Setelah Amandemen Uud 1945 Kedudukan Presiden Sebagai Lembaga Eksekutif Adalah

By | 12 Agustus 2022

Setelah Amandemen Uud 1945 Kedudukan Presiden Sebagai Lembaga Eksekutif Adalah.

(1)
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-negeri propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, nan tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan ii kabupaten itu n kepunyaan pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)

(2)
Pemerintahan daerah propinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengeset dan ikutikutan sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan. **)

(3)
Tadbir daerah propinsi, negeri
kabupaten, dan ii kabupaten memiliki Dewan Badal Rakyat Distrik yang
anggota-anggotanya dipilih melalui penyaringan umum. **)

(4)
Gubernur, Tumenggung, dan Walikota
sendirisendiri sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota
dipilih secara demokratis. **)

(5)
Rezim daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan nan makanya undang-undang ditentukan
sebagai urusan Pemerintah. **)

(6)
Rezim area berhak menjadwalkan
peraturan daerah dan regulasi-peraturan lain untuk melaksanakan kedaulatan dan
tugas pembantuan. **)

(7)
Hubungan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **)




**) Perubahan II 18 Agustus 2000.

(1)
Gayutan wewenang antara pemerintahan sentral
dan tadbir area propinsi, kabupaten, kota, atau antara propinsi dan
kabupaten dan daerah tingkat, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan
dan keberbagaian daerah. **)

(2)
Afiliasi finansial, pelayanan masyarakat,
eksploitasi sumber daya pan-ji-panji dan perigi ki akal lainnya antara pemerintahan trik
dan pemerintahan wilayah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berlandaskan undang-undang. **)


**) Perubahan II 18
Agustus 2000.

(1)
Negara menerima dan menghormati
rincih-eceran pemerintahan area yang bersifat khusus ataupun bersifat solo
nan diatur dengan undang-undang. **)

(2)
Negara mengakuri dan menghormati
keekaan-ahadiat masyarakat syariat sifat beserta hoki-kepunyaan tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, nan diatur dalam undang-undang. **)


**) Perubahan II 18
Agustus 2000.


Berikut ini naskah Gerbang
VII
UUD 1945
yang telah diamandemen tentang Senat Rakyat
(DPR)

(1)
Anggota Dewan Kantor cabang Rakyat dipilih
melalui pemilihan mahajana. **)

(2)
Sangkut-paut Dewan Badal Rakyat diatur
dengan undang-undang. **)

(3)
Dewan perwakilan Rakyat bersidang
setidaknya sekali dalam setahun. **)


**) Perubahan II 18
Agustus 2000

(1)
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
takhlik Undang-undang.*)

(2)
Setiap rang Undang-undang dibahas oleh
Dewan perwakilan Rakyat dan Presiden cak bagi berbahagia permufakatan bersama. *)

(3)
Jika rang Undang-undang itu tidak
mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan
lagi internal persidangan Dewan Agen Rakyat perian itu. *)

(4)
Persidangan melegitimasi rancangan
Undang-undang nan telah disetujui bersama bikin menjadi Undang-undang. *)

(5)
Dalam gambar undang-undang yang telah
disetujui bersama tersebut tidak disahkan makanya Presiden kerumahtanggaan perian tiga puluh
hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rencana
undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan teristiadat diundangkan. *)


*) Perubahan I 19
Oktober 1999




(1)
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai manfaat
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)

(2)
N domestik melaksanakan fungsinya, selain nasib baik
yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Bawah ini, Senat
Rakyat mempunyai hoki interpelasi, peruntungan angket, dan hak menyatakan pendapat. **)

(3)
Selain hoki nan diatur internal pasal-pasal
lain Undang-Undang Bawah ini, setiap legislator Perwakilan Rakyat mempunyai
hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hoki imunitas. **)

(4)
Kadar selanjutnya tentang hak Dewan
Perwakilan Rakyat dan hak legislator Perwakilan Rakyat diatur dalam
undang-undang. **)


**) Perubahan II 18
Agustus 2000.

Wakil rakyat
Kantor cabang Rakyat berhak mengajukan usul rangka Undang-undang.*)


* Perubahan I 19
Oktober 1999


(1)


Kerumahtanggaan
kejadian ikhwal kegentingan yang mengerasi, Presiden berhak menetapkan peraturan
pemerintah sebagai pengubah undang-undang.


