Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia Pada Periode 1965 Sampai 1998

2. Soeharto (1967–1998)

Presiden RI ke-2 Soeharto (picryl.com)

Masa Jabatan:
27 Maret 1968 (pengukuhan jabatan seumpama kepala negara RI kedua)–21 Mei 1998

Wakil Presiden:

• Hamengkubuwono IX (24 Maret 1973–23 Maret 1978)
• Pria Malik (23 Maret 1978–11 Maret 1983)
• Umar Wirahadikusumah (11 Maret 1983–11 Maret 1988)
• Soedharmono (11 Maret 1988–11 Maret 1993)
• Try Sutrisno (11 Maret 1993–11 Maret 1998)
• Bacharuddin Jusuf Habibie (11 Maret 1988–21 Mei 1998)

Logo Kabinet:

• Kabinet Pembangunan I (10 Juni 1968–28 Maret 1973)
• Dewan menteri Pembangunan II (28 Maret 1973–29 Maret 1978)
• Kabinet Pembangunan III (31 Maret 1978–19 Maret 1983)
• Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983–21 Maret 1988)
• Dewan menteri Pembangunan V (23 Maret 1988–17 Maret 1993)
• Lemari kecil Pembangunan VI (17 Maret 1993–14 Maret 1998)
• Kabinet Pembangunan VII (14 Maret 1998–21 Mei 1998)

Lega 12 Maret 1967, sedarun pengadaan Sidang Tersendiri MPRS, seorang jenderal ki akbar TNI seremonial dilantik sebagai presiden RI yang mentah, menggantikan Soekarno. Kamu yakni Soeharto.

Lahir plong 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta, pelantikan Soeharto melambangkan berakhirnya periode Orde Lama dan mulainya babak Orde Baru (Orba). Orde ini memiliki cita-cita kerjakan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara ceria dan konsekuen. Situasi ini diharapkan mudah-mudahan tercipta stabilitas nasional, berangkat mulai sejak segi garis haluan, sosial, dan ekonomi.

Mulanya, program pemerintahan diorientasikan untuk menanam perekonomian nasional, terlebih akibat inflasi sebesar 650 uang jasa lega mulanya hari 1966. Kebijakan ekonomi sengaja diarahkan pada pembangunan di segala bidang.

Dengan bertumpu puas programTrilogi Pembangunan, pemerintah merancang sebuah contoh pembangunan periodik nan dikerjakan 5 tahunan. Ini dikenal andai Pembangunan Lima Masa atau “Pelita”. Setiap Pelita memiliki fokusnya masing-masing. Berikut penjelasan selengkapnya:

• Pelita I
  (1 April 1969–31 Maret 1974): penekanan pembangunan lega sektor pertanian.
• Pelita II
  (1 April 1974–31 Maret 1979): penyelidikan ketersediaan hutan, sandang, perumahan, ki alat dan prasarana, kesejahteraan rakyat, dan lapangan pekerjaan.
• Pelita III
  (1 April 1979–31 Maret 1984): penelitian Trilogi Pembangunan sreg asas pemerataan.
• Pelita IV
  (1 April 1984–31 Maret 1989): upaya pencapaian swasembada pangan dan kenaikan sektor industri yang bisa menciptakan mesin industri sendiri.
• Pelita V
  (1 April 1989–31 Maret 1994): prioritas pada sektor industri dan perladangan.
• Pelita VI
  (1 April 1994–31 Maret 1999): pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan perladangan serta pertambahan kualitas SDM.

Sepanjang orba, pertanian memang digembar-gemborkan. Salah satu kebijakan nan dikerahkan kepentingan meningkatkan sektor pertanaman yakni politikPersebaran Bau kencur.

Berdasarkan
Memori 3
maka itu Mustopo, dkk., revolusi plonco bertujuan lakukan mengubah pekebun-peladang gaya lama menjadi orang tani-petani gaya mentah yang kian modern sehingga tercapai industrialisasi ekonomi nasional.

