Perubahan Dalam Bidang Sosial Masa Pemerintahan Belanda Mengakibatkan

By | 14 Agustus 2022

Perubahan Dalam Bidang Sosial Masa Pemerintahan Belanda Mengakibatkan.

Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Marcapada Timur, khususnya Indonesia telah memberikan banyak pertukaran dalam berbagai segi spirit bangsa. Seumpama konseptual, sebelum kedatangan dan aneksasi bangsa Barat di Indonesia, sistem pemerintahan, struktur birokrasi, dan sistem hukum yang bermain ialah sistem  pribumi . Sistem rezim yang dimaksud merupakan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan atau kesultanan. Struktur birokrasi yang didominasi maka itu kekuasaan raja ataupun sultan[1], kemudian dibantu maka dari itu turunan-orang tangan kanan nan berada di bawahnya, begitu juga Ketua Kekaisaran, Mangkubumi, Menteri, dan Panglima.

Struktur rezim nan telah lama berjalan sebelum eksistensi kaum imperialis tersebut merupakan suatu bentuk birokrasi yang menuntut ketaatan penuh berbunga bawahan (rakyat) kepada atasan (aji/sultan dan para pembantunya), cuma tidak menjadikan rakyat terbebani. Sebaliknya, membentuk hubungan antara raja dengan rakyat yang dikenal dengan stempel pengayom-client. Patron memiliki properti yang lebih baik kedudukannya, kebesarannya, kehormatannya dan apa hoki-milik istimewanya. Sebaliknya client, n kepunyaan kewajiban untuk bertuankan, menghormati, dan ki ajek kepada patron nan dianggap sebagai pelindungnya. Pengayom ini biasanya sebagai pengarah dan client bak bawahan.

Asosiasi patron-client bisa diibaratkan hubungan bapak-anak. Makara, raja harus merasa dirinya ibarat bapak yang harus menaungi rakyatnya misal anak asuh. Kalaupun rakyat berkarya kerjakan aji, itu semata-alat penglihatan bagian pecah pengabdian momongan terhadap bapaknya. Peristiwa itu mencerminkan sistem strategi tradisional. Maka dari itu karena itu, secara publik dengan contoh hubungan cukong-client ini raja memiliki wibawa nan tinggi dan rakyat rani dalam spirit yang sejahtera.

Momen kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia, sistem pemerintahan tradisional tadi diganti oleh sistem tadbir kolonial. Dalam sistem kolonial ini, pihak kolonialis main-main sebagai pihak nan mengatasi dan menjajah, sementara pihak pribumi harus tunduk atas barang apa ordinansi yang diterapkan pihak kolonial. Hubungan patron-client enggak lagi menggambarkan hubungan antara seorang ayah dan anak nan tukar mengayomi, saja makin pada bentuk penundukan satu pihak ke pihak lainnya. Privat praktiknya mengakibatkan kerugian di satu pihak (pribumi) dan keuntungan di pihak lain (penjajah).

Sistem baru yang diterapkan oleh nasion kolonialis tersebut, secara umum mengangkut pergantian pada struktur awam yang sejauh ini bermain. Privat nasib kekaisaran, sistem kolonial dulu merugikan bagi pembesar-ketua yang selama ini berhak. Meskipun sebagian jabatan intern kerajaan ada yang masih dipertahankan, namun tetap sahaja posisi kerajaan yang sebelumnya ibarat institusi paling kecil atas harus menunduk pada pemerintahan kolonial yang berkuasa saat itu. Singgasana dan kewibawaan raja digeser oleh penguasa baru yang berkulit tahir.

Baca juga:   Paku Terbuat Dari Besi Karena Bersifat

Abad ke-19 dan mulanya abad ke-20, Indonesia sudah berharta puas penguasaan bangsa Belanda. Oleh karena itu sistem pemerintahan yang diterapkannya sekali lagi adalah sistem pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Otoritas tertinggi saat itu dipegang dan diatur maka itu pemerintahan kerajaan Belanda. Saja demikian, dalam peristiwa-hal tertentu Pemerintah Hindia-Belanda banyak menggunakan jasa pihak pribumi. Dalam pelaksanaan struktur tadbir bersumber atas ke sumber akar, Belanda menyusun bentuk pemerintah, adalah:

  1. Pemerintahan yang dipegang maka dari itu suku bangsa pribumi yang dinamakan dengan Pangreh Praja (PP). Pejabat yang duduk privat Pangreh Praja ialah Tumenggung, Patih, Tumenggung, dan Pembantu Wedana
  2. Pemerintahan yang dipegang oleh orang-manusia Belanda nan disebut dengan
    Binenland Bestuur
    (BB), antara bukan Gubernur Jenderal, Residen, Pembantu Residen, dan Controleur
  3. Tadbir
    Zelfbestuur
    yaitu imperium yang berada di luar struktur pemerintahan kolonial.

Pendamping Residen setaraf dengan jabatan Patih, Controleur setingkat dengan Asisten Bupati, dan Asisten Bupati setaraf dengan Asisten Controleur. Bupati diangkat oleh Gubernur Jenderal atas rekomendasi bersumber Residen dan Asisten Residen. Awalnya para bupati itu dipilih dan diangkat berdasarkan keturunan, terutama diambil dari anak asuh lelaki pertama dalam tanggungan, namun kemudian sesuai dengan perkembangan pengaruh pemerintahan kolonial, pengangkatan bupati dilengkapi dengan beberapa persyaratan, terutama persyaratan pendidikan.

[1] Sebelum datangnya nasion Barat ke Indonesia, wilayah Indonesia dikuasai oleh Kerajaan-kekaisaran Islam . supremsi Islam ini tertumbuk pandangan dari gelar yang dimiliki oleh raja antara tidak Paduka tuan dan Emir


Perubahan Dalam Bidang Sosial Masa Pemerintahan Belanda Mengakibatkan

Source: https://www.donisetyawan.com/sistem-pemerintahan-pada-masa-kolonial-belanda/