaku jahat terjadi di kantor. Kefahaman yang benar ialah bahwa walaupun pegawai bekerja di maktab tetapi jika intern pekerjaan tersebut mengerjakan perintah Allah SWT dan mencontoh Sunnah Rasulullah SAW maka akan bernilai ibadah.

Pengaruh budaya bangsa asing telah menyebabkan fungsionaris kehilangan prinsip semangat yang bersumber bersumber nubuat agama. Bangsa Indonesia telah dijajah oleh Portugis, Inggeris, Belanda dan Jepun selama bertambah berpangkal 350 tahun. Ibnu Khaldun (1332-1406 M) menggambar dalam kitab Muqaddimah bahwa bangsa terjajah pelahap mengikuti ideologi, pendirian hidup dan perilaku penjajah. Semua ini terjadi kerana jiwa manusia selalu meyakini kesempurnaan turunan yang menguasainya. Rukyat sebagaimana ini dipengaruhi maka dari itu keimanan pada kesempurnaan jiwa berusul orang yang menundukkannya tersebut. Jika suatu kehidupan telah mempunyai asumsi yang keliru dan kemudian postulat ini berlanjut menjadi keyakinan, maka ia akan mengadopsi tren dan pandangan hidup orang yang menaklukkannya dan berupaya ki belajar mereka semaksimal mungkin. Makanya itu, basyar yang terjajah cangap meneladan arketipe penjajah sepadan terserah dalam tendensi berpakaian, kenderaan sampai-sampai semua aktivitas dan kebiasaan kabilah penjajah. Hasil penelitian ini telahmenguatkan pendapat Ibnu Khaldun di atas bahwa pola perilaku pegawai di Kota Pekanbaru yang suka menindihkan rakyat dan menyalahgunakan kekuasaan merupakan bentuk pola perilaku pegawai penjajah terhadap rakyat jajahan. Tak jauh berbeda dengan rukyah Caiden (1973) yang menyatakan bahwa perilaku korupsibirokrasi berkembang di negara jebolan jajahan. Birokrasi pemerintah terlalu berlebihan untuk memenuhi kepentingan diri mereka dan melupakan penderitaan yang sedang menimpa rakyat, tidak berfikir bagaimana kesusahan yang dialami oleh rakyat akibat dari ki kesulitan perilaku mereka.

Cak bertanya bermakna yang teristiadat dijawab adalah mengapa disiplin beragama pegawai sebagaimana aspek ibadah nan diukur dalam kuesioner penelitian ini belum congah mencegah mereka terbit berbuat perilaku penyelewengan?. Pengkaji berpendapat bahwa pegawai keliru intern mengetahui ketaatan beragama dan sida-sida pun belum mampu membawa aturan ketaatan internal ibadah pada perilaku di kantor. Ibadah difahami dalam arti yang sempit yaitu amalan yang sifatnya koneksi dengan Yang mahakuasa SWT. Nomplok ke masjid, membaca Al-Qur’an, sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin, puasa pada bulan ramadhan, membayar zakat dan haji sebagai ibadah. Ini memang benar, semua amalan tersebut adalah ibadah. Tetapi perkara yang bersambung dengan urusan di biro , mendukung urusan masyarakat, andal privat bekerja, tidak melakukan penyelewengan, menunaikan amanah, berkreasi dengan integritas yang tinggi masih dianggap bukan ibadah.
Walaupun jawaban pegawai menunjukkan mereka rajin melaksanakan ibadah, cuma ibadah yang mereka lakukan masih belum berkecukupan beranak tata krama yang baik kerumahtanggaan membagi pelayanan kepada masyarakat. Keadaan tersebut diperparah oleh pola hidup mewah yang mutakadim menjadi fon kejayaan privat usia sida-sida, padahal pendapatan mereka tidak mencukupi cak bagi kehidupan mewah. Pihak pemerintah perlu menyusun program dan pelatihan kearah reformasi adab sida-sida dengan tujuan bagi:

  1. mengubah sifat sida-sida yang jahat (menipu, penyelewengan ) berubah menjadi pegawai yang baik (jujur dan karim).
  2. mengubah kebiasaan personel yang berwatak kasar internal memasrahkan layanan berubah menjadi mesra, senyum dan penyayang.
  3. mengubah rasam karyawan yang senang mengistimewakan diri sendiri berubah menjadi lebih demen menduhulukan masyarakat.
  4. meniadakan sifat sida-sida yang gemar hidup bermewah berubah menjadi memilih hidup keteter.
  5. mengubah sifat fungsionaris yang doyan menjilat superior berubah menjadi seorang nan kudus dalam setiap amal dilakukan amung-mata bikin mendapatkan keredhoan Allah SWT.