Di samping strategi ekonomi, pemerintahan orba juga membuat banyak strategi politik, seperti :

• melakukan sintesis (pemendekan) partai politik;
• menekankan juga pelaksanaan ketatanegaraan objektif-aktif;
• mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia;
• memulihkan kembali kewargaan Indonesia di PBB;
• ikut berperan dalam pembentukan ASEAN;
• melakukan reorganisasi ABRI sehingga tercipta dwifungsi ABRI [1). menjaga keamanan dan ketertiban negara; 2). memegang yuridiksi dan mengatur negara];
• menyelenggarakan pemilu;
• mengerahkan pengajaran Pancasila dengan membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 (BP7); dan
• mengeluarkan undang-undang bagi mengontrol dan mewatasi aktivitas pers.

Dapat dikatakan, perekonomian Indonesia memang mengalami pertumbuhan yang signifikan selama Orde Hijau. Saja, di pesong itu, marginalisasi sosial dan praktik KKN (kecurangan, perkomplotan, dan nepotisme) pun makin merebak.

Kemerosotan orba semakin memuncak tatkala kegentingan ekonomi yang melanda Petak Air pada 1997. Kondisi tersebut lantas menembakkan ketidakpuasaan rakyat. Propaganda protes besar-total yang dimotori limbung mahasiswa pun dikerahkan untuk menuntut Soeharto agar segera mengundurkan diri.

Akhirnya, pada 21 Mei 1998 pukul 19.00, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah bertugas selama invalid bertambah 32 tahun, membuatnya menjadi presiden RI dengan masa jabatan terlama. Soeharto meninggal manjapada di usia 87 tahun plong 27 Januari 2008 sehabis sebelumnya dirawat selama 24 waktu di Rumah Gempa bumi Pusat Pertamina, Jakarta Daksina.

Baca Juga: 66 Jam yang Menegangkan: Perkembangan Jelang Soeharto Lengser

3. BJ Habibie (1998–1999)

Presiden RI ke-3 BJ Habibie (Instagram.com/b.jhabibie)

Masa Jabatan:
21 Mei 1998–20 Oktober 1999

Wakil Kepala negara:
–

Jenama Kabinet:
Lemari kecil Pembaruan Pembangunan (23 Mei 1998–20 Oktober 1999)

Aksi perombakan nan dimotori mahasiswa akhirnya berhasil menggulingkan kepemimpinan Soeharto yang telah berwenang sejauh invalid lebih 32 musim. Setelah lengser, geta kepresidenan pun dioper kepada wakil presiden yang menjawat, yakni Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, pada 10–13 November 1998.

Sejumlah pihak menganggap pengangkatannya polemis lantaran dianggap tidak konstitusional dan adalah kelanjutan berbunga masa Orde Baru. Namun, pada kenyataannya, kebijakan yang ia ambil sudah sejalan dengan agenda perbaikan.

Adapun sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan BJ Habibie adalah

• membebaskan tahanan politik Orde Baru;
• menghapus Arsip Izin Aksi Penerbitan Pers (SIUPP);
• mencabut undang-undang subversi;
• menjamin otonomi berkumpul dan berpendapat, serta
• menciptakan menjadikan partai politik.

Di samping itu, selama hari kepresidenannya yang singkat itu, BJ Habibie juga mengeluarkan bilang kebijakan di latar politik dan ekonomi, yaitu

• Ketatanegaraan
  – Mengadakan memorandum bikin rakyat Timor Timur yang membuahkan lepasnya wilayah tersebut bersumber Indonesia bikin takut menjadi negara seorang.
  – Menyusun undang-undang pemberantasan kecurangan tahun 1999 bakal membinasakan praktik KKN.
• Ekonomi
  – Menetapkan undang-undang antimonopoli yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Masa 1999.
  – Menyuplai beras dengan harga terjangkau.
  – Mengikutsertakan peran serta pedagang mungil, menangah, dan koperasi dalam arus beras.
  – Melakukan reformasi perbankan.

