Salah Satu Bentuk Transformasi Tarian Adalah

By | 14 Agustus 2022

Salah Satu Bentuk Transformasi Tarian Adalah.



S










A










S










I





Volume 2







6









Nomor









4








,









Oktober



















Desember









2020 :









h.







474














489







































p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961




Jurnal Terakreditasi Kewarganegaraan, SK. No. 28/E/KPT/2019



This is open access article under the




CC-BY-NC 4.0 International License


























Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Distrik Jawa Barat
















Sulistijono




Fakultas Industri Bakir Universitas Telkom


,



Bandung, Indonesia


E-mail


:




[email protected]



id






Dikirim: 31/10/2020

Direvisi: 21/11/2020

Dipublikasi: 25/12/2020


Info Artikel







Abstract










Keywords:



Legal certainty; copyright; Jaipongan dance


.






The diversity possessed by the Indonesian nation starts from its various ethnicities, languages ​​and cultures, Of course, this is inseparable from the participation of the community in developing the natural wealth owned by Indonesia, one of Indonesia’s cultural wealth is the culture of dance in the West Java region, namely the jaipongan dance. Dance is a branch of the performing arts that has legal protection by copyright. The research method uses descriptive analytical research type, which is a study that describes or describes something that has happened or is currently taking place in a certain place and at a certain time, describing or describing the problems that have occurred.The analysis of the authors in this study, that the form of protection of Jaipongan dance creations in




West Java is still limited to regulation because economic rights have not been realized properly so that protokoler certainty is not realized. The conclusion is to obtain legal certainty regarding the economic rights obtained from his works in the form of royalties, a special collective management agency for dance can be formed and the need for recording requirements procedures related to various dances that can be recorded


.






Niskala






Alas kata Kunci


:

Kepastian Hukum
;

Hak cipta

;

Seni tari Jaipongan

.


Keanekargaman nan dimiliki maka dari itu Bangsa Indonesia menginjak dari suku, bahasa dan budaya nan beraneka kelakuan, tentunya ini enggak copot berasal peran serta masyarakat privat menumbuh kembangkan harta benda alami yang dimiliki maka itu Indonesia, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah budaya seni tari di wilayah Jawa Barat merupakan seni tari Jaipongan.

Seni
tari yaitu satu silang dari seni pergelaran yang mendapatkan perlindungan syariat oleh hak cipta. Metode pengkajian memperalat diversifikasi penelitian


diskriptif analitis, ialah suatu penelitian yang memvisualkan atau melukiskan tentang satu hal nan mutakadim terjadi atau yang sedang berlangsung pada gelanggang tertentu dan pada saat tertentu, menayangkan atau menayangkan tentang keburukan-masalah yang terjadi.

Analisa dabir privat penelitian ini, bahwa bentuk preservasi terhadap karya cipta Tari Jaipongan di Jawa barat masih sampai pengaturan karena hoki ekonomi belum terealisasi dengan baik sehingga kepastian hukum tidak terwujud. Deduksi buat memperoleh kepastian hukum terkait hak ekonomi yang diperoleh atas karya ciptanya dalam tulangtulangan royalty, maka dapat membentuk Lembaga manajemen Kolektif singularis seni tari dan perlunya prosedur persyaratan pendataan terkait dengan ragam tari yang boleh dicatatkan
.



DOI:


10.47268/sasi.v26i
4
.
428






A.






PENDAHULUAN

Satu Kekayaan Sarjana (Bab) merupakan hasil olah pikir intelektual manusia bersumber berbagi etnik, suku bangsa dan budaya berperan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa



[1]



. Selain itu Nasib baik kekayaan intelektual ialah hak yang timbul berasal hasil pemikiran nan menghasilkan suatu barang yang berharga buat turunan tak.



[2]




Sifat dari
Hak
Kekayaan
Intelektual

adalah nasib baik kebendaan, yakni eigendom atas sesuatu benda yang bersumber berpangkal hasil kerja pelopor atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas, sehingga saat sesuatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan bak
Milik
Kekayaan
Intelektual.



[3]





Secara normatif, Eigendom Substansi Sarjana (HKI) adalah
�product of mind�
atau oleh
World Intellectual Property Organization
atau WIPO disebut
�creation of the mind�
nan berarti satu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, perian ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara budi pekerti dan etika alias dibangun mulai sejak konsep kepatutan dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrument syariat Hak Cipta



[4]



.

Milik
cipta
itu sendiri sebagai halnya diatur pada pasal 1 kredit
(1)

Undang-Undang Nomor 28 Masa 2014 tentang Hak cipta
ialah.



[5]







Hak ekslusif
pembuat yang keluih secara faali berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan kerumahtanggaan gambar aktual tanpa mengurangi pemagaran sesuai dengan ketentuan regulasi
perundang-undangan

.

Ciptaan atau karya-karya anak bangsa di Indonesia dulu bermanfaat untuk awam baik secara ekonomi, kesegaran ataupun tamadun. Ciptaan dibuat makanya pelaksana dalam situasi ini yaitu seseorang atau sejumlah yang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan



[6]



. Keanekargaman nan dimiliki maka itu Bangsa Indonesia mulai dari suku, bahasa dan budaya yang berjenis-jenis, tentunya ini tidak terlepas mulai sejak peran serta masyarakat dalam menumbuh kembangkan khasanah alami nan dimiliki oleh Indonesia, pelecok satu kekayaan budaya Indonesia adalah seni.

Seni terdiri dari bermacam-macam jenis dan salah satunya merupakan seni tari, dimana di era arus industry 4.0 ini, seni tari masih menjadi fragmen yang terseksi untuk di bicarakan,
seni tari melangkah maju dan berkembang seia sekata dengan sukma khalayak. Dimana orang masih mampu bergerak, maka tari akan tercipta dan berkembang. Cucu adam menciptakan tari sesuai dengan ungkapan arwah dan sekali lagi merupakan rangkuman gerak yang berpokok berusul alam se-keliling



[7]



,
selain karyanya nan semacam itu mulia dengan gerakan nan dinamis dan teratur, seni tari ini mewakili keanekaragaman budaya di Indonesia dari Sabang setakat Merauke, riuk satu seni tari itu adalah seni tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat.