(2)


Peraturan
Pemerintah itu harus asian persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
persidangan yang berikut.


(3)


Jika
enggak membujur persepakatan, maka Qanun Pemerintah itu harus dicabut.

Ketentuan lebih
lanjut akan halnya tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)


**) Persilihan II 18
Agustus 2000.

Anggota dewan
Perwakilan Rakyat boleh diberhentikan berbunga jabatannya, yang syarat-syarat dan
penyelenggaraan caranya diatur intern undang-undang.**)


**) Perubahan II 18
Agustus 2000.

Berikut ini naskah Bab
VII-A
UUD 1945
yang sudah diamandemen akan halnya Dewan Agen Daerah



(1)
Anggota
Kongres Wilayah dipilih dari setiap provinsi melewati penyortiran umum. ***)



(2)
Anggota
Dewan Badal Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sepadan dan jumlah seluruh
anggota dewan Badal Daerah itu tidak kian berasal sepertiga jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat. ***)




(3)
Dewan Agen Daerah bersidang sedikitnya
sekali privat setahun. ***)




(4)
Susunan dan takhta Dewan Agen Daerah
diatur dengan undang-undang. ***)


***) Peralihan III 9
November 2001.




(1)
Kongres Daerah dapat mengajukan
kepada Dewan perwakilan Rakyat bentuk undang-undang nan berkaitan dengan
kedaulatan provinsi, asosiasi pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penyatuan daerah, tata mata air daya alam dan perigi daya ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan gerendel dan daerah. ***)




(2)
Dewan Agen Daerah ikut membahas
rangka undang-undang nan berkaitan dengan kebebasan daerah; perkariban kiat
dan wilayah; pembentukan, pemekaran, dan pemberkasan daerah; tata sumber
muslihat alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta nisbah keuangan pusat dan
kewedanan; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Agen Rakyat atas
rancangan undang-undang estimasi pendapatan dan belanja negara dan rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan fiskal, pendidikan, dan agama. ***)




(3)
Dewan Badal Area dapat melakukan pengawasan
atas pelaksanaan undang-undang akan halnya : kedaulatan kewedanan, pembentukan,
pemekaran dan penyatuan daerah, wasilah sosi dan kawasan, penyelenggaraan
perigi pokok alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta mencadangkan
hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan
pertimbangan lakukan ditindaklanjuti. ***)




(4)
Wakil rakyat Kantor cabang Daerah bisa
diberhentikan dari jabatannya, nan syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam
undang-undang. ***)


***) Perubahan III 9
November 2001.

Berikut ini naskah Bab
VII-B
UUD 1945
yang telah diamandemen adapun Pemilihan Umum




(1)
Pemilihan masyarakat dilaksanakan secara sewaktu,
umum, objektif, rahasia, jujur, dan adil setiap panca tahun sekali. ***)




(2)
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memintal
anggota Dewan Agen Rakyat, Dewan Kantor cabang Daerah, Kepala negara dan Wakil
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Kawasan. ***)

Baca juga:   Mengapa Pihak Belanda Melarang Pendirian Indische Partij




(3)
Murid pemilihan umum untuk memintal anggota
Dewan Kantor cabang Rakyat dan anggota Kongres Rakyat Wilayah adalah
organisasi politik politik. ***)




(4)
Pesuluh pemilihan umum untuk memilih anggota
Senat Daerah adalah oknum. ***)




(5)
Pemilihan publik diselenggarakan makanya suatu
komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)




(6)
Predestinasi seterusnya tentang seleksi umum
diatur dengan undang-undang. ***)



***) Perubahan III 9 November 2001.

Berikut ini naskah Bab
VIII
UUD 1945
yang mutakadim diamandemen mengenai kejadian Moneter

(1)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagai wujud dari pengelolaan finansial negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)

(2)
Rancangan undang-undang perkiraan pendapatan
dan belanja negara diajukan maka dari itu Presiden untuk dibahas bersama Dewan
Badal Rakyat dengan mengupas pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

(3)
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
rancangan rekapitulasi pendapatan dan belanja negara yang diusulkan maka dari itu Presiden,
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara periode yang habis. ***)


***) Persilihan III 9
November 2001



Fiskal
dan pungutan tidak yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan
undang-undang. ***)


***) Pergantian III 9 November 2001.



Tipe
dan harga indra penglihatan komisi ditetapkan dengan undang-undang. ****)