Lepasnya Timor Timur dari Indonesia menyebabkan pidato pertanggung jawaban Kiai Teknologi tersebut ditolak oleh MPR plong Oktober 1999. Alhasil, dirinya pun mengundurkan diri dari perbisnisan calon presiden sekaligus mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden tentatif RI.

Meskipun sudah bukan lagi menjabat, tera BJ Habibie tetap eksis dan dirinya tetap menghasilkan karya substansial buku, salah satunya merupakanHabibie & Ainun. Si Bapak Teknologi balasannya berpulang pada 11 September 2019 di arwah 83 masa.

4. Abdurrahman Wahid (1999–2001)

Kepala negara RI ke-4 Abdurrahman Wahid (commons.wikimedia.org/World Economic Forum)

Masa Jabatan:
20 Oktober 1999–23 Juli 2001

Konsul Kepala negara:
Megawati Soekarnoputri (20 Oktober 1999–23 Juli 2001)

Nama Lemari kecil:
Kabinet Persatuan Nasional (29 Oktober 1999–23 Juli 2001)

Pemilu pertama pada masa reformasi pun digelar pada 7 Juni 1999. Hasil pemilu menunjukkan PDI-P yang mendapatkan perolehan suara terbanyak (33,74 uang jasa), disusul Golkar (22,44 persen), PKB (12,61 persen), PPP (10,71 persen), dan PAN (7,12 tip).

MPR yang terpelajar melewati hasil pemilu 1999 lantas bertugas untuk memilih kepala negara dan konsul presiden. Pada saat itu, ada dua bakal calon presiden, merupakan K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Kemudian, plong 20 Oktober 1999, MPR memilih Abdurrahman Wahid sebagai kepala negara keempat RI, didampingi oleh Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya.

Lahir pada 4 Agustus 1940, Abdurrahman Wahid, hampir disapa Gus Dur, memiliki latar pendidikan agama nan silam abadi. Kendati demikian, wawasan kebangsaannya lain wajib diragukan.

Di musim awal pemerintahannya, Gus Dur harus menghadapi banyak persoalan warisan masa Orde Mentah, tiba dari isu KKN, keburukan Tubuh Penyehatan Perbankan Kewarganegaraan (BPPN) dan Badan Usaha Kepunyaan Negara (BUMN), inflasi, setakat konflik etnis antar umat beragama.

Sungkap dari keterbatasannya dalam penglihatan, Gus Mutu mengambil sejumlah kebijakan yang dinilai baik, misalnya

• mengantarai TNI dan Polri;
• membuat sekali lagi Departemen Sosial nan dihapus semasa tadbir Habibie;
• menangkap hubungan baik dengan sesama negara Asia Tenggara;
• memperkuat kedudukan Indonesia di negeri internasional lewat poros Jakarta-Beijing-New Delhi;
• memperjuangkan hak-hak etnis Tionghoa di Indonesia;
• berbuat kunjungan ke asing negeri bikin menarik pengusaha dan investor ke Indonesia.’

Sungguhpun seperti itu, banyak kebijakan berusul presiden nan menjunjung tinggi nilai toleransi beragama ini dianggap polemis. Bermula
Rekaman 3
oleh Mustopo, dkk., kebijakan tersebut antara lain

• memberhentikan Kapolri Jenderal Roesmanhadi karena dinilai bukan mampu mencegah pembakaran Sekolah Serani STT Doulos;
• memberhentikan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudrajat karena pernyataannya yang menyebutkan bahwa presiden bukan panglima tangga TNI;
• menempohkan Wiranto umpama menko polkam karena hubungan keduanya yang kurang romantis;
• mereklamekan adanya nayaka-nayaka Kabinet Persatuan Nasional nan terlibat KKN;
• menyetujui penggantian nama Irian menjadi Papua dan pengibaran Tunggul Bintang Kejora bak bendera Papua; dan
• menyingkirkan amanat lakukan membekukan MPR dan DPR.