Seni
Tari
Jaipong merupakan bagian berusul adat budaya kesenian tari Jawa Barat. Jaipongan yaitu hasil pengalaman estetik para penciptanya yang diungkapkan dalam berbagai bentuk koreografi dan unsur pendukung lainnya. Jaipongan lega momen ini menjadi icon untuk masyarakat Jawa Barat yang secara bukan langsung sudah lalu mempengaruhi bentuk kesenian asalnya. Kesenian Ketuk Tilu dan kesenian Bajidoran sebagai bulan-bulanan dasar dari kesenian Jaipongan secara perlahan mulai ki terdorong dengan idiom-ungkapan kesenian Jaipongan, sebagai rang akulturasi kesenian masa habis dengan yang bau kencur sehingga menghasilkan idiom-ungkapan yunior tanpa memengaruhi bagian-adegan tertentu dalam adat, norma dan nilai keseniannya. Gugum Gumbira dapat memasrahkan khasiat spirit terhadap perkembangan tari Jaipongan yang tidak ampunan bersumber kebiasaan dan transendental-pola kehidupan karya sebelumnya



[8]



.

Pada
zaman
yang mumbung dengan perkembangan guna-guna pengetahuan dan tehnologi
Seni Tari Jaipongan mutakadim mengalami transfigurasi nan luar baku, daya kreasi seni yang luhur menjadikan tari jaipongan mutakadim dikenal luas keseluruh pelosok Indonesia bahkan sampai kemancanegara, pelestariannya bertambah gencar dan para artis tari di Jawa Barat banyak menghasilkan karya-karya yang gemilang. Seni
tari adalah satu silang dari seni pementasan yang mendapatkan perlindungan syariat makanya oktroi. Hal ini dapat dilihat pengaturannya di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak paten Nomor 28 Perian 2014.

Perlindungan

Kepunyaan Cipta khususnya terhadap karya cipta tari Jaipongan menjadi ki aib serius, dimana di dalam kenyataannya dewasa ini yaitu adanya karya cipta tari Jaipongan yang diubah bentuk gerak tarinya, adanya pembajakan karya tari oleh studio-sanggar tari lainnya



[9]




dan yang tidak kalah sedihnya adanya khasanah intelektual berupa karya cipta tari milik Indonesia yang diklaim maka itu negara lain, sebagai halnya yang pernah dilakukan maka dari itu Malaysia mengklaim bilang aset budaya Indonesia, diantaranya seni menulis, seni tari, seni nada dan tak sebagainya, keadaan inilah nan menjadi ancaman bagi Pemerintah Indonesia untuk lekas menentukan sikap yang tegas dan membuat suatu kebijakan khasiat melindungi dan memberikan kepastian syariat terhadap heterogen karya cipta seni budaya yang sangat berpotensi buat mendapatkan hak moral dan hak ekonomi dimasa masa ini alias dimasa yang akan datang.

Bersendikan meres pantat tersebut nan telah dijelaskan diatas menjadi topik yang menarik bikin dibahas dan menjadi tema sentral dalam jurnal ini merupakan Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap
Penjagaan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Distrik Jawa Barat dan bagaimana suatu karya cipta tari khususnya tari Jaipongan dapat di catatkan di Ditjen Kekayaan Intelektual?.




B.






METODE PENELITIAN



Tipe penelitian nan digunakan peneliti adalah diskriptif analitis, yaitu satu penelitian nan
melukiskan
atau melukiskan tentang suatu kejadian yang mutakadim terjadi maupun nan sedang berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu, memvisualkan alias mengilustrasikan adapun masalah-kebobrokan nan terjadi, terkait kepastian hukum

terhadap
Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Wilayah Jawa Barat.
Dengan macam penelitian dengan menggunakan eksplorasi Yuridis normati



[10]



yaitu hukum dikonsepsikan bagaikan norma, kaidah, asas atau pun dogma. Adapun pendekatan kelainan yang dipergunakan peneliti privat membahas masalah nan berkenaan dengan tersapu kepastian syariat

Terhadap
Perawatan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Wilayah Jawa Barat adalah

pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pengkhususan Yuridis hukum Normatif tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin suatu hipotesa kerja
diperlukan, yang biasanya mencangam sistematika kerja dalam proses pengkajian.



[11]




Pada Investigasi hukum kaku
yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder maka penyusunan rencana teoritis nan bersifat darurat dapat ditinggalkan.



[12]




.




C.






PEMBAHASAN






1.






Kepastian Hukum Terhadap
Perlindungan Karya Cipta Tari
Jaipongan Di Wilayah Jawab Barat






a.





Cerminan Umum Tari Jaipong Jawa Barat Tari Jaipongan

Di masa silam, tari-tarian rakyat yang dimiliki umum Sunda sangat banyak jumlahnya dan bisa diperkirakan vitalitas suar, karena semuanya selalu dikaitkan dengan ritual. Dari sekian banyak tari rakyat yang berkembang di masyarakat Indonesia, keseleo satunya yaitu tari Jaipongan nan berasal bermula Jawa Barat. Awal kemunculan tari Jaipongan yaitu kerja sama dari gerakan Ketuk Tilu, tari Ronggeng dan beberapa gerak Pencak Terlak yang pada saat itu disukai oleh kalangan masyarakat sebagai sarana ikatan. Jaipong awalnya dikenalkan makanya Suanda habis tepak kendangnya dalam mengiringi bedaya di daerah Karawang, yang kemudian oleh Gugum Gumbira dikolaborasikan dengan mengesakan tepak kendang Jaipong dan koreografi yang diciptakannya, maka berpokok situlah muncul istilah ketuk tilu kiwari sebelum berubah menjadi Jaipongan



[13]



.

Dalam wawancara dengan pemilik bengkel seni tari Sekar Budaya Nusantara mengatakan bahwa




[14]



:
Seni tari jaipongan tidak doang dapat ditarikan oleh penari wanita saja tetapi penari lelaki pun dapat melakukannya tergantung keberagaman dansa jaipongan nan akan ditampilkan, seni tari jaipongan identik dengan goyangan yang unik, ketu tilu jaipongan dipadu padankan dengan terlak terlak ala sunda.

Ajojing
jaipongan
yang ditarikan selama ini sudah lalu mengalami bineka bentuk/abstrak dansa dimulai mulai sejak kostum sampai dengan gerakan tariannya, tampilan kostum Jaipongan sejak mulanya kemunculannya hingga sekarang semakin beraneka macam, sehingga memungkinkan terjadinya pergeseran kerumahtanggaan hal siluet kostumnya.



[15]





Berikut
salah satu contoh tari Jaipongan dengan seragam yang telah dimodifikasi pemodernan

:













Gambar 1. Tari Jaipongan




b.





Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan Di Wilayah Jawa Barat


Karya cipta tari merupakan ekspresi dari sebuah ide, bukan melindungi idenya, artinya yang dilindungi hak cipta adalah sudah kerumahtanggaan bentuk konkret sebagai suatu ciptaan, tidak masih ialah gagasan. Ciptaan atau karya cipta yang beruntung pemeliharaan hak cipta atau bak obyek dari hak paten adalah ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan atau ide beralaskan kreatifitas ingatan, imajinasi, keterampilan, keterampilan atau keahlian penghasil dan dalam penuangannya harus memliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orginal) ciptaan seseorang yang berwatak pribadi, dalam gambar yang khas, artinya karya tersebut harus telah radu diwujudkan, sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.



[16]




Di dalam
pembahasan
tentang karya tari sebagai hak cipta yang dilindungi tentunya tidak lepas dari peristilahan pencipta dan ciptaan.
Pembuat Tari dan ciptaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling menentukan dan silih membutuhkan. Pencipta Tari internal kejadian tertentu dapat dikatakan andai turunan biasa yang punya kemampuan �luar resmi�. Intern sukma sehari-hari Produsen Tari adalah fragmen berbunga anggota masyarakat, ia harus berinteraksi dengan pemukim awam lainnya, namun privat kejadian tertentu terutama internal hal berkesenian Pembuat Tari tergolong orang-individu nan punya bakat, kemampuan, dan ketrampilan



[17]



.

Penghargaan yang diberikan kepada Pencipta karya seni tari sesuai dengan Teori Perlindungan Hak Mal Intelektual berpokok Robert M. Sherwood,




[18]





yang mendasari perlunya perawatan hak ialah seperti Tabel 1 berikut ini :

Tabulasi 1. Teori Pemeliharaan Oktroi

No.

Jenis Teori

Takrif

1


Reward Theory

aktual pengakuan terhadap karya ilmuwan yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta maupun pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya-upaya berada dalam menemukan / menciptakan karya – karya intelektual tersebut.

2


Recovery Theory

substansial pengembalian terhadap apa yang telah dikeluarkan penemu/penggubah/pendesain yaitu biaya, waktu dan tenaga intern proses menghasilkan suatu karya.

3


Incentive Theory

faktual insentif yang diberikan kepada penemu/pencipta/ pendesain bakal mengembangkan kreatifitas dan mengupayakan tercapainya kegiatan – kegiatan penelitian nan bermakna.

4


Public Benefit Theory



berupa

asal pemberian proteksi hoki ataskekayaan cendekiawan, merupakan cak bagi ekspansi ekonomi.

5


Risk Theory

aktual resiko yang terkandung pada setiap karya yang dihasilkan. Satu riset mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain menemukan karya yang dihasilkan atau memperbaikinya dan resiko mungkin kulur dari pergaulan secara illegal.

6


Economic Grouth Stimulus Theory



Konkret perlindungan hak yaitu radas untuk pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Tabulasi 1 diatas maka relevan untuk diketahui sistem pelestarian
Hak Cipta khususnya seni tari Jaipongan yaitu susuk perlindungan hak cipta nan diberikan oleh negara melampaui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Oktroi, menurut hukum hak cipta perlindungan hukum terhadap hasil karya seni tari diperoleh pencipta adalah secara otomatis artinya tanpa melalui proses pendataan terlebih dahulu, begitu karya seni tari Jaipongan itu telah terwujud dalam bentuk nyata melalui publikasi maka perawatan hukum telah terjadi.

Makara jelas bahwa
Konsep tentang penjagaan syariat yang terdaftar n domestik undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 nan sudah lalu dirubah dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2014, ialah pasal 40 ayat (1) hingga ayat (3) yang menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum ialah suatu perawatan yang kulur dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bersifat penangkalan alias yang bersifat refresif baik tercatat atau tidak tertulis. Dengan pembukaan bukan konservasi hukum sebagai suatu gambaran berpangkal kekuatan hukum itu seorang, yaitu konsep dimana hukum dapat mengasihkan satu kesamarataan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian untuk segala manfaat turunan nan ada di internal awam.



[19]



Selain itu menurut Bernard Nainggolan.



[20]




Konsep dasar konservasi hak cipta adalah hanya melindungi ide yang sudah berupa alias n kepunyaan bentuk (psycal form) dan asli (original), dalam hal ini dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta tak diberikan pada ide alias gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang distingtif, bersifat pribadi dan menunjukan keaslian ibarat ciptaan yang lahir berrdasarkan kemampuan, kreativitas dan kepakaran sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca dan didengar.

Beberapa alasan Hak cipta tari khususnya tari Jaipongan di Jawa Barat mendapatkan perawatan Hukum, dijelaskan dalam diagram 1 dibawah ini, yaitu



[21]



:

Tabel 2
.

Alasan Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Tari Jaipongan

No.

Kepunyaan yang diperoleh

Alasannya

1.

Peruntungan Ilmiah

alasan yang paling mendasar bagi Hak cipta tari Jaipongan��
adalah bahwa seseorang yang telah meruahkan usahanya kerjakan menciptakan sesuatu
mempunyai hak alamiah /dasar untuk punya dan mengontrol apa-segala apa nan sudah telah diciptakaannya yaitu moral dan ekonomi

2.

Proteksi HKI atas Ketenaran

alasan nan paling mendasar bagi Hak cipta tari Jaipongan adalah memperoleh kepunyaan tata susila, dengan prinsip ini tentunya untuk mencegah pihak lain memanfaatkan karya cipta tari tersebut dan mencegah pihak lain mengakuri karya yang bukan haknya

3.

Mendorong dan menghargai penemuan dan rakitan

alasan yang paling mendasar bagi hak cipta tari Jaipongan adalah buat menjorokkan dan menghargai pencipta karya seni tari Jaipongan yang menjadi mata pencaharian untuk terus berkreasi

Dari uraian dalam tabel tersebut pada hakikatnya maksud pelestarian hak ilmiah berwujud nasib baik moral dan ekonomi yaitu untuk mencegah orang enggak yang lain pencipta untuk memperbudak ciptaan minus izin pereka cipta. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 akan halnya Hak Cipta pengeksploitasian ciptaan tidak lain adalah berbuat perbanyakan dan pengumuman ciptaan



[22]



.

Dengan melihat gana penjelasan yang termaktub pada penjelasan dari Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Oktroi, maka jelaslah bahwa keberadaan seni tari menjadi keseleo satu bahan nan dilindungi berlandaskan hukum oktroi di Indonesia. Keikhlasan Seni tari n kepunyaan manfaat dan peranan yang terlampau strategis n domestik bermacam ragam aktivitas budaya, wisata, sosial, dan kemasyarakatan, yaitu antara lain:



1)




Bagaikan sarana pendukung bervariasi tulangtulangan upacara kebiasaan, contohnya tari penyambutan Sunda, tari penantian Betawi, penyambutan pelawat negara dan lain sebagainya.