****) Perubahan IV 10 Agustus 2002



Hal-situasi
lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)


***) Persilihan III 9 November 2001.



Negara
memiliki suatu bank kiat yang sangkut-paut, kedudukan, kewenangan, tanggung
jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****)

****)
Perubahan IV 10 Agustus 2002.

Berikut ini skrip Bab
VIIIA
UUD 1945
yang telah diamandemen tentang Jasad Pemeriksa Keuangan




(1)
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
adapun keuangan negara diadakan suatu Fisik Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandiri. ***)




(2)
Hasil pemeriksa moneter negara diserahkan
kepada Dewan Badal Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Badan legislatif
Rakyat Negeri, sesuai dengan kewenangannya. ***)




(3)
Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti
oleh gambar perwakilan dan/ataupun awak sesuai dengan undang-undang. ***)




***) Perubahan III 9 November 2001.




(1)
Anggota Tubuh Peneliti Keuangan dipilih maka itu
Dewan Badal Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Area dan diresmikan oleh Kepala negara. ***)




(2)
Pimpinan Fisik Peneliti Keuangan dipilih dari
dan oleh anggota. ***)




***) Persilihan III 9 November 2001.




(1)
Badan Pemeriksa Finansial berkedudukan di ibu
ii kabupaten negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. ***)




(2)
Ketentuan seterusnya mengenai Badan
Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. ***)




***) Transisi III 9 November 2001.

Berikut ini naskah Pintu
IX
UUD 1945
nan sudah diamandemen tentang Otoritas Kehakiman

(1)
Kekuasaan yustisi merupakan supremsi
nan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan syariat dan
keseimbangan. ***)

(2)
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan nan berharta di bawahnya n domestik mileu
peradilan umum, lingkungan yustisi agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan yustisi manajemen propaganda negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)

(3)
Badan-fisik bukan yang fungsinya berkaitan
dengan supremsi kehakiman diatur intern undang-undang. ****)


***)
Perubahan III 19 November 2001

****)
Perubahan IV 10 Agustus 2002.




(1)
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada
tingkat kasasi, meguji statuta perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan maka itu
undang-undang.***)




(2)
Wasit Agung harus memiliki integritas dan
fiil nan bukan tercacat, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang
hukum. ***)




(3)
Favorit wasit agung diusulkan Komisi Yudisial
kepada Dewan Kantor cabang Rakyat untuk mendapatkan permufakatan dan lebih lanjut
ditetapkan sebagai juri agung makanya Presiden. ***)




(4)
Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih
dari dan oleh wasit agung. ***)




(5)
Perhubungan, takhta, keanggotaan, dan hukum
program Perbicaraan Agung serta fisik peradilan di bawahnya diatur dengan
undang-undang. ***)




***) Transisi III 19 November 2001.




(1)
Komisi Yudisial bersifat mandiri nan
berwenang mengusulkan pengangkatan penengah agung dan punya wewenang bukan
dalam kerangka menjaga dan menegakkan kesucian, keluhuran martabat, serta
perilaku wasit. ***)




(2)
Anggota Tip Yudisial harus memiliki
pengetahuan dan pengalaman di latar hukum serta memiliki integritas dan
budi nan lain tercela. ***)




(3)
Anggota Uang lelah Yudisial diangkat dan
diberhentikan maka dari itu Presiden dengan permufakatan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)




(4)
Koneksi, kedudukan, dan keanggotaan Komisi
Yudisial diatur dengan undang-undang. ***)


***) Pertukaran III 9
November 2001.




(1)
Pidana Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan keladak yang putusannya bersifat final kerjakan menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan rajah
negara nan kewenangannya diberikan maka dari itu Undang-Undang Radiks, memutus
pembubaran partai kebijakan, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum. ***)




(2)
Mahkamah Konstitusi wajib menyerahkan putusan
atas pendapat Kongres Rakyat mengenai dugaan pelanggaran maka itu Presiden
dan/ataupun Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)




(3)
Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan khalayak
anggota hakim konstitusi yang ditetapkan maka itu Kepala negara, yang diajukan
masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, dan tiga orang oleh Kepala negara. ***)




(4)
Kepala dan Duta Ketua Perdata Konstitusi
dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)




(5)
Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan
khuluk yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan
kebijakan, serta enggak merangkap umpama kepala negara. ***)




(6)
Pengangkatan dan pemberhentian hakim
konstitusi, hukum programa serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi
diatur dengan undang-undang. ***)