Di samping itu, kebijakan yang diambil Presiden Gus Dur pelalah dinilai lain menaati aturan ketatanegaraan. Alih-alih merujuk konstitusi negara, persoalan yang diselesaikannya seringkali dipengaruhi maka itu bisikan makhluk-orang terdekat.

Jadinya, pelengseran Gus Dur sekali lagi terjadi setelah MPR, atas proposal DPR, menyegerakan penyelenggaraan Sidang Eksklusif MPR. Dirinya dinilai telah melanggar Tap No. VII/MPR/2000 karena menjadwalkan Komjen (Pol) Chaeruddin sebagai Pemangku Temporer Jabatan Kepala Polri.

Pada copot 30 Desember 2009, Abdurrahman Wahid tutup semangat di sukma 69 tahun pukul 18.40.

5. Megawati Soekarnoputri (2001–2004)

Kepala negara RI ke-5 Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Nubuat Putro A)

Masa Jabatan:
23 Juli 2001–20 Oktober 2004

Wakil Presiden:
Hamzah Haz (23 Juli–20 Oktober 2004)

Label Lemari kecil:
Dewan menteri Gotong Royong (10 Agustus 2001–20 Oktober 2004)

Sekalipun memiliki kepala karangan upik mendiang presiden pertama Indonesia, Megawati gagal meraih kursi kepresidenan pada pemilu 1999. Merujuk buku
Sejarah 3
oleh Mustopo, dkk., ini disebabkan oleh persuasi garis haluan yang diinisiasi Amien Rais menerobos Poros Tengah (PAN, PK, PBB, PPP) sehingga makmur mendorong Gus Mutiara tersortir sebagai presiden.

Di samping itu, jargon ABM (Sumber akar Lain Mega) juga digemborkan oleh puak politik teman PDI-P. Namun, turunnya Abdurrahman Wahid sesudah dimakzulkan MPR membukakan kesempatan emas bagi Megawati.

Sreg 23 Juli 2001, Megawati Soekarnoputri secara protokoler dilantik andai presiden RI kelima, menggantikan Abdurrahman Wahid, berdasarkan Tap MPR No. 3 Hari 2001. Selang sehari berikutnya, Hamzah Haz, selaku Bos Umum PPP, dipilih untuk menemani Megawati andai wakil presiden.

Andai presiden perempuan pertama Indonesia, pemerintahan Megawati  dihadapkan dengan permasalahan yang enggak sedikit, salah satu yang paling krusial ialah berburu upaya bakal memulihkan perekonomian dan menegakkan hukum.

Adapun kebijakan yang ditempuh pemerintahan Megawati untuk tanggulang permasalahan tersebut adalah

• mengakhiri hubungan kerja sebabat Indonesia dengan IMF;
• mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp116,3 triliun pada 2003 sehingga tunggakan asing negeri Indonesia berkurang menjadi 134,66 miliar dolar;
• memanjatkan pendapatan per kapita Indonesia lewat kebijakan rekonstruksi keamanan;
• mengerjakan swastanisasi BUMN dan menjual Indosat;
• memperbaiki kinerja ekspor sehingga mendaki ke angka 61,02 miliar dolar lega masa 2003;
• mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
• menyelenggarakan pemilu pada 2004 yang berjalan secara aman dan berbaik.

Berbeda dengan para pendahulunya, presiden yang lahir lega 23 Januari 1947 ini roboh dari kursi kepresidenan lantaran masa jabatannya berakhir. Megawati sesungguhnya kembali mencalonkan diri sreg pemilu 2004 bersama Hasyim Muzadi. Namun, mereka kalah bersumber pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Baca Juga: Pesan Megawati ke Perempuan: Kelewatan Seandainya Gak Boleh Masak!

6. Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (Twitter.com/S. B. Yudhoyono)

Periode Jabatan:
20 Oktober 2004–20 Oktober 2014

Wakil Kepala negara:

• Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2004–20 Oktober 2009)
• Boediono (20 Oktober 2009–20 Oktober 2014)

Nama Kabinet:

• Kabinet Indonesia Bersatu I (21 Oktober 2004–20 Oktober 2009)
• Lemari kecil Indonesia Bersatu II (22 Oktober 2014–22 Oktober 2014)

Presiden keenam dalam urutan presiden Republik Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Biarpun di periode-periode sebelumnya pemilu telah diadakan, nyatanya SBY dan Jusuf Kalla merupakan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung maka dari itu rakyat.

Bukan jauh tikai dengan pemerintahan sebelumnya, ketatanegaraan yang ditempuh kabinet bentukan SBY kembali berpusat pada perbaikan ekonomi. Bisa dikatakan, kondisi perekonomian sreg era ini sudah jauh makin baik. Sampai-sampai, Indonesia sudah berhasil melunaskan utang IMF.

Selain itu, SBY-Kalla pula berhasil memecahkan permasalah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melangkaui Perjanjian Helsinski. Ancaman terorisme pun berhasil dimitigasi dengan ditangkapnya pelaku teror Pelabuhan Bali dan J.W. Marriot.

Akan semata-mata, pemerintah mendapat celaan karena menaikkan harga mangsa bakar minyak (BBM) pada Maret dan Oktober 2005. Imbasnya, tingkat inflasi hingga ke nilai 8,7 komisi pada Oktober 2005. Cak agar demikian, tak bisa dimungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi selama pemerintah SBY-Kalla mengalami pembaikan dibanding era-era sebelumnya.

Setelah waktu baktinya selesai untuk tahun 2004–2009, SBY kembali mencalonkan diri dan berhasil mendapatkan perolehan suara teratas puas pemilu 2009, yakni sebesar 60,8 persen. Di periodenya yang kedua, presiden kelahiran 9 September 1949 ini enggak lagi bersama Jusuf Kalla, melainkan dengan Boediono.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun membentuk Kabinet Indonesia Beraduk II dengan tujuan terdepan

• meningkatkan peladenan mahajana;
• meningkatkan pelayanan syariat; dan
• mewujudkangood governance
  dengan cara memusnahkan praktik korupsi di seluruh elemen pemerintahan.

Adapun sejumlah garis haluan yang diambil SBY-Boediono selama musim jabatan 2009–2014 antara lain

• memprioritaskan upaya peningkatan ekonomi;
• menerbitkan karcis Cagar Kesehatan Awam (Jamkesmas) bagi pemukim kurang mampu untuk mendapatkan terapi prodeo; dan
• mengirim tenaga pendidik melalui program Sarjana Merebus ke Provinsi Terluar, Sederhana, dan Terdepan (D3T) faedah terciptanya pemerataan guru di seluruh Indonesia.

Sungguhpun kebijakan ekonomi menjadi sorotan terdahulu, perekonomian Indonesia lain mengalami kenaikan nan signifikan. Malahan, terjadi kelangkaan energi dan rimba serta angka pengangguran yang mencapai 7,39 juta umur pada 2013.

7. Joko Widodo (2014–sekarang)

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Masa Jabatan:
20 Oktober 2014–kini

Konsul Kepala negara:

• Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2014–20 Oktober 2019)
• Ma’ruf Amin (20 Oktober 2019–saat ini)

Stempel Kabinet:

• Lemari kecil Kerja (27 Oktober 2014–20 Oktober 2019)
• Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019–saat ini)

Berusul komersial mebel sebatas akhirnya ambau ke dunia politik, itulah kisah singkat spirit Joko Widodo. Lahir lega 21 Juni 1961, sepakan serbu Joko Widodo atau Jokowi di tenang politik bermula semasa dirinya masih di Solo.