2)




Sebagai sarana hiburan bikin publik melalui pergelaran pementasan sebagai halnya tari Jaipongan.

Selain itu

Ekspresi

Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup salah satu alias rangkaian bentuk ekspresi berikut ini:



1)




verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, intern bineka tema dan kandungan isi wanti-wanti, yang dapat maujud karya ssastra ataupun narasi informatif;



2)




musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental alias kombinasinya;



3)




gerak, mencangam antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;



4)




teater, mencengap antara lain: pementasan wayang dan sandiwara rakyat;



5)




seni rupa, baik dalam tulang beragangan dua dimensi alias tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam sasaran begitu juga kulit, kayu, bambu, logam, batu, ubin, daluang, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan upacara aturan, yang sekali lagi mencakup pembuatan alat dan alamat.

Karya cipta tari sebagai Ekspresi Budaya Tradisional maka berdasarkan pada ulah tari, penulis mengidentifikasi pelestarian syariat terhadap jenis ciptaan tersebut sebagai terdapat n domestik tabel 3 misal berikut :

Tabel 3. Jenis Ciptaan Karya Seni tari

No.

Jenis Karya Tari

Pemberitahuan

1


Karya Tari nan tidak diketahui penciptanya


Tari ini adalah Tari klasik kraton dan tari demokrasi.

Biasanya hidup dan berkembang di dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu yang biasanya berdasar berpunca unsur – unsur budaya awam setempat, dan penciptanya tidak diketahui, sudah menjadi warisan masyarakat setempat yang diajarkan secara turun temurun serta dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat. Sehingga hak cipta dipegang oleh Negara sebagaimana diatur pada Pasal 38 kredit (1) UU No. 28 hari 2014 akan halnya Hak Cipta.




2


Karya Tari yang diketahui penciptanya


Tari ini yaitu Tari invensi plonco, tari masa kini dan tari maju.

Umur dan berkembang di zaman beradab sekarang ini, biasanya merupakan tari yang sudah tidak mengikuti pakemnya alias mutakadim meninggalkan ketentuan yang menjadi aturan baku internal tari terdahulu. Tari ini merupakan murni ide pemikiran dari seorang seniman tari yang hendak mengekspresikan sesuatu lewat bahasa gerak raga atas sesuatu yang ia lihat, rasakan dan proses nyepi terhadap sesuatu hal. Tidak dipungkiri bahwa tari invensi baru ini ternyata ada pula yang adalah hasil kreasi terhadap tari tradisional baik klasik maupun demokrasi dan masih mengikuti pakemnya (aturan yang cak semau) namun dilakukan kreasi terhadap waktu, seragam dan iringan musiknya.





Berdasarkan

grafik 3 terkait dengan jenis ciptaan seni tari yang terdiri dari

Karya Tari nan tidak diketahui penciptanya dan Karya Tari yang diketahui penciptanya menunjukan bahwa budaya Indonesia khususnya seni tari bukan hanya tari yang berwatak tradisional doang tetapi bentuk-bentuk lainpun menjadi penggalan berusul perkembangan seni tari itu sendiri.

Selanjutnya d
tunggul konteks ciptaan, perlindungan Nasib baik Cipta diperlukan cak bagi memurukkan pujian dan membangun sikap masyarakat lakukan menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap pujian memang lebih sampai ke
dimensi kepatutan, Sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Perlindungan Hukum Eigendom Cipta diarahkan cak bagi memungkinkan pengusahaan ciptaan berlantas secara tertib dan memberi manfaat ekonomi pada Penggarap.



Mengenai

bentuk
pelestarian Syariat terhadap Seni tari Jaipongan sebagaimana tabulasi 4, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. Bentuk Pemeliharaan Hukum Terhadap karya Cipta Tari Jaipongan

No.

Rencana Penjagaan

Keterangan

1


Rahmat hak Kesusilaan




a.



Integrity Right



Merupakan nasib baik bikin tetap dijaga keutuhan suatu ciptaan, pengubahan suatu ciptaan harus bernasib baik magfirah atau permufakatan pencipta atau ahli warisnya.






b.



Paternity Right




Peruntungan bagi kukuh dicantumkan nama si pencipta dimanapun ciptaan itu berada.

2


Belas kasih hak Ekonomi


Hak pembuat bikin mendapatkan

manfaat ekonomi

atas ciptaan serta produk hoki terkait. Faedah ekonomi itu berarti
materi alias uang jasa
yang seharusnya menjadi nasib baik penyelenggara diterima.




Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa milik moral sebagaimana diatur makanya
lega Pasal 5 Undang-undang No. 28 Hari 2014 tentang Hak cipta. Padahal Nasib baik ekonomi seperti mana diatur oleh pada Pasal 8 dan 9 Undang-

U
ndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menguraikan milik ekonomi pencipta atau pemegang Eigendom Cipta.

Hak ekonomi
satu
ciptaan taat berada di tangan produsen atau pemegang hak cipta selama penghasil atau pemegang properti cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi semenjak penyelenggara alias pemegang eigendom cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Nasib baik ekonomi nan dialihkan pencipta alias pemegang oktroi cak bagi seluruh ataupun sebagian tak boleh dialihkan untuk kedua kalinya oleh penggubah atau pemegang eigendom cipta yang sama sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 adapun Hak paten.

Hak
ekonomi
bersifat mengenal waktu yaitu batas masa untuk menikmati manfaat ekonomi plong ciptaan. Dengan kata lain, merupakan batasan masa penguasaan monopoli dan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas waktu bercerai arti monopoli juga berakhir. Status ciptaan dengan demikian menjadi public domain. Ini berarti masyarakat independen mengeksploitasi tanpa memerlukan lisensi.



[23]





Berdasarkan
pembahasan tersebut maka katib menganalisa berkaitan dengan adanya hak kepatutan dan peruntungan ekonomi di dalam suatu karya cipta, kerumahtanggaan hal ini ialah karya cipta seni tari maka seorang seniman tari lagi memerlukan hak – hak tersebut. Bila hal ini dikaitkan dengan sebuah profesi maka sudah barang tentu bahwa penghormatan dan penghargaan mutlak diperlukan.