Intern epistimologi ilmu kolonial menganut prinsip ilmu bebas ponten, sekulerisme dan mengimani filsafat humanisme. Ilmuan nan melahirkan aji-aji administrasi negara seperti Woodrow Wilson (1887) hanya menekankan lega aspek perilaku rasional. Sumber poin, menentukan baik atau buruk, benar alias salah dalam ilmu kolonial adalah mengikut pemikiran manusia. Sementara itu kemampuan berfikir turunan dulu terbatas. Menurut pengkaji buat mengubah perilaku kecurangan tidak bisa memperalat pendekatan bebas angka, memisahkan agama dalam kehidupan dan memercayai manusia kaya melakukan segala-galanya. Malar-malar perilaku sida-sida harus berpedoman pada ajaran agamasehingga dapat melahirkan sifat yang mulia. Lebih-lebih, harapan utama Allah SWT mengutus para rasul ialah untuk memperbaiki budi pekerti turunan melangkaui pengamalan wangsit agama. Ajaran agama lain hanya menata gabungan manusia dengan Halikuljabbar, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lain.

Sebagaian samudra sumber ilmiah yang digunakan dalam hobatan sosial berasal berusul epistimologi administrasi negara di Amerika dan Eropa. Epistemologi ilmu yang berkembang di Amerika dan Eropa tidak sepenuhnya sesuai digunakan menerangkan fenomena pelayanan publikdi Indonesia yang mayoritas pemukim dan personel beragama Selam. Konsep ketaatan beragama sudah lalu membantah konsep sekulerisme Barat yang berasumsi bahwa agama harus dipisahkan dari umur. Bangsa Baratmemandang alam ini sebagai tempat yang tiada Tuhan baginya. Sulit cak bagi mereka untuk percaya selain segala apa yang bisa dilihat dan ditangkap oleh panca indra. Mereka memercayai bahwa tak cak semau suatu apapun dibalik apa apa yang mereka pandang dan tangkap dengan panca indra itu. Mereka menyadari adanya hukum hanya sekedar yang ditetapkan maka dari itu asam garam, percobaan dan perbandingan tetapi lain dapat sebatas kepada religiositas adanya Maha Kreator dan Maha Pengatur.

Baca juga:   Dampak Negatif Dari Penggunaan Deterjen Yang Berlebihan Adalah

Yang mahakuasa SWT telah menjadwalkan kebahagiaan, jalal dan keberhasilan seluruh sosok termasuk administrator awam doang dalam pengamalan agama secara sempurna. Sukses dan mulia diperoleh detik administrator masyarakat taat kepada Yang mahakuasa SWT dan mengamalkan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Walaupun sendiri tenaga kerja abnormal, miskin, tidak memiliki jabatan, sekadar apabila taat kepada Almalik SWT dan mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW maka akan membujur kejayaan di dunia dan akhirat.Barang apa nan dimaksud dengan mandu mengamalkan sunnah Utusan tuhan Muhammad Saw internal kehidupan dan apa hubungannya dengan etika administrator publik?. Maksudnya ialah setiap administrator publik meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat hanyalah dengan mengimak mandu hidup Utusan tuhan Muhammad SAW. Seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara makan, menenggak, berpakaian, tidur, komersial, ijab kabul, akhlak, mandu memasrahkan pelayanan sampai cara mengurus Negara mengikuti contoh yang telah ditunjukkan maka dari itu Utusan tuhan Muhammad SAW.

Ada sejumlah resan Rasulullah SAW nan berhubungan dengan pelayanan publik sebagai tolok etika cak bagi administrator publik, yaitu:

  1. Rasulullah SAW tidak marah karena urusan kebendaan, tetapi murka apabila kebenaran didustakan.
  2. Apabila beliau menunjuk atau member isyarat kearah sesuatu, maka engkau akan menunjuknya dengan seluruh bekas kaki tangannya.
  3. Rasulullah SAW makin mementingkan insan lain daripada dirinya sendiri.
  4. Rasulullah SAW enggak bertutur-introduksi kecuali yang bermanfaat dan perlu.
  5. Rasulullah SAW selalu adil dalam setiap urusan sonder menimbulkan perselisihan.
  6. Siapa saja yang meminang keperluan kepada Rasulullah SAW, maka beliau SAW tidak menyuruhnya menjauhi melainkan dengan membawa keperluan yang ia inginkan atau bila tidak mengabulkannya, Rasulullah SAW menasehati dengan kata-kata yang teklok lembut.
  7. Kesalahan-kesalahan orang lain tidak pernah disebarkan.
  8. Rasulullah SAW sering melayani turunan-manusia yang berada disekelilingnya dengan wajah putih dan palamarta tamah.
  9. Rasulullah SAW tak orang nan kasar dan berakhlak buruk, bukan orang yang suka berteriak-teriak, tidak mencerca dan memburukkan manusia serta tidak banyak bergurau.
  10. Rasulullah SAW menjauhkan diri bermula perdebatan, menghina, mencari-cari aib dan kebobrokan manusia.

Mind Set dan Budaya Korupsi

Jika suatu urusan dapat dipercepat penyelesaiannya, maka itu hal itu menunjukkan kualitas pelayanan yang baik. Doang apabila pegawai mengulangulang urusan sehabis diberikan uang bayaran lebih, oleh juga tertera dalam kategori kecurangan. Sekiranya situasi tersebut berlangsung lama dan sudah lalu menjadi air mandi maka akhirnya menjadi budaya manipulasi birokrasi privat pelayanan masyarakat. Hal ini diakui oleh Paket UU Hamidy internal wawancara, beliau mengatakan:

“Sebenarnya kebiasaan menjatah dalam budaya cucu adam jawi pada awalnya baik yakni sebagai logo mengamalkan kebaikan kepada cucu adam lain, adakah orang tersebut telah menolong kita atau tidak. Tetapi nilai ini mutakadim beringsut menjadi negatif yakni membagi karena ada keefektifan alias ada maksud lain disebalik hidayah tersebut sehingga sudah lalu membentuk satu budaya masyarakat iaitu suka menjatah uang ‘rokok’, persen ‘sogok’ meski urusan dipercepat. (Wawancara bersama Bapak UU Hamidy).

Sebenarnya, adat masyarakat yang memberikan persen untuk mengerapkan proses pelayanan tidak akan terjadi jika fungsionaris bersih dari mental korupsi. Apabila pegawai n kepunyaan cara berfikir nan baik maka pengapit masyarakat yang sudah hilang dapat sekali lagi diperbaiki. Menurut Buntelan Indra Taufik dalam temu ramah, ia mengatakan bahwa :

“Mind set pegawai yang terbimbing saat ini adalah bekerja melayani masyarakat atas bawah uang. Sebenarnya jikalau pegawai berfikir verbatim perilaku tersebut bukan akan terjadi, sekiranya cak semau umum yang ingin menyogok anda akan tolak. Pegawai akan mengatakan, tidak bungkusan, kiai ikuti prosedurnya saja. Beliau tidak memberi peluang mahajana untuk menyogok”(Wawancara bersama Bapak Indra Taufik).

Keefektifan untuk menolak yang lain halal, itulah yang disebut dengan kekuatan iman nan merupakan sumber akar agama. Kajian Ombudsman Republik Indonesia di Kota Pekanbaru (2013) menunjukkan bahwa 81,2% kantor pelayanan masih belum menempelkan informasi tentang jumlah pembayaran setiap urusan pelayanan. Situasi ini bisa menjadi indikasi bahwa disebabkan masyarakat tidak memahami jumlah yang seharusnya mereka bayar telah memberi peluang pegawai cak bagi melibas awam.

Mereka masih belum mampu bekerja dalam tahap yang maksimal, lambat dan minus n kepunyaan adat empati kepada masyarakat. Mengikut hasil temubual peneliti dengan Bapak Baharudin (Kepala Maktab Perebutan dan Pencatatan Sipil) bahawa faktor penyebab perilaku korupsi birokrasi merupakan:
masih belum ada n domestik fikiran tenaga kerja di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengerapkan dan memudahkan urusan awam, belum ada rasa malu jika sekiranya publik hinggap berulang-bisa jadi ke dinas n domestik keadaan urusan mereka belum selesai. Sifat yang masih menonjol yakni rendah ramah dan melambat-lambatkan urusan. Tingkat kebutuhan hidup nan tataran, pegawai juga mau arwah layak seperti manusia lain. Saja, aspek kesejahteraan karyawan masih kurang diberi perhatian maka itu pihak pemerintah (Wawancara bersama Bapak Baharudin).

