Mengapa Demokrasi Formal Sering Disebut Demokrasi Barat Atau Liberal

By | 11 Agustus 2022

Mengapa Demokrasi Formal Sering Disebut Demokrasi Barat Atau Liberal.

Barang apa itu demokrasi?

Jawab:
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan terbit rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demikiranlah jawaban yg paling kecil sering ditulis serentak menghadapi soal essay mengenai kerakyatan, jawaban yg berasal dari mulut seorang Abraham Lincoln. Secara teori memang terdengar indah, semua pakar yg menyebut definisi demokrasi pasti menyebutkan kerakyatan itu untuk mereservasi hak rakyat, buat mensejahterahkan rakyat, dsb. Pantas banyak awam yg terbuai dengan pamrih itu. Tapi, berapa banyak sih teori yg selaras dengan publikasi?

Quote:

Oke, sebelum membahas seterusnya, perlu diketahui batasan tulisan ini namun pada tadbir demokrasi, yg berarti sistem negara secara keseluruhan, bukan puas demokrasi yg bersifat sosial kemasyarakatan ataupun forum, karena kita sempat musyawarah (yg kalau kerumahtanggaan agama Islam riuk satu jenis pengutipan keputusan) pun bisa disebut demokrasi seandainya definisinya dijabarkan makin luas. Tapi sekali kembali, kita tak membahas itu, kita membahas demokrasi intern sepi sistem pemerintahan satu negara yg umumnya diwarnai dengan aktivitas Pemilihan Umum (Pemilu), sebagaimana yg terjadi di negara ini.

Sekarang kita ambil contoh sampel 3 negara, yaitu
Irak,
Suriah, dan
Afghanistan. Kali mendengar 3 nama negara itu, agan serempak berpikir, “Lho barang apa hubungannya 3 negara itu dengan demokrasi? Negara rawan konflik dan munjung kehancuran itukan negara Selam?“. Jika agan berpikir sedemikian itu, bahwa 3 negara yg disebutkan adalah negara Islam, itu berarti selama ini agan sudah lalu kecele dan tertipu
. Ane rasa sudah lalu saatnya meluruskan kekeliruan ini. Perlu diketahui bahwa negara2 itu bukanlah negara Islam, sekelas seperti Indonesia, mayoritas masyarakatnya kali Muslim, tapi sebenarnya sistem pemerintahan yg dianut ke-3 negara tersebut setakat ketika ini yakni demokrasi.

Kalau tidak berketentuan, dipersilahkan jalan2 ke Wikipedia.

Quote:

Irak, Suriah, dan Afghanistan menganut sistem tadbir republik dan presidensial yg notabene rakyatnya mengadakan aktivitas Partai dan Pemilu tiap bilang waktu sebagai bagian pecah demokrasi, sama seperti Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan negara Islam yg kebanyakan menganut sistem monarki, dimana pemimpinnya (Yamtuan, Tuanku, Sultan, dll) tidak dipilih beralaskan hasil voting publik, melainkan keturunan dan musyawarah.

So, sangat salah jika ada yg berfirman, “Cak bagi segala menerapkan syariat Islam, mau kaprikornus diversifikasi Irak, Suriah, dan Afghanistan?“, barang apa hubungannya, mereka kan bukan negara Islam (not yet)?

Malah masih makin benar ucapan sama dengan ini, “Lakukan apa mempertahankan kerakyatan, mau kaprikornus tipe Irak, Suriah, dan Afghanistan?

Bintang sartan ini terbiasa diluruskan, jangan lagi mengaitkan negara2 tersebut dengan pemerintahan Islam, karena faktanya pemerintahannya saja menerapkan syariat kerakyatan, setolok halnya seperti Indonesia.

Oh iya, setakat paragraf ini ane tidak berujud menonjolkan syariat tadbir Islam dibanding hukum tidak, intinya agar semua lebih paham tetapi bagi tak mengaitkan hal2 yg tidak berkorelasi apalagi jika berucap masalah pemerintahan, karena ini skalanya besar. Intinya pikiran harus sama2 saling longo. Masalah hukum mana yg kian baik itu silahkan agan pikirkan seorang namun, semua punya penglihatan masing2, tahi lalat sebagai manusia kita sama2 mempunyai akal geladak dan tidak boleh saling memaksakan karsa, iya teko?

Selanjutnya, kita rampas teoretis spesimen 5 negara, 5 negara ini merupakan 5 lautan yg ikut n domestik 10 negara terkaya dan termakmur di bumi (2014) berdasarkan GDP (PPP) saban Kapita yg dirilis dalam situs mapsofworld.com, artikel2 enggak sekali lagi dalam melist poin2 negara terkaya rujukannya berasal sana. Seandainya kurang puas bisa cari di tempat lain, karena rata2 hasilnya tidak jauh berbeda.