Hak moral dan hak
ekonomi
kerumahtanggaan perkembangannya juga diperlukan bakal kelanjutan anak cucu keturunannya. Berkaitan dengan adanya hak moral, hak tersebut merupakan sebuah prestise atau rasa kebanggaan bagi koteng seniman tari n domestik statusnya di mahajana dan lega prinsipnya sira merasa suka dan bangga detik karya ciptanya dihargai secara moral maka dari itu orang enggak, artinya bahwa kalau karya ciptanya itu akan dipentaskan maka itu orang tak semoga disebutkan siapa penciptanya, hal ini dilakukan dalam rangka menghargai karya orang tak. Dan takdirnya di dalam UUHC 2014 disebutkan juga adanya eigendom ekonomi, itu adalah sebagai salah satu penghargaan sendiri artis tari internal dimensi ekonominya hal itu tentunya akan membuat seniman tari lebih vitalitas pun buat selalu berkarya dan berkreasi intern membuat suatu karya cipta tari khususnya tari Jaipongan.




c.





Kepastian Hukum terhadap karya cipta seni tari Jaipongan


Kepastian

Syariat merupakan keadaan yang pasti, syariat secara hakiki harus pasti dan netral nan merupakan pedoman perilaku nan adil karena pedoman tersebut harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar dan karena sifatnyalah yang adil sehingga dapat dilaksanakan dengan pasti syariat dan fungsinya, selain itu kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara riil mencirikan hukum.



[24]





Suatu hukum yang tidak pasti dan tak mau adil enggak sekedar syariat nan buruk melainkan bukan hukum sekali-kali, kedua adat itu teragendakan paham hukum itu koteng. Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan maupun mandu-kaidah internal suatu sukma bersama keseluruhan ordinansi tentang tingkah larap yang berlaku dalam suatu spirit bersama, yang bisa dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, Kepastian hukum akan selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap sesuatu yang menjadi persoalan dan sesuatu tersebut yaitu penjagaan terhadap karya cipta seni tari.

Intern
prakteknya
kepastian hukum terhadap perlindungan karya cipta seni tari khususnya seni tari Jaipongan belum dapat dikatakan melanglang dengan baik begitu juga diatur internal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Oktroi, karena masih terdapat pemahaman yang belum dapat di-implementasikan kepada seniman seni tari tersapu pasal 40 ayat 1e terkait ciptaan yang dilindungi keseleo satunya seni tari, salah satunya adalah hak ekonomi dan milik kepatutan.

Teringkarinya

nasib baik ekonomi dan hak kepatutan buat seniman seni tari atas karyanya dapat mengikis motivasi para Penggarap dan pemilik Milik Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan bertelur luas sreg runtuhnya kreativitas makro nasion Indonesia, begitu juga yang dirasakan pada salah satu Pelatih Tari Jaipongan, yang mengatakan bahwa:






[25]







�Seniman tari menikmati hasil karyanya selepas karyanya tersebut dipertunjukkan intern suatu pementasan dan kelanjutan tidak ada pula, kecuali cak semau pertunjukan pertunjukan lainnya yang si pencipta tari tersebut mengikuti pertunjukan tersebut, sedang pemanfaatan terhadap karya cipta seni tari sering dilakukan oleh sejumlah studio tari sonder melangkaui perizinan terhadap penciptanya itu sendiri�.

Berdasarkan fakta tersebut bahwa sesungguhnya perlindungan seni tari di

P
dasar 40 ayat 1e jelas dikatakan bahwa ciptaan yang dilindungi keseleo satunya adalah seni tari saja kenyataannya perlindungan tersebut lain memiliki kepastian syariat, dimana intern penerapan peruntungan ekonomi para artis tari khususnya tari Jaipongan lain memiliki wadah/gambar manajemen kolektif yang menghimpun royalty bagi seniman tari, eigendom ekonomi diperoleh mendadak pron bila diadakan pertunjukan akan karyanya, dengan tidak adanya lembaga tata kolektif buat karya cipta seni tari tentunya akan bosor makan
dimanfaatkan maka dari itu orang yang lain bertanggungjawab
buat memperoleh keuntungan melalui pertunjukan tari dengan memanfaatkan karya tari orang lain, hal ini tentunya berwibawa
kepada semangat para seniman tari khususnya tari Jaipongan, semakin tua artis tari tersebut semakin enggak memiliki penghasilan. Dahulu miris kedengarannya namun demikian yang dirasakan oleh para seniman tari, selain peruntungan moral, penegakkan hukum terhadap pekerja yang memanfaatkan karya orang lain tanpa abolisi nan seringkali dilakukan tidaklah mendapatkan sanksi sehingga situasi ini apabila dibiarkan terus menerus lain akan menimbulkan surat berharga jera.

Dengan
demikian
dapat dikatakan bahwa
kepastian hukum akuisisi atas hak cipta khususnya karya cipta seni tari belumlah berjalan dengan baik, padahal secara normatif telah terjadwal dalam

U
ndang-
U
ndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak paten, apabila dikaji maka sejenis itu mudah bisa dilaksanakan, cuma nan terjadi sebaliknya, masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang terkadang tak dapat dilepaskan separas sekali dari prilaku bani adam. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip �pencet tombol� (subsumsi otomat), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri,



[26]




dan dalam praktek kita melihat terserah undang-undang sebagian samudra dipatuhi dan suka-suka undang-undang yang bukan dipatuhi. Sistem syariat jelas akan runtuh sekiranya setiap anak adam tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang menjurus mempengaruhi musim sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek kasatmata terhadap perilaku hukum, termuat perilaku pelanggar syariat. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan syariat yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat



[27]




khususnya seniman tari Jaipongan.




2.





Prosedur inventarisasi Karya cipta tari khususnya tari Jaipongan di Ditjen Kekayaan Cendekiawan


Pada
dasarnya
kodifikasi terhadap karya cipta khususnya seni tari Jaipongan bukan merupakan suatu keharusan bagi pembentuk atau pemegang oktroi karena timbulnya preservasi suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu terserah atau terlaksana dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tertulis atau tidak terdaftar tetap mendapatkan pelestarian syariat. Belaka demikian bakal lebih meyakinkan bahwa karya cipta tari khususnya tari Jaipongan tertera dalam suatu dokumen melalui Instansi nan berkompeten dalam hal ini adalah Ditjen Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, artis atau pembentuk tari khususnya tari Jaipongan mendaftarkan karyanya tersebut baik secara
Online
atau manual sebagaimana diatur kerumahtanggaan pasal 64 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 akan halnya Hak cipta nan menyatakan



[28]



:



1)




Menteri menyelenggarakan pembukuan dan Penghapusan Ciptaan dan komoditas Nasib baik Terkait.



2)




Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan yakni syarat kerjakan mendapatkan Eigendom Cipta dan Hak Terkait.