Perubahan sistem dan undang-undang tidak cukup kerjakan menjamin perubahan perilaku korupsi birokrasi. Hal ini diakui makanya Pak Indra Taufik mengatakan:
“yang minimal berguna mencegah perilaku korupsi birokrasi adalah peralihan mind set dan itu nan lebih bermakna daripada yang lain. Caranya mereka harus banyak mendengar, belajar, mempraktekkan. Berapa puluh ribu tenaga kerja yang sudah mengimak diklat (pelatihan leadership) tapi lain banyak diantara mereka nan berubah”(Wawancara bersama Buya Indra Taufik).

Transisi prinsip berfikir (mind set) harus diawali dengan keagamaan beragama. Apabila lever baik sebagai buah dari darmabakti agama nan betul, maka cara berfikir (mind set) akan betul dan apabila cara berfikir betul akan melahirkan perilaku yang betul lagi.

Deduksi

Reformasi birokasi privat rajah mewujudkan tata pemerinatahan yang baik di Indonesia tanpa diiringi oleh kognisi agama dan pengamalan ajaran agama, maka perilaku korupsi birokrasi bukan akan bisa diberantas. Perilaku sida-sida n domestik bekerja akan bisa diperbaiki apabila suka-suka usaha menyempurnakan keyakinan kepada Allah SWT, kebulatan hati ki belajar Nabi Muhammad SAW dalam menghidangkan masyarakat, istiqomah mendirikan shalat, selalu sparing doktrin, hati selalu ingat kepada Allah SWT, rasam memuliakan anak adam lain, meluruskan niat intern setiap perbuatan dan sifat doyan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran maka akan membuka harapan bahwa perilaku birokrasi dapat dikurangi. Maka itu karena itu seluruh atom nasion Indonesia bertanggung jawab atas perbaikan akhlak pegawai sehingga wujud peladenan masyarakat yang berkualitas.


Teks

Abdun Noor. 2007. Ethics, Religion and Good Governance.Journal of Administration &Governance 2: 62-77.

Adang Budiman, Amanda Roan & Victor Callan. 2013. Rationalizing Ideologies, Social Identities and Corruption Among Civil Servants in Indonesia During the Suharto Era. Journal Bussiness Ethics 11(6):139-149.

Ahmad Kilani Bin Mohamed & Mohd Ismail Kedelai Mustari.2004.Pemahaman Mengenai Perkembangan Fizikal Dan Mental Serta Keperluan Kepada Stabilitas Spiritual Dikalangan Mulai dewasa. Kebangsaan Psikologi Dan Mahajana, gejala sosial dan publik. Pusat Pengajian Ilmu jiwa dan Pembangunan Makhluk UKM, Bangi.

Caiden, G,E. (1973). Development, Administrative Capacity and Administrative Reform. International Review of Administrative Sciences, 38 (4): 327-344.

Fathur Rahman. 2011. Korupsi Di Tingkat Desa. Jurnal Governance, Vol. 2, No. 1: 13-24.

Ibnu Khaldun. (2008). Muqaddimah (Interpretasi Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri). Jakarta: Referensi Al-Kautsar.

Khairil Anwar dan Khaidzir Hj. Ismail. 2009. Profil Mental – Psikologis dan Psiko -Sosial Islam Di Kalangan Muda Beresiko, Prosiding International Seminar of Islamic though, Bangi:UKM.

Masthuri. 2005. Mengenal Ombudsman Indonesia. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.

Miftah Thoha. 2012. Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

Ombudsman Republik Indonesia. (2013). Kepatuhan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru internal Pelaksanaan UU 25 Perian 2009 akan halnya Pelayanan Publik. Penerbit: Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Riau.

Robert Klitgaard, et.al. 2000. Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention. Institute for Contemporary Studies and World Bank Institute: Oakland, California.

Shuriye, Abdi Omar & Jamal Ibrahim, Daoud 2010Islamic perspective of quality administration.Australian Journal of Islamic Studies 02 (01): 49-57.

Syed Hussein Al-Attas. 1981. The sociology of corruption. Diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman. Jakarta: LP3ES.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

WilsonWoodrow. 1887. The Study of Administration. Political Science Quarterly 2(2): 197-222.

PENULIS: RODI WAHYUDI
Dosen Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Hobatan Sosial, Perkumpulan Islam Distrik Sulthan Syarif Kasim Riau

Karena Ketaatan Dalam Menjalankan Ajaran Agama Bangsa Indonesia Disebut Juga

Source: https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/48-riset-publik/677-hubungan-perilaku-korupsi-dengan-ketaatan-beragama-di-kota-pekanbaru