Baca juga:   Fpb Dari 72 Dan 84 Adalah

Quote:

Demikian 5 negara yg dinobatkan perumpamaan terkaya di mayapada. Dan ya, begitu juga yg agan tahu, berpunca 5 negara tersebut 4 diantaranya tidak menerapkan demokrasi. Negara yg menerapkan demokrasi hanya Singapura, itupun demokrasi badal, bukan demokrasi langsung (demokrasi yg Pemilu bermula rakyat). 4 negara yg memegang martabat sebagai negara terkaya di dunia itu menerapkan sistem monarki.

Qatar menerapkan sistem monarki yg dipimpin maka dari itu Raja dan PM, supaya Qatar masuk kerumahtanggaan wilayah Arab dan kerab disebut negara Islam, Qatar tidaklah menerapkan syariat hudud (sebagaimana rajam dan potong tangan), tapi hukum Islam yg lain yg lebih bersifat ekonomi dan sosial tetap jalan, untuk bertambah jelasnya mengenai keadaan di Qatar boleh dibaca disini. Luxemburg, pemerintahannya bersifat Kadipaten (boleh jadi seperti mana imperium dan kesultanan) yg yaitu monarki konstitusional. Brunei Darussalam sedikit farik dengan Qatar, sebanding sebagaimana Saudi, dalam implementasian syariat Islam, Kaisar Bolkiah sudah mereklamekan menerapkan syariat Islam secara penuh, termasuk hukum hudud, Brunei pun memadai gigih untuk masalah LGBT. Ragil Kuwait, Kuwait juga negara dengan sistem monarki yg sebelah pemerintahannya ke hukum Islam.

Itulah beberapa eksemplar negara yg punya perbedaan hukum dan perbedaan nasib. Sekali lagi disini ane bukan ingin mementingkan hukum mana yg makin baik dari hukum lainnya, pokoknya sama2 melihat fakta dan realitanya cuma. Realitanya, cukup banyak negara2 yg tidak dapat spirit dengan demokrasi bahkan hancur olehnya, seperti Irak, Afghanistan, dan Suriah, kita bahkan belum menggunjingkan Libya. Dan faktanya, ternyata banyak pula negara yg bisa sukses tanpa pemerintahan kerakyatan, tanpa aktivitas Pemilu dan lainnya, malah negara2 tersebut yg umumnya menerapkan monarki mampu pada peringkat2 termulia cak bagi kemakmuran.

Sekarang setelah membahas negara luar, maka tak elok rasanya kalau tidak membahas negara sendiri, mengingat Indonesia ini negara yg demokratis sekali
. Tiap beberapa periode ancangan milyaran digeleontorkan cak bagi Pemilu, dari seleksi presiden, anggota DPR, setakat pemilihan kepala daerah. Apakah Indonesia dapat berpunya dengan demokrasi? Semua punya jawaban masing2, tapi bikin jawaban ane adalah
Lain!

Quote:

Quote:

Quote:

Quote:

Quote:

Quote:

Quote:

Quote:

Quote:

Itulah poin2 alasan mengapa Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan kerakyatan dalam sistem pemerintahannya. Ini hanya keburukan teritori dan keadaan sosial. Barangkali banyak negara2 Barat sukses menerapkan demokrasi, namun Indonesia bukanlah Barat, Indonesia bukan akan mengkuti kemajuan mereka, Indonesia hanya akan menjadi terkaman sedap sistem demokrasi yg gagal dan buruk, sama sama dengan negara di Timur Paruh.

Pemilu dengan demokrasi adalah racun, hentikan aktivitas Pemilu adalah langkah yg bermutu. Kita bisa terus melanjutkan kehampaan sistem ini, tapi jika berpikir dengan begitu negara siapa bisa maju, maka sebaiknya kita menginjak merenungkan diri sendiri, ketimbang mengharapkan angan2 yg hampa dan membohongi diri. Ini bukan menunduk diawal, tapi lebih lagi tungkul hampir diakhir, kian baik daripada bukan tungkul proporsional sekali dan terus merindukan sistem yg keliru.

Kita harus belajar berbunga kerajaan2 nusantara terdahulu, Kekaisaran Majapahit, Kerajaan Gowa-Tallo, Imperium Aceh, dll yg arwah dengan monarki, dimana masalah terbesarnya adalah penjajahan dari luar. Sedangkan komplikasi kita dengan demokrasi adalah penjajahan berbunga luar dan dalam.

Sekali sekali lagi, kita bisa terus mempertahankan sistem ini, tapi dengan merelakan
paku itu loyal tawar rasa
mungkin akan membuka harapan dan peluang baru. Bagaimana menurut agan?
emoticon-Rate 5 Star
emoticon-Blue Guy Cendol (L)

Mengapa Demokrasi Formal Sering Disebut Demokrasi Barat Atau Liberal

Source: https://www.kaskus.co.id/thread/55bb35dc9e7404bc3a8b456c/tidak-semua-negara-bisa-hidup-dengan-demokrasi-hanya-berbagi-opini-ane/