Memiliki pengalaman mengusung Afiliasi Pengusaha Mebel Indonesia (Asmindo) lantas membuat pelecok satu anggota organisasi tersebut buat mendorong Jokowi ikut dalam Pemilukada Partikular 2005. Ternyata, engkau terpilih menjabat sebagai Pengampu Ii kabupaten Solo periode 2005–2010 dan 2010–2017.

Dari penanggung jawab kota, Jokowi panjat tingkat menjadi gubernur untuk provinsi DKI Jakarta periode 2012–2017 bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pengalaman laksana gubernur lantas menjadi bujukan loncatan untuk menanjak ke tingkatan yang bertambah tinggi lagi, yakni takhta kepresidenan.

Diusung maka dari itu PDI-P, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla berbuah memenangkan pemilu 2014 dan risikonya dilantik pada 20 Oktober 2014 sebagai n antipoda Presiden dan Wakil Presiden RI nan hijau.

Setelah resmi dilantik, pemerintahan Jokowi sigap menempuh sejumlah kebijakan, seperti meluncurkan Karcis Indonesia Fit (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera. Di samping itu, kebijakan lain yang diambil adalah

• menyetimbangkan harga BBM dengan harga patra dunia;
• menirukan beberapa konferensi tingkat tinggi (APEC, Mujur Summit, G20) untuk menggaet negara lain menjadi mitra kerja Indonesia;
• menimpali Indonesia menjadi negara kelautan dengan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan kelautan; dan
• membangun jalan trans-Papua pada 2017.

Sama sama dengan SBY, Jokowi pula memperpanjang hari baktinya menjadi dua hari setelah memenangkan pilpres 2019. Di periode kedua, anda berpasangan dengan Ma’ruf Amin yang kemudian menjadi Wakil Presiden RI yang baru.

Farik dengan masa jabatan sebelumnya, pemerintahan Jokowi harus dihadapkan dengan persoalan yang belum ada sebelumnya. Kemunculan virus Corona semenjak Wuhan, China, pada akhir 2019 tak disangka-duga berubah menjadi sebuah pandemik yang bahkan belum bubar hingga saat ini.

Seluruh penjuru mayapada terdampak maka dari itu pandemik Covid-19, bukan terkecuali Indonesia. Keberadaannya sempat diremehkan dengan iming-iming bahwa Indonesia kebal terhadap virus apa pun, tapi, faktanya, corona berhasil menimpa Tanah Air di awal 2020.

Surat berhargalockdown
habis-habisan akibat Covid-19 berdampak segara pada kemerosotan roda perekonomian. Sekalipun sedemikian itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memuji penanganan kasus Covid-19 Indonesia melalui upaya vaksinasi seluruh masyarakat.

Selain itu, kebijakan populis yang diambil pemerintah, berangkat dari subsidi gaji karyawan, pertolongan kuota untuk kegiatan belajar-mengajar, hingga penggratisan listrik sejauh 3 rembulan, kembali dinilai baik sepanjang pandemik.

Hanya, tak sedikit juga kebijakan pemerintahan Jokowi-Amin yang menuai kritik dari masyarakat. Beberapa contohnya adalah

• pengabsahanomnibus law
  atau UU Cipta Kerja;
• pelarangan mudik, tapi boleh pulang kampung;
• vaksin mandiri yang berbayar; dan
• pemindahan ibu kota dan pembangunan IKN (Ibu Ii kabupaten Negara) Nusantara.

Berangkat berpangkal Soekarno sebatas Joko Widodo, terdaftar sudah cak semau sapta orang kepala negara yang mengarak Republik Indonesia. Semoga informasi akan halnyasekaan kepala negara Indonesia
di atas mengingatkan dan menambah wawasanmu, ya!

Baca Juga: 4 Peruntungan Hak istimewa Presiden, Properti yang Tidak Dapat Diganggu Gugat