***) Perubahan III 9
November 2001.

Syarat-syarat untuk
menjadi dan kerjakan diberhentikan bak hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

Berikut ini tulisan tangan Gapura
IXA
UUD 1945
yang mutakadim diamandemen tentang Distrik Negara

Negara Kesatuan
Republik Indonesia yakni sebuah Negara kepulauan nan berciri Nusantara dengan
wilayah yang sempadan-batas dan kepunyaan-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **)


**) Peralihan II, 18
Agustus 2000.

Berikut ini naskah Bab
X
UUD 1945
nan telah diamandemen tentang Warga Negara dan Penduduk


WARGA NEGARA DAN
Warga

(1)
Yang
menjadi
warga
negara
ialah
orang-orang
bangsa
Indonesia
tahir
dan
orang-individu bangsa lain nan disahkan dengan undang-undang sebagai pemukim
negara

Baca juga:   Gandum Biasanya Digunakan Untuk Memproduksi Produk Produk Berikut Kecuali

(2)
Warga ialah warga negara Indonesia dan
orang asing yang bertempat adv amat di Indonesia.**)

(3)
Setiap penghuni negara dan penghuni diatur
dengan undang-undang.**)


**) Persilihan II 18
Agustus 2000


(1)


Segala
warga negara bersamaan kedudukannya di intern hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.


(2)


Saban
warga negara berwajib atas jalan hidup dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.


(3)


Setiap
penghuni negara berhak dan wajib timbrung serta dalam upaya pembelaan negara.***)




***) Perubahan III 9 November 2001

Kebebasan
berangkulan dan berkumpul, memperlainkan manah dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Berikut ini naskah Pintu
XA
UUD 1945
yang mutakadim diamandemen akan halnya Hak Asasi Manusia

Setiap orang berwajib
bikin hidup serta berkuasa mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)


**)
Peralihan II 18 Agustus 2000.




(1)
Setiap orang berkuasa membentuk keluarga dan
melanjutkan baka melangkahi perkawinan nan sah. **)




(2)
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas penjagaan berpokok kekerasan dan
diskriminasi. **)

**)
Perlintasan II
18 Agustus 2000.




(1)
Setiap cucu adam berhak mengembangkan diri melewati
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat
berbunga aji-aji pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kedamaian umat manusia. **)




(2)
Setiap cucu adam berhak bikin menampilkan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif cak bagi membangun awam, bangsa,
dan negaranya. **)

**)
Pergantian II
18 Agustus 2000.




(1)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian syariat yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum. **)




(2)
Setiap anak adam berwajib bagi berkarya serta
berbahagia imbalan dan perlakuan yang nonblok dan sepan intern hubungan kerja. **)




(3)
Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam rezim. **)




(4)
Setiap orang berhak atas status
kewarganegaraan. **)

**)
Perubahan II
18 Agustus 2000.




(1)
Setiap turunan bebas memeluk agama dan berdoa
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali. **)




(2)
Setiap insan berhak atas independensi meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)




(3)
Setiap khalayak berhak atas otonomi berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)

**)
Perubahan II
18 Agustus 2000.

Setiap khalayak berhak
lakukan berkomunikasi dan memperoleh keterangan untuk meluaskan pribadi dan
mileu sosialnya, serta berhak bikin berburu, memperoleh, memiliki,
menggudangkan, menggembleng, dan menyampaikan proklamasi dengan menggunakan segala keberagaman
parit yang tersedia. **)

**)

Perlintasan II 18 Agustus 2000.




(1)
Setiap orang berwenang atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, keperawanan, martabat, dan kekayaan nan dibawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan konservasi dari gaham
ketakutan bakal berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang adalah hak asasi. **)




(2)
Setiap orang berhak bikin bebas dari
penyiksaan maupun perlakuan nan mengotorkan derajat pamor manusia dan berhak
memperoleh suaka ketatanegaraan dari negara lain. **)

**)
Perubahan II
18 Agustus 2000.




(1)
Setiap orang berhak sukma sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan segak
serta berhak memperoleh pelayanan kesegaran. **)




(2)
Setiap orang berwajib berbintang terang kemudahan dan
perlakuan partikular untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sebanding manfaat
menjejak paralelisme dan keadilan. **)




(3)
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh umpama manusia yang bermartabat.
**)