Berkaitan dengan pencatatan sebuah karya cipta khususnya seni tari Jaipongan,
notulis belum melihat atau mendengar persyaratan khusus bikin pencatatan sebuah karya cipta tari yaitu:



a)



Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Nasib baik Cipta tidak mensyaratkan khusus bagi karya cipta seni tari kategori Seni tari yang boleh dicatatkan karena dalam seni tari terletak 3 (tiga) partikel ciptaan ialah Gerak tari, Musik dan Seragam.

Dalam seni tari Jaipongan, kadangkala suka-suka disko yang sudah terserah lagu alias musiknya seperti contohnya adalah Jaipongan Bajidor Kahot, Mojang Priangan, Kalakay Murag, Kembang Ancol dan tak sebagainya, namun terserah pula tari Jaipongan nan punya musik baku gerak dan kostum privat satu keekaan contohnya Tari Nyi Oncor. Kejadian inilah yang menjadi polemik bakal seniman tari dengan tidak cak semau persyaratan nan jelas internal kategori ciptaan nan akan dicatatkan. Kerumahtanggaan wawansabda penulis dengan koteng pencipta tari Jaipongan mengatakan bahwa



[29]



:

Momen ini di Bandung untuk membentuk sebuah karya tari Jaipongan menggunakan nada nan sudah lalu terserah dengan gerak nan ciptakan sendiri oleh produsen tarinya, sehingga apabila suatu momen diketemukan lagu yang selevel contohnya tari Jaipongan Bajidor Kahot, dengan gerak joget yang berbeda maka pelaksana tari adv amat kesulitan bakal mengklaim joget Bajidor Kahot tersebut, karena
setiap penggarap tari Jaipongan cenderung menggunakan music Jaipongan yang telah ada, keadaan ini tentunya musik dan lagu masuk n domestik kategori karya cipta musik yang diatur dalam pasal tersendiri dalam Undang-Undang peruntungan Cipta.



b)



Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta lain mensyaratkan ragam tarian yang bisa dicatatkan sebagaimana diagram 4 berikut ini:

Tabel 5
.

Perbuatan Tari


No.


Jenis Tari


Sifat Tari


Iringan Irama


Durasi masa


Busana


Nama penghasil

1

Tari Klasik Kraton

Misterius, Sakral, estetis jenjang,

Upacara Keraton

Gamelan serampak dan nada leluri




Bertambah dari 1 jam

Seragam tari jatuh cinta mewah

Raja dan atau Empu tari zaman lampau serta abdi dalem

2

Tari Demokrasi

Mistis, Upacara Kerakyatan, pernah
estetis dan keteter




Gamelan

langsung dan irama pagar adat




Bertambah bersumber 1 jam

Kostum sederhana hanya tegar indah dan bernuansa kedaerahan

Lain diketahui boleh jadi penciptanya

3

Tari Tradisional invensi baru

Estetis, Hiburan




Gamelan refleks dan musik tali peranti

Kurang semenjak 15 menit dan
10 menit




Seragam sederhana namun patuh indah dengan bernuansa khas terbit negeri yang ditarikan nan telah di modifikasi




Seniman Tari atau penata tari

4

Tari Kontem porer

Estetis Hiburan




Musik daerah yang diaransemen modern

Kurang berpokok 15 menit dan
10 menit

Kostum perpaduan antara kedaerahan dan bertamadun yang dipadupadankan sesuai dengan judul tarian

Seniman Tari atau koreografer

5

Tari Maju

Estetis Hiburan

Musik beradab dan berpokok musik yang telah suka-suka




Kurang terbit 10 menit

Kostum boleh bernunasa kedarahan boleh pula bernuansa modern dan elegant disesuaikan dengan judul tariannya

Seniman Tari maupun koreografer

Sumber�����������
:
Hasil wawansabda dengan beberapa artis tari Bandung, 2020

Berkaitan dengan hal tersebut, maka masih banyaknya karya cipta tari Jaipongan yang tidak dicatatkan di Ditjen Gana Sarjana, karena belum adanya informasi yang secara akurat tersapu prosedur pencatatan hak cipta tari, namun demikian secara umum persyaratan pencatatan dapat dijelaskan plong tabel 6 sebagai berikut



[30]



:

Tabel 6
.

persyaratan pencatatan

Piagam yang harus dilengkapi

Contoh Ciptaan dengan ketentuan



1.




Nama, nasional dan korban penggarap.



2.




Nama, kebangsaan dan alamat pemegang hak paten.



3.




Judul ciptan.



4.




Sungkap dan tempat diumumkan bagi mula-mula siapa.



5.




Jabaran singkat Ciptaan.



6.




Surat Kuasa yang ditandatangani diatas materai �6.000�.



7.




Surat Pengalihan Eigendom (berpokok pencipta kepada Pemegang Oktroi) ditandatangani diatas meterai �6000�).



8.




Surat Pernyataan (menyatakan ciptaan tersebut adalah asli).



9.




NPWP Perusahaan.



10.




Foto Copy KTP Penawar dan Pembentuk.



11.




Kopi Perusahaan.



12.




Lengkap Ciptaan.



13.




Inskripsi Kuasa yang ditandatangani diatas materai �6.000�



14.




Sahifah pengalihan hoki (apabila cap Pembentuk berbeda dengan nama Pemegang Hak Cipta) ditandatangani diatas materai �6.000�).



15.




Surat Pernyataan (menyatakan ciptaan tersebut adalah kalis)



16.




NPWP



17.




Foto Kopi KTP



18.




5 Eksemplar ciptaan



1.




Pusat dan Karya Tulis lainnya : 2 biji zakar nan telah dijilid dengan edisi terbaik.

Apabila satu sendi pintar foto seseorang harus dilampirkan dokumen tidak keberatan dari orang yang difoto atau tukang warisnya.



2.




Acara komputer (Software) 2 buah CD disertai sentral petunjuk pengoperasian.



3.




Alat Peraga : 1 biji zakar disertai dengan uraian ciptaannya.



4.




Lagu : 10 biji pelir berupa notasi dan ataupun syair.



5.




Drama : 2 buah naskah tercatat atau rekamannya.



6.




Tari (koreografi) : 10 bh gambar alias 2 buah rekamannya.



7.




Pewayangan : 2 buah skrip tertulis atau rekamannya.



8.




Pantomim : 10 buah rencana maupun 2 biji zakar rekamannya.



9.




Karya pertunjukan : 2 buah rekamannya.



10.




Karya siaran : 2 buah rekamannya.



11.




Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, tera dan gambar : saban 10 makao berupa foto.



12.




Arsitektur : 1 buah tulangtulangan arsitektur.



13.




Denah : 1 biji pelir.



14.




Fotografi : 10 lembar.



15.




Sinematografi : 2 buah rekamannya.



16.