(4)
Setiap bani adam berhak mempunyai milik hoki
pribadi dan hak properti tersebut tak dapat diambil alih secara otoriter
oleh siapa pun. **)

**)
Perubahan II
18 Agustus 2000.




(1)
Hak untuk hidup, hak untuk bukan disiksa, peruntungan
kemandirian ingatan dan lever nurani, hak beragama, milik kerjakan tidak diperbudak,
eigendom untuk diakui sebagai pribadi di penghadapan hukum, dan hak untuk tak dituntut
atas dasar hukum yang main-main surut adalah hak asasi orang yang bukan dapat
dikurangi dalam keadaan apa pula. **)




(2)
Setiap turunan berhak netral terbit perlakuan yang
berkarakter pilih atas dasar apa kembali dan berhak mendapatkan konservasi
terhadap perlakuan yang berperilaku pilih-pilih itu. **)




(3)
Identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional dihormati setimpal dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)




(4)
Perawatan, pemajuan, penegakan, dan
pemuasan hak asasi bani adam yakni bagasi jawab negara, terutama pemerintah. **)




(5)
Untuk menegakkan dan mereservasi hak asasi
khalayak dengan prinsip negara hukum nan demokratis, maka pelaksanaan hak asasi
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan n domestik regulasi perundang-invitasi. **)

**)
Peralihan II
18 Agustus 2000.




(1)
Setiap orang teradat menghormati hak asasi
orang anak adam enggak dalam tertib roh bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. **)




(2)
Internal menjalankan eigendom dan kebebasannya, setiap
individu wajib tungkul kepada pemagaran yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan pamrih belaka buat menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak
dan kebebasan insan lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam suatu masyarakat
demokratis. **)

**)
Perubahan II
18 Agustus 2000.

Berikut ini tulisan tangan Pintu
XI
UUD 1945
yang telah diamandemen adapun Agama


(1)


Negara
berdasar atas Ketuhahan Yang Maha Esa.


(2)


Negara
menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan cak bagi beribadat menurut agamnya dan kepercayaannya itu.

Berikut ini skenario Bab
I
UUD 1945
yang mutakadim diamandemen tentang Pertahanan dan Keamanan Negara


Benteng DAN
KEAMANAN NEGARA

(1)
Sendirisendiri warga negara berwajib dan mesti
ikut serta n domestik usaha kubu dan keamanan negara. **)

(2)
Bagi pertahanan dan keamanan negara
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta maka itu Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, andai keefektifan
utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)

(3)
Tentara Nasional Indonesia terdiri atas
Pasukan Darat, Barisan Laut, dan Angkatan Udara perumpamaan alat negara bertugas
mempertahankan, melindungi, dan memelihara kesempurnaan dan kedaulatan negara. **)

Baca juga:   Gerakan Tangan Memutar Pergelangan Tangan Disebut

(4)
Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai perlengkapan negara yang menjaga keamanan dan ketertiban mahajana bertugas
melindungi, mengayomi, melayani publik, serta menegakkan hukum. **)

(5)
Perhubungan dan kedudukan Tentara Kewarganegaraan
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan wewenang Tentara
Kebangsaan Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di internal
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha
kubu dan keamanan negara, serta hal-keadaan yang tersapu dengan baluwarti
dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

**)
Persilihan II
18 Agustus 2000

Berikut ini naskah Bab
I
UUD 1945
yang telah diamandemen tentang Pendidikan dan Tamadun


PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

(1)
Setiap warga negara berkuasa mendapat
pendidikan. ****)

(2)
Setiap penghuni negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah mesti membiayainya. ****)

(3)
Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keagamaan
dan ketakwaan serta akhlak mulia intern rangka mencerdaskan spirit bangsa,
yang diatur dengan undang-undang. ****)

(4)
Negara memprioritaskan prediksi pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh persen berusul anggaran pendapatan dan belanja negara
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menepati kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan. ****)

(5)
Pemerintah memajukan aji-aji pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tataran poin-kredit agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesentosaan umat manusia. ****)


****) Perubahan IV 10
Agustus 2002

(1)
Negara membentangkan kultur kebangsaan
Indonesia di tengah peradaban marcapada dengan menjamin kemandirian masyarakat dalam
membudidayakan dan mengembangkan nilai-kredit budayanya. ****)

(2)
Negara menghormati dan membudidayakan bahasa
area sebagai khazanah budaya nasional. ****)


* Perlintasan IV 10
Agustus 2002

Berikut ini naskah Bab
XIV
UUD 1945
yang telah diamandemen Perekonomian Kebangsaan dan
Kesejahteraan Sosial



PEREKONOMIAN NASIONAL DAN


(1)


Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama bersandar atas asas sangkut-paut.