Terjemahan : 2 biji kemaluan tulisan tangan yang disertai belas kasihan terbit pemegang Hak paten.



17.




Kata keterangan, saduran dan anakan rampai 2 biji kemaluan naskah.




3.





Penelitian Relevan sebelumnya




a)



Reza Aditya Ramadhan, 2020, Pendalaman ini berjudul
Perlindungan Pusaka Budaya Seni Tari Melinting Awam Adat Lampung N domestik Perspektif Sistem Syariat Kekayaan Ilmuwan



[31]





Persoalan dalam buletin ini adalah Bagaimanakah pelestarian hukum gana intelektual terhadap Ekspresi Budaya Tradisional? Dan bagaimanakah peran pemerintah daerah Lampung dalam mencagar kekayaan intelektual terhadap hak komunal tari melinting umum resan kewedanan lampung?



b)



Amalia Resti Faozi, 2018, Penelitian ini berjudul Perawatan Syariat Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional di bidang Seni Tari



[32]



.

Permasalahan
yang dibahas dalam jurnal ini yakni tentang konservasi hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada seni tari dan
model penjagaan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada seni tari.



c)



Emma Valentina Teresha Senewe, 2015, penelitian ini berjudul Efektivitas Dominasi Syariat Hak Cipta Internal Mereservasi Karya Seni Tradisional Wilayah.

Permasalahan
yang dibahas dalam jurnal ini merupakan tentang
supremsi hukum oktroi atas karya seni tradisional daerah belum efektif dan
upaya pemerintah Indonesia n domestik melindungi karya tradisional wilayah tersebut



[33]



.

Bersendikan penelitian relevan sebelumnya maka eksplorasi ini yaitu penelitian yang masih orsinil/mentah karena belum ada nan membahas dengan alasan: 1) Studi yang telah ada enggak membahas secara komperehensif mengenai karya cipta tari Jaipongan di Jawa Barat. 2) penelitian yang sebelumnya terdapat perbedaan nan signifikan dimana seni tari yang dibahas yakni seni tari daerah Lampung ataupun kawasan lainnya bukan daerah Jawa Barat dan tidak menjelaskan
syarat-syarat kodifikasi tersapu karya cipta tari Jaipongan




D.






P E Tepi langit U T U P





Perlindungan Hukum terhadap karya cipta Tari Jaipongan di Jawa Barat masih sampai pengaturan yang tercantum n domestik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak paten, sehingga pemeliharaan terhadap karya cipta tari khususnya tari Jaipongan dirasakan belum menyentuh pada spektrum seni tari khususnya seni tari Jaipongan, khususnya terkait hak ekonomi yang tidak boleh berjalan semestinya yaitu pendapatan atas karya ciptanya intern rencana royalty, hal ini tentunya pengaturan tentang hak paten enggak n kepunyaan
kepastian hukum nan diharapkan dan persyaratan pencatatan terkait karya cipta seni tari Jaipongan masih belum memiliki konsep atau persyaratan dalam prosedur pendaftaran tersebut khususnya terkait kelakuan tari yang dapat dicatatkan di Ditjen Kekayaan Intelektual.

Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian syariat terkait eigendom ekonomi yang diperoleh atas karya ciptanya n domestik bentuk royalty, maka alangkah baiknya membentuk Susuk tata Kolektif khusus seni tari dan seyogyanya Ditjen Kekayaan Sarjana membuat prosedur/ persyaratan tercalit ciptaan yang bisa dicatatkan mengingatkan banyak ragam tari n domestik karya cipta seni tari Jaipongan yang harus diperhatikan sehingga tidak menimbulkan kerancuan, apabila kejadian tersebut terealisasi tentunya menjadi penggelora kerjakan para seniman tari khususnya seni tari Jaipongan di kewedanan Jawa Barat untuk terus berkarya demi kelanjutan budaya Indonesia dan perturutan hidup bagi pencipta/seniman tari melampaui peningkatan kesentosaan ekonomi


DAFTAR Referensi


Jurnal



[1]




Alfons, M. (2019). Kepastian Hukum perolehan Hak Atas Kekayaan Cendekiawan, Jatiswara, 31 (2) h 303-317.



[2]




Jumantri, M. C & Nugraheni, Ufuk. (2020) Pengkajian Kecenderungan Busana Tari Jaipongan Karya Si Maestro. Gondang, 4 (1)



[3]




Khotimah, V. (2018). Keabsahan Kepemilikan Hak paten Koreografi di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jipro, 1 (1).



[4]




Khutniah, N. & Iryanti, V. E. (2012). Upaya Mempertahankan Keberadaan Tari Kridha Jati di Padepokan Hayu Budaya Keluarahan Pengkol Jepara. Surat kabar seni tari Unnes, 1 (1).



[5]




Labetubun
, Muchtar Anshary Hamid. (2018).

Aspek Hukum Hak cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Bak Karya Kekayaan Sarjana, SASI 24 (2): 138-149.




[6]




Mahardhita, Y. & Sukro, A. Y. (2018). Perawatan hukum nasib baik kekayaan intelektual melalui mekanisme �cross border measure. Qistie 11 (1).



[7]




Marlianti, M., Saidi, A. I., Destiarmand, A. H. (2017). Pergeseran Rangka Siluet Kostum tari Jaipongan tahun 1980-2010. Medan, 27 (1).



[8]




Napitupulu, D. P. T. & Muaz Zul. (2013). Preservasi Oktroi Kesenian Daerah Tari Tor-Tor dan Gondang Sembilan. Mercatoria, 6 (1).



[9]




Nuriawati, R. & Nalan, A. S. (2018). Kreativitas Gondo Dalam Tari Jaipongan.
Makalangan, 5 (2).



[10]




Raharjo, R. S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sekufu. Loleng Hukum, 5 (3).



[11]




Ramadhan, R. A. (2020). Perawatan Warisan Budaya Seni Tari Melinting Awam Rasam Lampung Dalam Perspektif Sistem Syariat Perbendaharaan Ilmuwan. Jurnal Fak Hukum Unila, 1 (1)



[12]




Senewe, E. V. Falak. (2015). Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya.


LPPM Bidang EkoSosBudKum

, 2 (2)


Buku





[13]




Tubuh Penajaman dan Pemnembangan HAM Kemhan RI. (2013)
Penjagaan Perbendaharaan Intelektual atas Pemberitaan Tradisional dan ekspresi budaya Tradisional publik adat.
Bandung: Alumni



[14]




Nainggolan, B. (2011).
Pemberdayaan Hukum Hak cipta lagu dan music melampaui manfaat Tulang beragangan pengelolaan Kolektif. Bandung: Alumni.