(2)


Cabang-cabang
produksi yang utama untuk negara dan yang mengatasi hajat arwah orang banyak
dikuasai oleh negara.


(3)


Dunia
dan air dan kekayaan standard yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


(4)


Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas kerakyatan ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan mileu,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional. ****)


(5)


Qada dan qadar
bertambah lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

****)
Pertukaran IV
10 Agustus 2002.




(1)
Duafa miskin dan anak asuh-anak yang terlantar
dipelihara maka itu negara. ****)




(2)
Negara berekspansi sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat nan lemah dan lain fertil
sesuai dengan martabat manusiawi. ****)




(3)
Negara bertanggung jawab atas penyediaan
kemudahan pelayanan kebugaran dan akomodasi pelayanan awam yang layak. ****)




(4)
Kadar lebih jauh mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)



****)
Pertukaran IV 10 Agustus 2002

Berikut ini skenario Gapura
XV
UUD 1945
nan telah diamandemen tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara serta Lagu Kebangsaan














BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA,

Bendera Negara
Indonesia merupakan Si Merah Putih.

Bahasa Negara adalah
Bahasa Indonesia.

Lambang Negara yakni
Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Singularis Ika. **)

**)
Perubahan II
18 Agustus 2000.

Lagu Kebangsaan adalah
Indonesia Raya. **)

**)
Perubahan II
18 Agustus 2000.

Ketentuan lebih
lanjut mengenai Umbul-umbul, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
diatur dalam undang-undang. **)

**)
Perubahan II
18 Agustus 2000.

Berikut ini tulisan tangan Bab
I
UUD 1945
nan telah diamandemen tentang Pertukaran Undang-Undang Bawah


Persilihan
UNDANG-UNDANG DASAR




(1)
Usul pertukaran pasal-pasal Undang-Undang Dasar
dapat diagendakan intern sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan
maka dari itu sedikitnya 1/3 berusul jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
****)




(2)
Setiap usul perubahan pasal-pasal
Undang-Undang Bawah diajukan secara tertera dan ditunjukkan dengan jelas
adegan nan diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)




(3)
Untuk menidakkan pasal-pasal Undang-Undang
Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh setidaknya
2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)




(4)
Vonis kerjakan menidakkan pasal-pasal
Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh
persen ditambah suatu anggota berbunga seluruh anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat. ****)




(5)
Distingtif adapun tulangtulangan Negara Ahadiat
Republik Indonesia tidak boleh dilakukan perubahan. ****)

Segala peraturan
perundang-invitasi yang suka-suka masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang mentah
menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)

Semua lembaga negara
yang terserah masih tetap berfungsi sepanjang bikin melaksanakan predestinasi
Undang-Undang Pangkal dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar
ini. ****)

Perbicaraan Konstitusi
dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk barang apa
kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****)

Majelis
Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan
pamor hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Darurat dan Kelestarian
Majelis Permusyawaratan Rakyat lakukan diambil vonis plong sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat masa 2003. ****)

Dengan ditetapkannya
perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Sumber akar Negara Republik
Indonesia Waktu 1945 terdiri atas Introduksi dan pasal-pasal. ****)

Perlintasan tersebut
diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan menginjak berlaku pada copot
ditetapkan. ****)

****)
Pergantian IV 10 Agustus 2002

Bagi nan mau membaca
Skrip UUD 1945
sebelum adanya
Persilihan atau Sebelum diAmandemen

(Baca DISINI)

Demikian info
tentang naskah
UUD 1945 (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Musim
1945)
nan telah diamandemen atau telah mengalami perubahan. Naskah UUD
1945 dibuat privat versi doc maupun word. Dengan adanya
Naskah UUD 1945 versi
doc atau word
ini hawa atau murid akan mudah mengcopy sehingga diharapkan
boleh digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah. Cak dapat kasih semoga terserah
manfaatnya.

===================================
















Setelah Amandemen Uud 1945 Kedudukan Presiden Sebagai Lembaga Eksekutif Adalah

Source: https://zonaquiz.com/naskah-uud-1945-setelah-amandemen-perubahan/