[15]




Rahmadi. (2010).
Hukum Hak Atas Kekayaan Ilmuwan. Bandung: Alumni.



[16]




[18]


Ronny Hanitijo Soemitro,

(2014)



Metodologi Riset Hukum dan Jurimentri

.

Jakarta:

Ghalia Indonesia.




[17]




Soekanto
, S. (2014)
Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Jamiah Indonesia-Press.



[18]




Soelistyo, H. (2011).
Oktroi minus Hak Kesusilaan. Jakarta: Rajawali.



[19]




Sudikno. (2010).
Kronologi Teori privat Ilmu Hukum. Jakarta: Radja Grafindo


Skripsi, Tesis, Disertasi dan Lain-Lain



[20]




Faozi, A. R. (2018). Preservasi Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari,
Skripsi. Universitas Muhammadiyah.







[21]




Juwita. (2016). Perawatan Hukum terhadap Karya cipta tari di Indonesia,
Desertasi, Universitas Hasanuddin.







[22]




Rahardja, D. M. (2015). Penjagaan Hukum Terhadap Penyelenggara Lagu Nan Belum Di Daftarkan Ke Direktorat Jendral Hak Substansi Intelektual,
Skripsi. Universitas Brawijaya.






Online/World Wide Web





[23]




Am Badar & Partners (2020)


https://ambadar.co.id/news/pencatatan-hak-cipta-di-indonesia/













[1]






Badan Penelitian dan Pemnembangan HAM Kemhan RI. (2013)
Konservasi Kekayaan Sarjana atas Takrif Tradisional dan ekspresi budaya Tradisional awam adat.
Bandung: Alumni, h.1






[2]






Raharjo, R. S. (2018).
Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pendataan Suatu Ciptaan nan Sama. Lentera Hukum, 5 (3), h. 464.






[3]







Labetubun
, Muchtar Anshary Hamid. (2018).

Aspek Syariat Kepunyaan Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Perbendaharaan Intelektual,
SASI, 24 (2): 138-149. h. 138.






[4]






Napitupulu, D. P. Horizon & Muaz Zul. (2013).
Proteksi Hak cipta Kesenian Daerah Tari Tor-Tor dan Gondang Sembilan. Mercatoria 6 (1), h. 86.






[5]






Pasal (1) ponten 1
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak paten.






[6]






Khotimah, V. (2018).
Validitas Kepemilikan Oktroi Koreografi di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta,
JIPRO, 1 (1). h. 233.






[7]






Khutniah, N. & Iryanti, V. E. (2012).
Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Tahir di Studio Hayu Budaya Keluarahan Pengkol Jepara.
Jurnal Seni Tari Unnes, h. 10.






[8]






Nuriawati, R & Nalan, A. S. (2018).
Daya kreasi Gondo Dalam Tari Jaipongan.
Makalangan, 5 (2), h. 30.






[9]






Temu ramah dengan Juwita, Pemilik Padepokan Tari Sekar Budaya Nusantara, Bogor, dilaksanakan pada terlepas 17 Agustus 2020 via whatsaff.







[10]







Soemitro
, R. H
.

(2014),


Metodologi Pengkhususan Hukum dan Jurimentri

.

Jakarta:

Ghalia, h. 106
.







[11]






Soekanto, S. (2014),
Pengantar Penggalian Hukum.
Jakarta: Universitas Indonesia-Press, h 53.






[12]






Ibid,
hlm
52






[13]






Jumantri, M. C. & Nugraheni, T. (2020), Eksplorasi Gaya Rok Tari Jaipongan Karya Sang Maestro The Study of Jaipongan Dance Costume by The Maestro, Gondang, 4 (1), h. 10.






[14]







Temu ramah dengan Ibu Juwita,
Op Cit.






[15]






Marlianti, M., Saidi, A. I., Destiarmand, A. H. (2017).
Pergeseran Bentuk Siluet Kostum tari Jaipongan, Panggung, 27 (1), h. 50.






[16]






Rahmadi. (2010).
Hukum Hak Atas Aset Intelektual.
Bandung: Alumni, h.121.






[17]






Juwita. (2016).
Pelestarian Hukum terhadap Karya cipta tari di Indonesia. Desertasi. Perguruan tinggi Hasanuddin, h. 144






[18]






Mahardhita, Y. & Sukro, A. Y. (2018).
Perlindungan hukum kepunyaan kekayaan akademikus melalui mekanisme �cross border measure�. Qistie 11 (1). h. 93-94






[19]






Rahardja, D. M. (2015).
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Nan Belum Di Daftarkan Ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Skripsi. Universitas Brawijaya, h. 7






[20]






Nainggolan, B. (2011)
Pemberdayaan Hukum Oktroi lagu dan music melalui fungsi Lembaga manajemen Kolektif. Bandung: Alumni, h. 36.






[21]







Juwita,
Op Cit, h. 147.






[22]








Ibid


,
h. 37






[23]







Soelistyo, H. (2011).
Hak paten minus Hak Moral. Jakarta: Rajawali, h. 29.






[24]






Sudikno. (2010).
Perkembangan teori dalam ilmu syariat, Jakarta: PT. Radja Grafindo, h. 25






[25]






Wawancara dengan Ibu Yenni, Pelatih Tari dari Sanggar Rengganis, dilaksanakan
pada tanggal 1 September 2020






[26]






Alfons, M. (2019).
Kepastian Hukum akuisisi Kepunyaan Atas Kekayaan Intelektual. Jatiswara, 31 (2), h. 309








[27]









Ibid,


hlm 309






[28]






pasal 64 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 musim 2014 tentang Oktroi






[29]






Wawanrembuk dengan Deden Kus, Seniman tari bandung dari sanggar Den�s tradisional dance, dilaksanakan lega tanggal 5 September 2020






[31]







Ramadhan, R. A. (2020),
Perlindungan Warisan Budaya Seni Tari Melinting Masyarakat Aturan Lampung Dalam Perspektif Sistem Hukum Kekayaan Ilmuwan,
Jurnal Fakultas Hukum Unila, 1 (1), h. 21.








[32]







Faozi, A. R. (2018).
Proteksi Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Satah Seni Tari.
Skripsi. Universitas Muhammadiyah, h. 5








[33]






Senewe, E. V. T. (2015).
Efektivitas Pengaturan Syariat Hak Cipta N domestik Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah,

LPPM Latar EkoSosBudKum

.


2 (2), h. 12

Salah Satu Bentuk Transformasi Tarian Adalah

Source: https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/rt/printerFriendly/428/html

Baca juga:   Ukuran Panjang Bet Tenis Meja Adalah